KPU Tunggu Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Terkait Sengketa Pilkada Kota Bekasi 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan sela dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait petitum yang dilayangkan kepada Majelis Hakim berkaitan dengan gugatan sengketa Pilkada Kota Bekasi 2024.

KPU telah melaksanakan sidang sengketa Pilkada 2024 di MK pada Jumat (17/01/2025) dengan dalil penyampaian keterangan dari pihak penyelenggara kepemiluan terkait gugatan perkara yang dilayangkan oleh Paslon Nomor Urut 1, Heri Koswara dan Sholihin.

Komisioner KPU Kota Bekasi Divisi Hukum dan Pengawasan, Achmad Edwin Sholihin, mengatakan bahwa pihaknya menunggu jadwal sidang lanjutan yang akan diberlangsungkan kembali oleh MK.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kita masih nunggu putusan sela, kalau nanti Kota Bekasi putusannya dismissal, berarti tidak lanjut ke sidang pemeriksaan,” ucapnya saat dikonfirmasi RakyatBekasi.com melalui keterangannya, Selasa (21/01/2025).

Atas dasar itu, pihaknya juga tengah menunggu perihal petitum pertimbangan yang dilayangkan kepada Majelis Hakim. Apakah permohonan pihak KPU diterima atau tidak oleh para Hakim MK.

“Ya itu, nanti di sidang putusan sela. Karena kami sifatnya masih menunggu jadwal sidang. Terkait kapan hal itu berlangsung, KPU Kota Bekasi belum mendapatkan informasi lanjutan,” sambungnya.

Sebelumnya, KPU Kota Bekasi meminta kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menolak seluruh gugatan perkara yang dilayangkan oleh Paslon Nomor Urut 1, Heri Koswara dan Sholihin.

Pernyataan tersebut disampaikan melalui petitum yang diajukan kepada Majelis Hakim pada saat pelaksanaan Sidang Sengketa Pilkada yang berlangsung.

Kuasa Hukum KPU Kota Bekasi, Asep Andryanto, mengatakan bahwa KPU Kota Bekasi telah melaksanakan seluruh tahapan Pilkada secara profesional, netral, dan independen sejak bulan Juni 2024.

Selain itu, KPU juga telah melakukan berbagai program untuk mensosialisasikan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi.

“Atas dasar itu, termohon memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: dalam eksepsi mengabulkan eksepsi pemohon,” ucap Asep saat pelaksanaan sidang berlangsung seperti dikutip melalui Kanal YouTube Mahkamah Konstitusi, Sabtu (18/01/2025).

Pelaksanaan sidang tersebut dipimpin oleh Tim Panel 2 Majelis Hakim yang diikuti oleh Suhartoyo selaku Ketua Panel, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah selaku Anggota Panel.

Sidang ini merupakan tindak lanjut dari Surat Registrasi Perkara Nomor: 222/PHPU.WKO-XXIII/2025 yang dikeluarkan oleh MK pada tanggal 3 Januari 2025.

Surat registrasi perkara tersebut memberikan kuasa kepada Zainudin Paru selaku Ketua Tim Hukum Paslon 01, Heri Koswara dan Sholihin, dan ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt) Panitera Muhidin.

“Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima dalam pokok perkara, menolak permohonan seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku putusan KPU Kota Bekasi Nomor 886 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024 pukul 15.00 WIB,” jelas Asep.

Selain itu, KPU Kota Bekasi juga meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan perolehan suara hasil Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024 yang benar atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon diputuskan seadil-adilnya.

Dengan adanya upaya ini, diharapkan proses sengketa Pilkada Kota Bekasi 2024 dapat segera diselesaikan dengan adil dan transparan.