Kritis! DPRD Sentil Wali Kota Tri Adhianto Soal Mutasi Pejabat Eselon Pemkot Bekasi

• ​Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Rudy Heryansah, menyoroti minimnya komunikasi eksekutif terkait mutasi ASN.
• ​Kebijakan mutasi yang dilakukan Wali Kota Bekasi wajib berlandaskan pada kompetensi dan kebutuhan riil organisasi pemerintahan.
• ​Sinergi antara eksekutif dan legislatif dinilai sangat krusial demi menjaga kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemkot Bekasi.

​Kebijakan perombakan susunan jabatan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menuai sorotan tajam dari jajaran legislatif.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Rudy Heryansah, secara khusus mengingatkan pentingnya komunikasi proaktif dari Wali Kota Bekasi terkait agenda mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Penegasan tersebut disampaikan langsung di Bekasi Timur pada Kamis (30/07/2026), guna memastikan setiap pergeseran pejabat selaras dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

​Wali Kota Bekasi Diminta Tak Asal Lakukan Mutasi ASN

​Mengapa Komunikasi Mutasi ASN Sangat Penting bagi Pemkot Bekasi dan DPRD?

​Mutasi ASN sejatinya memang mutlak menjadi hak prerogatif sekaligus kewenangan penuh kepala daerah.

Kendati demikian, komunikasi dua arah dengan DPRD tetap krusial agar kebijakan tersebut terukur, dapat dipahami bersama, dan sejalan dengan napas pelayanan masyarakat.

​”Kami tidak mempersoalkan kewenangan wali kota dalam melakukan mutasi. Tetapi komunikasi tetap penting, karena DPRD memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan kebijakan yang diambil berjalan sesuai tujuan dan berdampak positif bagi masyarakat,” kata Rudy Heryansah kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Kamis (30/07/2026).

​Bagaimana Kriteria Mutasi Pejabat yang Ideal?

​Penempatan pejabat baru tidak boleh sekadar menjadi ajang pergantian posisi semata.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bekasi ini juga menegaskan bahwa setiap perombakan mutlak harus berlandaskan pada kompetensi, rekam jejak, dan kebutuhan objektif organisasi pemerintahan agar roda birokrasi berjalan efektif.

​”Yang paling penting adalah menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Jangan sampai mutasi justru berdampak pada menurunnya kinerja birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

​Apa Dampak Mutasi ASN Terhadap Pelayanan Publik?

​Sinergi yang terbuka antara lembaga eksekutif dan legislatif akan menciptakan iklim pemerintahan yang kuat serta berorientasi pada rakyat.

Ke depan, kualitas dan kecepatan pelayanan dari birokrasi akan menjadi tolok ukur utama kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

​”Pada akhirnya yang dinilai masyarakat bukan siapa yang menjabat, tetapi bagaimana pelayanan pemerintah bisa semakin cepat, mudah, dan berkualitas,” tandasnya.

​Sinergi antar lembaga ini diharapkan mampu menciptakan iklim birokrasi yang sehat, transparan, dan profesional di lingkungan Pemkot Bekasi.

Bagaimana pendapat Anda tentang rotasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi saat ini? Bagikan artikel ini dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Jangan lupa baca terus pembaruan berita politik dan pemerintahan terkini hanya di RakyatBekasi.Com.