Pemkot Bekasi Wajibkan WFH Rutin, Bapperida Hitung Dampak Penghematan Listrik dan BBM

​Poin Utama:

• ​Pemkot Bekasi resmi menetapkan aturan Work From Home (WFH) setiap hari Rabu bagi seluruh aparatur untuk menekan konsumsi BBM.
• ​Terdapat instruksi wajib menggunakan transportasi non-BBM yang ramah lingkungan pada setiap hari Jumat.
• ​Bapperida Kota Bekasi sedang mengkaji detail dampak efisiensi kebijakan WFH terhadap operasional kelistrikan Gedung Pemkot Bekasi.
• ​Sebelumnya, pengetatan pemakaian fasilitas kantor sukses menurunkan tagihan listrik Gedung Pemkot Bekasi hingga 14,2 persen pada periode Januari-Februari 2026.

​Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi kembali mengambil langkah strategis guna memangkas pemborosan anggaran daerah dan menekan tingginya konsumsi energi fosil.

Lewat seruan Wali Kota Bekasi, seluruh pegawai Pemkot Bekasi kini diwajibkan menjalani Work From Home (WFH) rutin setiap hari Rabu serta menggunakan transportasi ramah lingkungan di hari Jumat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kebijakan populis ini diharapkan tak sekadar menjadi etalase birokrasi, melainkan benar-benar berimbas signifikan pada efisiensi anggaran operasional di Gedung Pemkot Bekasi, Jalan Jenderal Sudirman, Bekasi Selatan.

​Apa Alasan Utama Pemkot Bekasi Terapkan WFH Setiap Rabu?

​Penerapan kebijakan WFH bagi para abdi negara di lingkungan Pemkot Bekasi utamanya ditujukan untuk membatasi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Langkah strategis ini sekaligus menjadi respons cepat Pemerintah Daerah dalam menyesuaikan diri dengan instruksi penghematan energi dari Pemerintah Pusat di tengah ketidakpastian geopolitik yang memengaruhi pasokan energi global.

​”Intinya penerapan WFH itu kan lebih kepada pembatasan penggunaan BBM. Tidak semata-mata hanya karena efisiensi. Tapi lebih kepada pembatasan penggunaan BBM yang harus kita respons baik, bahwa kita juga dari sisi Pemerintah Daerah harus segera menyesuaikan,” kata Dicky Irawan selaku Kepala Bapperida Kota Bekasi kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com di Gedung Pemkot Bekasi, Senin (06/04/2026).

​Selain WFH, seruan Wali Kota Bekasi juga secara tegas menginstruksikan para pegawai untuk meninggalkan kendaraan pribadi berbasis BBM setiap hari Jumat.

Sebagai gantinya, mereka dituntut menggunakan transportasi massal atau kendaraan ramah lingkungan.

Esensi dari kebijakan ini bukan lagi sekadar menghitung penghematan nilai rupiah, melainkan menekan kuantitas volume BBM yang dibakar di jalanan Kota Bekasi.

​Seberapa Besar Dampak Penghematan Listrik di Gedung Pemkot Bekasi?

​Meski Bapperida masih merumuskan formulasi hitungan pasti terkait imbas WFH terhadap operasional kelistrikan kantor, upaya efisiensi energi di pusat pemerintahan sebenarnya sudah menunjukkan tren yang sangat positif.

Pengetatan yang telah diberlakukan sejak pertengahan tahun 2025 lalu rupanya terbukti ampuh menyelamatkan uang rakyat.

​”Dimana, hasil pantauan dari pembayaran listrik Bulan Januari dan Februari 2026 sudah mengalami penurunan 14,2 persen, dibandingkan pada pembayaran listrik secara biasanya,” kata Imas Asiah selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bekasi kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com di ruang kerjanya, dikutip Senin (06/04/2026).

​Guna mempertahankan tren penurunan tagihan listrik tersebut, Bagian Umum Setda Kota Bekasi terus menekan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak kendor melakukan penghematan. Beberapa aksi nyata dan sweeping yang rutin digalakkan meliputi:

• ​Melakukan paging call setiap hari untuk mengingatkan aparat agar mematikan sarana kelistrikan yang tidak terpakai.
• ​Menggelar sweeping mematikan lampu dan pendingin ruangan (AC) di seluruh area kerja segera setelah jam operasional berakhir, kecuali untuk aktivitas lembur.
• ​Memonitor batas temperatur AC ruangan agar tidak terlalu membebani daya.
• ​Mematikan operasional Lift Passenger di luar jam sibuk atau setelah jam pulang kerja.
• ​Secara bertahap mengganti seluruh instalasi penerangan gedung dengan lampu jenis hemat energi.

​5. PENUTUP & CALL TO ACTION (CTA)

​Di tengah bayang-bayang fluktuasi harga energi global, manuver efisiensi yang dilakukan oleh Pemkot Bekasi patut dikawal secara ketat agar terus berkelanjutan dan tak sekadar hangat-hangat tahi ayam.

Anggaran yang berhasil diselamatkan dari penghematan listrik dan operasional ini idealnya dapat dialihkan untuk program yang langsung menyentuh masyarakat luas.

​Bagaimana pandangan Anda mengenai kebijakan WFH tiap Rabu dan hari tanpa BBM ini? Apakah akan efektif mengurai kemacetan Kota Bekasi? Sampaikan opini kritis Anda di kolom komentar dan bagikan informasi ini! Simak terus pembaruan berita pemerintahan dan tata kelola kota hanya di RakyatBekasi.Com — Beyond Your Local News.