Pengamat Nilai Bantahan Menhut Raja Juli Soal Foto Main Domino dengan Eks Tersangka Pembalakan Liar Hanya Alibi

Jakarta – Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menilai bantahan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni terkait foto dirinya bermain domino bersama Azis Wellang, mantan tersangka kasus pembalakan liar, tidak meyakinkan publik. Menurutnya, klarifikasi tersebut justru terkesan sebagai alibi yang sulit dipercaya.

“Itu alibi saja. Rakyat bisa menilai bantahan itu justru membenarkan semuanya. Bahwa Menteri Raja Juli memang main domino dengan orang yang pernah punya masalah hukum. Apalagi dia bilang main domino dua kali, masa tidak kenal? Kan lucu,” ujar Trubus di Jakarta, Minggu (07/09/2025).

Sorotan Publik dan Citra Kabinet

Trubus menegaskan, sebagai pejabat yang menangani sektor kehutanan, Raja Juli seharusnya menjaga perilaku agar tidak mencoreng citra Kabinet Merah Putih (KMP), khususnya Presiden Prabowo Subianto. Apalagi, pemerintah saat ini tengah berada dalam sorotan publik terkait isu ketimpangan sosial dan ekonomi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ingat, pekerjaan rumah pemerintah saat ini cukup berat. Kemarin ada tuntutan 17 plus 8, semuanya berat-berat. Semua menteri kerja keras, tapi Menteri Raja Juli malah sibuk main domino. Di mana sense of crisis-nya? Di mana etikanya? Pak Prabowo harus bertindak untuk memulihkan kepercayaan masyarakat,” tegasnya.

Foto yang Memicu Kontroversi

Foto yang memicu polemik tersebut dipublikasikan oleh Tempo. Dalam gambar itu, terlihat Raja Juli Antoni bersama Menteri Pelindungan Pekerja Migran (PPM) Abdul Kadir Karding, Wakil Ketua Umum DPN Persatuan Olahraga Domino Indonesia (PORDI) Andi Rukman Nurdin Karumpa, dan pengusaha Azis Wellang sedang asyik bermain domino pada Senin (01/09/2025).

Bantahan Raja Juli Antoni

Menanggapi pemberitaan tersebut, Raja Juli membantah mengenal Azis Wellang maupun Andi Rukman. Ia mengklaim tidak ada pembicaraan terkait kasus hukum saat pertemuan itu berlangsung.

“Saya tidak kenal dengan dua pemain lainnya. Tidak ada juga pembicaraan soal kasus apapun pada saat itu,” kata Raja Juli, dikutip dari Antara.

Related Posts:

• 

  Kaesang Temui Prabowo Sore Ini, Arah Dukungan PSI Berubah?

• 

  Kumpulkan Menteri dan Kepala Daerah, Jokowi Gelar…

• 

  Kominfo Plin-plan, Domino Qiu Qiu Dkk Akhirnya Diblokir

• 

  Berhasil Terapkan Good Governance dalam Pelayanan…

• 

  Raja Ampat dalam Cengkeraman Tambang: Seruan dari…

• 

  Tiga Orang Sakti Ini Tak Butuh Paspor saat Lakukan…

Raja Juli yang juga menjabat Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menambahkan, ia baru mengetahui identitas Azis Wellang setelah berita tersebut beredar.

Menurutnya, pertemuan itu terjadi di posko Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), di mana Menteri Karding menjabat sebagai sekretaris jenderal. Setelah berdiskusi selama dua jam, ia diajak bermain domino di ruang tamu yang sudah ramai tamu.

Melalui akun Instagram resminya @rajaantoni, ia menjelaskan hanya bermain dua putaran sebelum berpamitan.

Latar Belakang Kasus Pembalakan Liar

Kasus pembalakan liar yang menyeret nama Azis Wellang terjadi pada November 2024. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Kehutanan—saat itu masih bernama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)—menetapkan tiga tersangka atas dugaan penebangan kayu di luar izin konsesi di kawasan hutan Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah.

PT ABL, yang memiliki izin mengelola 11.580 hektare hutan, disebut melakukan penebangan ilegal hingga menghasilkan 1.819 meter kubik kayu, merugikan negara sekitar Rp2,72 miliar.

Azis Wellang, selaku Direktur Utama PT ABL, bersama dua pihak lainnya, ditetapkan sebagai tersangka. Namun, pada 9 Desember 2024, Azis memenangkan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga status tersangkanya batal demi hukum.

Analisis dan Dampak Politik

Kasus ini dinilai berpotensi memengaruhi citra pemerintah dan kepercayaan publik terhadap kementerian terkait. Pengamat menilai, di tengah isu lingkungan dan tata kelola hutan yang kompleks, pertemuan informal pejabat dengan pihak yang pernah terjerat kasus kehutanan dapat menimbulkan persepsi negatif, meskipun tidak ada pembahasan kasus dalam pertemuan tersebut.

Ikuti perkembangan terbaru kasus ini dan berita politik nasional lainnya di portal kami untuk mendapatkan informasi akurat dan terpercaya.