Poin Utama:
- Massa Aksi: Sekitar 1.000 buruh dari Bekasi dan total 20.000 massa gabungan FSPMI daerah lain bergerak ke Jakarta.
- Tuntutan: Mendesak Presiden Prabowo menegur Gubernur Jabar Dedi Mulyadi agar segera menetapkan UMSK 2026 sesuai rekomendasi.
- Pokok Masalah: Dari 70 sektor yang direkomendasikan Wali Kota/Bupati, Gubernur Jabar baru mengesahkan (SK) 5 sektor, sementara 65 sektor lainnya hilang.
- Lokasi: Titik kumpul di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, menuju Istana Presiden.
Ribuan buruh yang tergabung dalam Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPL FSPMI) Kota Bekasi memadati ruas Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Selasa (30/12/2025).
Massa aksi bergerak konvoi menuju Istana Presiden di Jakarta untuk mendesak Presiden Prabowo Subianto menegur Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait polemik penetapan Upah Minimum Sektoral (UMSK) Tahun 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mengapa Buruh Bekasi Demo ke Jakarta?
Para buruh menilai Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak mengakomodir rekomendasi upah sektoral yang telah diajukan oleh pimpinan daerah masing-masing. Mereka berharap intervensi Presiden dapat menyelesaikan kisruh penetapan upah ini.
”Aksi yang dilakukan pada hari ini akan menuju ke Jakarta, untuk meminta kepada Presiden Prabowo Subianto agar menegur Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar segera melengkapi SK UMSK Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang telah direkomendasikan oleh masing-masing Bupati/Wali Kota,” kata Pengurus PC SPL FSPMI Kota Bekasi, Budi Lahmudi, kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Selasa (30/12/2025).
Apa Masalah Utama dalam Penetapan UMSK 2026?
Isu utama yang memicu kemarahan buruh adalah hilangnya puluhan sektor dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur, padahal sektor-sektor tersebut sudah direkomendasikan oleh Pemerintah Daerah setempat.
Buruh menegaskan mereka tidak mempermasalahkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang baru disahkan, namun fokus pada UMSK yang dinilai cacat prosedur.
”Adapun rekomendasi tersebut dari 70 sektor, baru 5 sektor yang di-SK-kan. Sedangkan 65 sektoral lainnya belum (masuk SK),” ujar Budi.
Budi menambahkan bahwa masalah spesifik ini terjadi ketika rekomendasi dari Bupati dan Wali Kota se-Jawa Barat masuk ke meja Gubernur. Sebagian besar rekomendasi tersebut justru dihilangkan atau tidak dimasukkan dalam penetapan akhir oleh Gubernur Dedi Mulyadi.
Berapa Jumlah Massa yang Turun ke Jalan?
Eskalasi aksi ini melibatkan jumlah massa yang masif karena tidak hanya diikuti oleh buruh dari Bekasi. FSPMI menggalang kekuatan dari berbagai daerah penyangga ibu kota lainnya.
”Kami melakukan aksi ke Jakarta yang turut diikuti oleh FSPMI daerah lainnya yang berjumlah 20 ribu massa bertolak ke Jakarta,” pungkas Budi.
Untuk wilayah Bekasi sendiri, estimasi massa yang berangkat dari titik kumpul Bekasi Selatan diprakirakan mencapai seribu orang.
Mereka menuntut Gubernur Jawa Barat segera melengkapi atau merevisi SK UMSK 2026 untuk mengakomodir sektor-sektor yang hilang tersebut.
Aksi unjuk rasa ini diperkirakan akan memengaruhi arus lalu lintas di jalur utama menuju Jakarta. Pihak kepolisian setempat telah melakukan pengaturan lalu lintas di sekitar Jalan Ahmad Yani untuk mengurai kepadatan akibat keberangkatan massa buruh.
Punya informasi terkait ketenagakerjaan atau layanan publik di Bekasi? Laporkan kepada Redaksi RakyatBekasi.Com melalui saluran pengaduan kami.
Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
