Tim Hukum 01 Pinta MK Batalkan Hasil Pilkada Kota Bekasi, PSU dan Diskualifikasi Tri-Harris

Pasangan Heri Koswara dan Sholihin memohon kepada Mahkamah Konstitusi (MK) agar mendiskualifikasi pasangan Tri Adhianto dan Abdul Harris Bobihoe.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Heri-Sholihin dalam sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pilwalkot Bekasi di MK, Rabu (08/01/2025) siang.

Kuasa Hukum mendalilkan bahwa perolehan suara paslon Tri dan Abdul Harris didapatkan dengan cara melanggar asas dan prinsip pemilihan kepala daerah yang bebas, jujur, dan adil.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam rekapitulasi terbuka KPU Kota Bekasi pada Jumat (06/12/24), Paslon nomor urut 03, Tri Adhianto dan Abdul Harris Bobihoe, memperoleh suara terbanyak dengan 459.430 suara.

Disusul oleh Paslon nomor urut 01, Heri Koswara dan Sholihin, dengan 452.231 suara, dan Paslon nomor urut 02, Uu Saeful Mikdar dan Nurul Sumarheni, yang memperoleh 64.509 suara.

Dalam sidang perdana MK, Tim Kuasa Hukum Heri Koswara dan Sholihin memberikan tiga permohonan pelanggaran Pilkada Kota Bekasi 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas dugaan kecurangan yang dilakukan oleh pasangan Tri Adhianto dan Abdul Harris Bobihoe.

Kuasa Hukum Heri Koswara dan Sholihin, Muhammad Rullyandi, mengatakan bahwa telah terjadi perolehan suara yang diterima oleh paslon nomor urut 3 dengan cara melanggar asas prinsip penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang bebas, jujur, dan adil.

“Dengan tiga pelanggaran pertama adalah mengenai money politic, kedua adalah politisasi unsur birokrat yang terlibat secara sistematis dari atas dan struktur bawah dalam pemerintahan, yang ketiga pengabaian oleh penyelenggara pemilu terhadap hak politik warga Kota Bekasi,” ujarnya saat sidang berlangsung yang dikutip melalui Kanal YouTube Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (08/01/2025) siang.

Menurutnya, KPU Kota Bekasi tidak mendistribusikan Formulir C Pemberitahuan atau undangan pemilihan kepada warga Kota Bekasi.

“Sehingga mengakibatkan tingkat partisipasi pada Pilkada Kota Bekasi hanya 55,5%, yang mana itu adalah terendah di provinsi Jawa Barat. Sehingga kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar bisa mempertimbangkan untuk mendiskualifikasi pasangan calon dan melakukan pemungutan suara ulang,” tambahnya.

Melalui petitum yang dilampirkan, Heri Koswara dan Sholihin meminta MK membatalkan Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor 886 tahun 2024 tentang penetapan hasil Pilkada Bekasi.

“Mendiskualifikasi pasangan nomor 3 atas nama Tri Adhianto dan Abdul Harris Bobihoe sebagai peserta dan atau peraih suara terbanyak,” ucap Kuasa Hukum Heri Koswara dan Sholihin, Joko Fotrian Prabowo.

Mereka juga meminta agar ditetapkan hasil Pilwalkot dengan perolehan Heri-Sholihin 452.351 suara, Paslon Uu Mikdar-Nurul Sumarheni 64.509 suara, dan Paslon Tri Adhianto-Abdul Harris 0 suara.

“Memerintahkan KPU Bekasi menetapkan paslon Heri Koswara dan Sholihin sebagai pasangan wali kota dan wakil wali kota terpilih atau memerintahkan KPU Bekasi melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS tanpa paslon nomor urut 3,” tutupnya.