Tuntut Transparansi, Massa Aksi Koalisi Aliansi Rakyat Bekasi Geruduk PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM)

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Aliansi Rakyat (KOAR) Bekasi menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM) pada Jumat (07/03/2025).

Mereka menyuarakan aspirasi dan tuntutan terkait kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut, yang dinilai belum memberikan kontribusi maksimal bagi masyarakat Kabupaten Bekasi.

Koordinator aksi, Dian Arba, menyampaikan bahwa keberadaan BUMD seharusnya menjadi pilar utama penopang perekonomian suatu daerah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Hadirnya BUMD seperti BBWM tentunya diharapkan dapat menjadi penopang ekonomi daerah, apalagi pembentukan BUMD ini memakan anggaran yang fantastis dan bersumber dari APBD,” ujar Dian di hadapan para peserta aksi.

Kabupaten Bekasi, yang dikenal memiliki kekayaan alam berupa gas yang melimpah, mendirikan PT BBWM pada tahun 2002 dengan tujuan mengelola potensi sumber daya tersebut.

Namun, menurut Dian, PT BBWM belum membawa dampak signifikan bagi masyarakat maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi.

“Sejak berdiri, realitanya PT BBWM tidak membawa kemajuan berarti. Lantas, untuk apa kekayaan bumi Kabupaten Bekasi kita percayakan kepada PT BBWM jika tidak ada hasil yang dirasakan oleh masyarakat?” tambah Dian, yang akrab disapa Jangkis ini.

Selain itu, berdasarkan hasil penelusuran mereka di lapangan dan diperkuat oleh Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terkait kinerja PT BBWM untuk periode 2017–2019, KOAR mengklaim menemukan dugaan penyimpangan yang berpotensi menyebabkan kerugian negara.

Berikut Tuntutan KOAR Bekasi dalam Aksi Unjuk Rasanya:

1. Meminta transparansi seluruh laporan pertanggungjawaban dari PT BBWM terkait pengelolaan Kilang LPG.
2. Mengusut tuntas pengeluaran biaya operasional dan pengelolaan Kilang LPG, yang diduga tidak sesuai ketentuan dan terjadi tumpang tindih anggaran pada tahun 2016–2018.
3. Mengusut tuntas pengeluaran biaya pegawai yang diduga tidak efisien dan tidak sesuai dengan ketentuan pada tahun 2016–2018.
4. Mengusut tuntas penyajian laporan laba (rugi) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2016–2018 pada PT BBWM karena diduga belum sesuai dengan ketentuan dan berpotensi terindikasi korupsi.
5. Mendesak Kepala Direksi BBWM untuk segera memberhentikan direksi sebelumnya yang menjabat sebagai Direktur Utama karena dianggap tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya.

Perlu Transparansi dan Pertanggungjawaban

Mahasiswa menegaskan perlunya transparansi dalam pengelolaan keuangan dan kegiatan operasional PT BBWM. Mereka juga meminta pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran, yang menurut mereka, hingga kini belum jelas pelaporannya.

Dalam aksinya, Koar menyuarakan kekhawatiran masyarakat mengenai bagaimana kekayaan alam Kabupaten Bekasi dikelola.

“Kami hanya ingin keadilan dan kejelasan. Jangan sampai dana yang fantastis dari APBD dan kekayaan alam yang seharusnya dinikmati masyarakat justru menjadi beban dan potensi kerugian negara,” tutupnya.

Aksi unjuk rasa ini diwarnai dengan orasi dan penyampaian tuntutan secara simbolis kepada perwakilan dari PT BBWM. Para mahasiswa berharap, dengan adanya aksi ini, pihak yang berwenang dapat mengambil langkah konkret untuk mengusut dugaan penyimpangan dan memperbaiki kinerja perusahaan.