Wali Kota Bekasi Gandeng Komisi 3 dalam ‘Fit and Proper Test’ Calon Direksi BUMD

- Jurnalis

Selasa, 17 Juni 2025 - 10:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi.

Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi.

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bekasi akan melibatkan Komisi 3 DPRD Kota Bekasi dalam proses seleksi direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Langkah ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemilihan pemimpin perusahaan daerah.

Saat ini, terdapat dua posisi direktur yang kosong, yaitu di PT Mitra Patriot (Perseroda) dan PT Sinergi Patriot Bekasi BUMD Gas dan Niaga Gas Hilir. Tri Adhianto menyatakan bahwa Komisi 3 DPRD akan diberikan ruang untuk melakukan fit and proper test terhadap para calon direksi.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Oh iya untuk itu, pasti kita akan melibatkan Komisi 3. Dan saya sudah sampaikan itu ke Pak Ketuanya, Pak Arief. Yuk, kita nanti untuk tahun ini diberikan ruang buat Komisi Tiga untuk kemudian melakukan fit and proper test,” ujar Tri Adhianto saat ditemui di Gedung Plaza Pemkot Bekasi, Senin (16/06/2025).

Seleksi Direksi BUMD: Transparansi dan Akuntabilitas

Proses seleksi direktur di dua BUMD tersebut masih berlangsung dan dilakukan oleh Tim Panitia Seleksi (Pansel) dengan prinsip obyektivitas dan transparansi.

Tri Adhianto menegaskan bahwa seleksi ini harus dilakukan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Itu kan sudah berjalan. Kan sudah ada panitianya. Jadi kalau saya melihat, ada satu proses yang tentunya harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Dan, sekarang kan masih ranahnya dilakukan oleh panitia,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga menetapkan target realistis bagi para pendaftar posisi direksi BUMD. Target tersebut harus proporsional secara manajerial, mengacu pada kinerja tahunan BUMD sebagai indikator utama keberhasilan.

“Oh iya dong harus ada target. Yang penting kalau menurut saya harusnya proporsional. Karena tuntutan ke depan bahwa indikator yang kita punya adalah kinerja tahunan BUMD,” tambahnya.

Komisi 3 DPRD Kota Bekasi Siap Berperan dalam Seleksi

Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bekasi Arief Rahman Hakim mengonfirmasi bahwa pihaknya telah diajak oleh Wali Kota Bekasi untuk ikut serta dalam fit and proper test bagi setiap calon direksi BUMD.

“Ya, kita nanti akan ikut andil dalam bagian dari psikotes mereka ya. Mungkin Minggu depan (Minggu ini), saya sudah dihubungi dan nanti kita akan melihat,” ujarnya saat diwawancarai awak media pekan lalu.

Selain itu, Arief menegaskan bahwa Tim Pansel harus bekerja tanpa intervensi, sehingga seleksi dilakukan secara normatif, transparan, dan akuntabel.

“Saya sampaikan ke pihak panitia, semuanya harus dalam keadaan tidak ada intervensi apapun. Semua harus dalam alur yang normatif. Karena kita mencari orang yang punya pemikiran hebat, orang yang punya pemikiran cerdas,” paparnya.

Dengan keterlibatan Komisi 3 DPRD Kota Bekasi, seleksi direksi BUMD diharapkan berjalan lebih transparan dan profesional. Pemerintah Kota Bekasi menargetkan agar BUMD dapat terus berkembang dan berkontribusi bagi masyarakat dengan kepemimpinan yang kompeten dan berorientasi pada akuntabilitas serta inovasi.


Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Wamenhaj Sidak Tenda Jemaah Haji, Spanduk Wali Kota Bekasi Dicopot Paksa!
Bikin Kumuh! Satpol PP Bekasi Tertibkan Lapak Hewan Kurban Liar
4.382 Jemaah Haji Kota Bekasi Tiba di Mekkah, Kemenhaj Ingatkan Cuaca Ekstrem
Jadi Syarat Wajib SPMB 2026, 59 Ribu Warga Serbu Layanan KIA Pemkot Bekasi
GMNI Geruduk BGN Desak Evaluasi Program MBG Kota Bekasi
JPO Stasiun Bekasi Kelar Akhir Juni: Solusi Semrawut Jalan Juanda
Lelang Supercar EDC Cash Kejari Kota Bekasi Tembus Belasan Miliar
Abaikan Warga, Izin Operasional RS Budi Lestari Terancam Ditunda
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Berita Terkait

Minggu, 24 Mei 2026 - 20:51 WIB

Wamenhaj Sidak Tenda Jemaah Haji, Spanduk Wali Kota Bekasi Dicopot Paksa!

Minggu, 24 Mei 2026 - 16:18 WIB

Bikin Kumuh! Satpol PP Bekasi Tertibkan Lapak Hewan Kurban Liar

Jumat, 22 Mei 2026 - 21:07 WIB

4.382 Jemaah Haji Kota Bekasi Tiba di Mekkah, Kemenhaj Ingatkan Cuaca Ekstrem

Jumat, 22 Mei 2026 - 19:00 WIB

GMNI Geruduk BGN Desak Evaluasi Program MBG Kota Bekasi

Jumat, 22 Mei 2026 - 14:16 WIB

JPO Stasiun Bekasi Kelar Akhir Juni: Solusi Semrawut Jalan Juanda

Berita Terbaru

Sejumlah pengendara sepeda motor dan petugas tampak menunggu Kereta Rel Listrik (KRL) melintas di salah satu perlintasan sebidang di Kota Bekasi. Mengantisipasi kemacetan imbas proyek DDT Bekasi-Cikarang pada 2027, DPRD mendesak Pemkot Bekasi segera memetakan lokasi perlintasan rawan dan menyiapkan jalur alternatif. (Foto: RakyatBekasi.Com).

Parlementaria

Proyek DDT 2027: DPRD Desak Pemkot Bekasi Petakan Perlintasan Sebidang

Minggu, 24 Mei 2026 - 13:56 WIB

Suasana jalur perlintasan rel kereta api di wilayah stasiun kawasan Bekasi dilihat dari area peron pejalan kaki. Pembangunan lanjutan Double-Double Track (DDT) rute Bekasi-Cikarang yang ditargetkan bergulir pada 2027 dipastikan akan berimbas pada perlintasan sebidang dan berpotensi membebani APBD untuk pembebasan lahan. (Foto: Jurnalis RakyatBekasi.Com)

Parlementaria

​Proyek DDT Bekasi-Cikarang, DPRD Ingatkan Pemkot Soal APBD

Minggu, 24 Mei 2026 - 13:16 WIB

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x