Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi memulai evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan sampah di TPST Bantargebang dan TPA Sumurbatu. Langkah ini diambil menyusul sorotan tajam dari Presiden Prabowo Subianto dan ultimatum dari KLHK, di tengah “rapor merah” dari warga dan momentum krusial jelang berakhirnya kontrak kerja sama pengelolaan sampah dengan Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2026.
BEKASI – Tekanan dari berbagai penjuru memaksa Pemerintah Kota Bekasi untuk bergerak cepat mengatasi masalah kronis pengelolaan sampah. Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengonfirmasi bahwa pihaknya tengah mengkaji ulang secara serius tata kelola sampah di TPST Bantargebang sebagai respons atas kondisi darurat yang ada.
Langkah evaluasi ini menjadi agenda prioritas setelah isu penumpukan sampah di Bantargebang mendapat perhatian khusus dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal ini diperkuat dengan adanya catatan kritis dari Komisi II DPRD Kota Bekasi dan keluhan langsung dari masyarakat setempat.
Tekanan dari Tiga Penjuru: Istana, KLHK, dan Warga
Permasalahan sampah di Bekasi kini tidak lagi menjadi isu lokal semata. Sorotan dari tingkat nasional menjadi pemicu utama percepatan evaluasi ini.
Sorotan Khusus Presiden Prabowo Subianto
Wali Kota Tri Adhianto menyebut bahwa persoalan sampah telah menjadi bagian dari program strategis nasional, terutama setelah Presiden Prabowo Subianto secara spesifik menyoroti kondisi Bantargebang.
”Bagaimana pengelolaan sampah yang lebih modern. Dan saya kira persoalan sampah juga sudah menjadi program strategis nasional, selepas Pak Presiden Prabowo Subianto secara khusus menyebut Bantargebang yang sudah memiliki deposit sampah hampir 55 Juta Ton,” tutur Tri Adhianto di Gedung DPRD Kota Bekasi, Kamis (30/10/2025).
Ultimatum 3 Bulan dari KLHK
Tekanan juga datang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Menurut Tri, KLHK telah memberikan peringatan keras (warning) dan tenggat waktu yang sempit bagi Pemkot Bekasi untuk menunjukkan progres nyata.
”Kementerian LHK sendiri juga sudah memberikan warning kepada Pemerintah Kota Bekasi untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah di TPA Sumurbatu. Pemerintah Kota Bekasi diberikan waktu hanya tinggal 3 bulan untuk melakukan langkah-langkah progresif,” sambungnya.
‘Rapor Merah’ dari Warga Bantargebang
Di tingkat lokal, warga Bantargebang yang paling merasakan dampak kerusakan ekologi selama puluhan tahun telah memberikan “rapor merah” terhadap kinerja pengelolaan sampah, baik di TPST Bantargebang maupun TPA Sumurbatu.
”Terkait dengan Bantargebang, kita harus akui. Karena ini kan proses yang sudah puluhan tahun. Kalaupun rapor merah, bukan saja oleh masyarakat,” ucap Tri, mengakui validitas keluhan tersebut.
Momentum Kritis Jelang Akhir Kontrak dengan DKI Jakarta
Seluruh catatan dan tekanan ini menjadi bahan evaluasi krusial bagi Pemkot Bekasi, terutama karena kontrak kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta akan segera berakhir pada tahun 2026. Hasil evaluasi ini akan menjadi landasan utama dalam perundingan ulang perjanjian tersebut.
Menurut Tri, ini adalah momentum untuk mendorong skema pengelolaan sampah yang lebih modern dan tidak lagi membebani lingkungan serta masyarakat Bekasi.
Solusi Kolaboratif Lintas Pemerintah
Tri Adhianto menekankan bahwa skala permasalahan sampah di Bantargebang sudah terlalu besar untuk ditangani sendiri oleh Pemkot Bekasi. Diperlukan sebuah solusi kolaboratif yang melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan.
”Memang harus bersama-sama untuk penyelesaiannya. Baik dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah DKI Jakarta, dan juga Bapak Presiden (Pemerintah Pusat),” terangnya.
Kolaborasi ini diharapkan dapat melahirkan langkah-langkah strategis untuk mempercepat penyelesaian masalah sampah, baik yang dihasilkan setiap hari maupun tumpukan sampah (deposit) yang telah menggunung selama puluhan tahun. Langkah strategis Pemkot Bekasi ini patut dinantikan sebagai upaya memulihkan kondisi ekologis Bantargebang.
