Tinjau Longsor Hutan Bambu Tanpa Tindak Lanjut, DPRD Kota Bekasi Pertanyakan Kinerja Disparbud

- Jurnalis

Jumat, 20 Februari 2026 - 11:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kondisi terkini pinggiran Kali Bekasi di area Hutan Bambu, RW 26 Kelurahan Margahayu, yang mengalami longsor hingga menghanyutkan saung wisata, Kamis (12/02/2026).

Kondisi terkini pinggiran Kali Bekasi di area Hutan Bambu, RW 26 Kelurahan Margahayu, yang mengalami longsor hingga menghanyutkan saung wisata, Kamis (12/02/2026).

Poin Utama:

  • Lokasi Terdampak: Kawasan Wisata Hutan Bambu, RW 26, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur.
  • Penyebab Longsor: Tergerus imbas pengosongan debit air dari aliran Kali Bekasi.
  • Sikap DPRD: Komisi 4 mendesak Pemkot Bekasi segera melakukan tindakan darurat pemulihan aset publik.
  • Tanggapan Pemkot: Wali Kota Bekasi tengah mengevaluasi laporan kerusakan mengingat lokasi berada di garis sempadan sungai.

Komisi 4 DPRD Kota Bekasi menyayangkan lambannya langkah rekonsiliasi dan perbaikan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) pascabencana longsor yang menerjang kawasan wisata Hutan Bambu di RW 26, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur.

Kerusakan fasilitas publik ini diketahui terjadi akibat imbas pengosongan air dari Kali Bekasi beberapa hari yang lalu.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

​Mengapa DPRD Kota Bekasi Kritik Kinerja Disparbud di Hutan Bambu?

​Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bekasi, Wildan Faturrahman, menilai lambannya penanganan dari instansi terkait sangat mengecewakan.

Meskipun pihak Disparbud telah meninjau lokasi bencana, hingga kini belum ada progres perbaikan yang nyata di lapangan.

​”Peninjauan sudah dilakukan, tapi tanpa tindak lanjut yang jelas justru mengecewakan warga,” kata Wildan Faturrahman kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com melalui keterangannya, Jumat (20/02/2026).

​Politisi asal Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mendesak Pemkot Bekasi agar segera mengambil langkah darurat dan tidak mengabaikan tugas pemeliharaan aset publik.

Wildan juga menjadwalkan kunjungan langsung ke lokasi dalam waktu dekat guna menyerap aspirasi warga terdampak secara langsung.

​Kapan Disparbud Kota Bekasi Meninjau Lokasi Longsor?

​Pihak Disparbud melalui Kepala Bidang Kepariwisataan, Budiman, sebenarnya telah melakukan peninjauan ke Hutan Bambu Margahayu pada Kamis (12/02/2026) pekan lalu.

Namun, peninjauan tersebut dirasa hanya sebatas mendata kerusakan fisik tanpa disertai arahan penanganan darurat lanjutan kepada warga pengelola.

​Ketua RW 26 Kelurahan Margahayu, Sanem, mengeluhkan tidak adanya komunikasi yang konkrit dari dinas terkait.

Dirinya bingung lantaran Disparbud belum memberikan instruksi teknis, misalnya terkait pembuatan berita acara pengajuan perbaikan.

​Wisata Hutan Bambu sendiri merupakan destinasi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) pertama yang berlokasi strategis di jantung Kota Bekasi. Oleh karena itu, pengurus dan warga setempat sangat mendesak adanya pemulihan segera.

​Apa Tanggapan Wali Kota Bekasi Terkait Longsor Hutan Bambu?

​Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengaku belum menerima laporan komprehensif dari instansi teknis mengenai tingkat kerusakan di kawasan wisata Hutan Bambu.

Tri Adhianto menyoroti bahwa secara tata ruang, keberadaan bangunan di bantaran sungai memang memiliki kerentanan dan risiko tinggi terhadap bencana alam.

​Meskipun demikian, Pemkot Bekasi berjanji akan mencoba mencari jalan keluar terbaik pascabencana tersebut. Berikut adalah beberapa catatan evaluasi dari Pemkot Bekasi terkait insiden ini:

  • Posisi Geografis: Lokasi fasilitas wisata berada tepat di garis badan sungai (sempadan Kali Bekasi).
  • Aturan Tata Ruang: Regulasi sejatinya melarang adanya pembangunan permanen di area bantaran sungai guna mencegah risiko erosi dan longsor.
  • Tindak Lanjut: Pemkot Bekasi akan melakukan kajian mendalam untuk merumuskan solusi yang tidak melanggar aturan sepadan sungai sekaligus mengakomodir kegiatan warga.

​Sementara itu, Ketua Zona 1 Pengurus Wisata Hutan Bambu, Emar Maryasi, sangat menantikan uluran tangan dan kebijakan strategis dari Wali Kota Bekasi.

Warga berharap pemimpin daerah tersebut turun tangan langsung memulihkan kawasan wisata yang dahulu juga sering dikunjunginya kala masih menjabat sebagai Wakil Wali Kota Bekasi.

Perbaikan dan pemulihan infrastruktur di kawasan wisata Hutan Bambu kini menunggu langkah konkret dan ketegasan dari Pemkot Bekasi.

Sinergi antara masyarakat, legislatif, dan eksekutif sangat dibutuhkan agar destinasi wisata kebanggaan warga Bekasi Timur ini dapat kembali tertata dan beroperasi dengan aman.

Punya keluhan terkait fasilitas publik atau infrastruktur yang rusak di lingkungan Anda? Laporkan segera ke kanal aduan resmi Pemkot Bekasi atau bagikan informasi Anda kepada redaksi RakyatBekasi.Com agar segera mendapat perhatian publik!


Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tata Kelola Awut-awutan, DPRD Desak Pemkot Bekasi Bangun Pasar Mandiri
Raperda Pencegahan Penyimpangan Seksual Masuk Babak Penentuan
Target PAD 2025 Meleset! Banggar DPRD Kota Bekasi Desak Pemkot Benahi Bapenda dan Evaluasi APBD
DPRD Kota Bekasi Usulkan Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual
BK Soroti Absennya Tiga Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi saat Rapat Paripurna
Sikap ‘Baper’ Gubsu Bobby Nasution Tinggalkan Paripurna Dinilai Lecehkan Rakyat Sumut
Infrastruktur jadi Sorotan Reses, Ketua DPRD Kota Bekasi Janji Percepat Pembenahan
Komisi 1 Wanti-wanti Wali Kota Bekasi Tak Gegabah Pangkas TPP PPPK 2025
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

0 Comments

Berita Terkait

Minggu, 26 Juli 2026 - 15:10 WIB

Tata Kelola Awut-awutan, DPRD Desak Pemkot Bekasi Bangun Pasar Mandiri

Minggu, 26 Juli 2026 - 14:40 WIB

Raperda Pencegahan Penyimpangan Seksual Masuk Babak Penentuan

Jumat, 24 Juli 2026 - 12:08 WIB

Target PAD 2025 Meleset! Banggar DPRD Kota Bekasi Desak Pemkot Benahi Bapenda dan Evaluasi APBD

Kamis, 23 Juli 2026 - 18:25 WIB

DPRD Kota Bekasi Usulkan Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual

Kamis, 23 Juli 2026 - 14:50 WIB

BK Soroti Absennya Tiga Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi saat Rapat Paripurna

Berita Terbaru

Kantor Pusat Perumda Tirta Bhagasasi.

Bekasi

Genitnya Pegawai Perumda Tirta Bhagasasi

Senin, 27 Jul 2026 - 13:13 WIB

SANG PENAKLUK VOC: Suasana aktivitas warga dan padatnya laju kendaraan di sepanjang ruas Jalan Sultan Agung, kawasan elite Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (27/07/2026). Penamaan jalan protokol strategis di sisi selatan rel kereta api ini didedikasikan secara khusus untuk menghormati Sultan Agung Hanyokrokusumo, raja terbesar Kesultanan Mataram yang secara heroik memimpin invasi militer melawan VOC di Batavia sekaligus mewariskan sistem penanggalan kalender Jawa bagi Nusantara. (Foto: Ilustrasi/RakyatBekasi.com)

Ekstra

Sejarah Jalan Sultan Agung: Raja Mataram Penakluk VOC

Senin, 27 Jul 2026 - 12:13 WIB

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Bapenda Kota Bekasi, Agustinus Prakoso, saat memaparkan capaian penarikan piutang pajak daerah sebesar Rp36 miliar di ruang kerjanya, Senin (27/07/2026). Bapenda segera menerjunkan jurusita untuk melakukan eksekusi penyitaan aset dan pemblokiran rekening bagi wajib pajak yang membandel. (Foto: RakyatBekasi.Com)

Bekasi

Tegas! Bapenda Kota Bekasi Tarik Piutang Pajak Rp36 Miliar

Senin, 27 Jul 2026 - 11:12 WIB

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x