Poin Utama:
- Fakta Kejadian: Penertiban bangunan liar berdampak langsung pada pelaku UMKM yang kehilangan tempat usaha tanpa sempat menyelamatkan barang dagangan.
- Lokasi Penertiban: Kawasan Bekasi Timur, Kota Bekasi, sebagai bagian dari penataan tata ruang daerah.
- Target Waktu: Persiapan dan penataan infrastruktur menjelang perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat (Porprov Jabar) 2026.
- Aksi Sosial: DPD KNPI Kota Bekasi menyalurkan bantuan moril dan materiil, serta mendesak adanya skema relokasi yang jelas dari pemerintah.
BEKASI – Menjelang perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat (Porprov Jabar) 2026, Pemerintah Kota Bekasi terus mematangkan kesiapan daerah, salah satunya melalui penataan kawasan kota.
Namun, langkah penertiban bangunan liar di kawasan Bekasi Timur pada Rabu (25/02/2026) menyisakan tantangan besar bagi sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) setempat.
Merespons situasi tersebut, Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Bekasi turun langsung ke lapangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mereka hadir untuk memberikan bantuan dan pendampingan moral kepada para pedagang kecil yang terdampak langsung oleh alat berat.
Nasib Pilu “Emak Aktivis” di Tengah Penataan Kota
Salah satu potret nyata dari dampak sosial penertiban ini dialami oleh seorang pedagang kecil yang akrab disapa “Emak Aktivis”.
Ironisnya, saat pembongkaran berlangsung, ia kebetulan sedang tidak berada di lokasi usahanya.
Kehilangan Mata Pencaharian Secara Mendadak
Setibanya di lokasi, Emak Aktivis mendapati warung beserta seluruh barang dagangannya telah rata dengan tanah.
Tanpa sempat menyelamatkan aset-aset usahanya, ia kini untuk sementara waktu tidak dapat kembali berdagang dan kehilangan mata pencaharian utamanya.
Ketua DPD KNPI Kota Bekasi, Syahril, menegaskan bahwa kehadiran organisasinya bukan untuk menolak program tata ruang dari Wali Kota Bekasi dan jajarannya.
Langkah ini menurutnyabmurni sebagai bentuk kepedulian sosial dan advokasi kemanusiaan.
”Kami memahami penataan kota adalah bagian dari kesiapan daerah menyambut Porprov. Namun, dalam setiap kebijakan, dampak sosial harus menjadi perhatian utama,” ungkap Syahril saat meninjau lokasi penertiban.
KNPI Soroti Absennya Dinas Koperasi dan UMKM
Kondisi di lapangan membuka celah evaluasi terhadap proses penertiban yang dinilai masih minim pendekatan komprehensif, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
DPD KNPI secara terbuka mengkritik belum terlihatnya peran aktif Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi dalam mengawal nasib para pahlawan ekonomi daerah tersebut.
Tuntutan Pendataan dan Skema Relokasi yang Jelas
Hingga proses pembongkaran usai, para pedagang mengaku belum mendapatkan pendataan, validasi, apalagi kepastian mengenai skema relokasi usaha dari pemerintah.
“Kami melihat Dinas Koperasi dan UMKM belum hadir secara konkret dalam situasi ini. Karena itu, kami mendorong agar ke depan dinas terkait lebih proaktif sebelum penertiban dilakukan,” tegas Syahril.
Ia merinci langkah preventif yang semestinya dilakukan, yakni pendataan yang akurat, komunikasi persuasif, serta penyediaan lokasi relokasi atau integrasi ke dalam program pembinaan UMKM.
“Jangan sampai pelaku usaha kehilangan mata pencaharian tanpa arah yang jelas,” tambahnya.
Menyeimbangkan Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi
Menurut Syahril, legitimasi sosial dari sebuah program penataan kota akan jauh lebih kuat jika dibarengi dengan mitigasi dampak ekonomi yang terencana.
Penertiban memang menjadi kewenangan pemerintah, tetapi pemberdayaan ekonomi rakyat adalah tanggung jawab yang tidak boleh diabaikan. Kedua hal ini, tegasnya, harus berjalan seimbang.
Kunjungan kepemudaan ini ditutup dengan penyerahan bantuan langsung kepada Emak Aktivis, yang menjadi simbol nyata solidaritas pemuda Kota Bekasi terhadap masyarakat kecil di tengah pesatnya laju pembangunan.
Mari kawal terus kebijakan yang pro-rakyat! Bagikan artikel ini untuk mendukung pemberdayaan UMKM di Kota Bekasi.
Jika Anda melihat kejadian serupa di lingkungan Anda—baik itu di sekitar Rawalumbu, Jatisampurna, hingga Pondokgede—jangan ragu untuk menyuarakan pentingnya pendekatan yang humanis bagi para pedagang kecil.
