Poin Utama:
- Komisi 2 DPRD Kota Bekasi mengkritik tajam kegiatan Korve (kerja bakti) Pemkot Bekasi yang dinilai sekadar ajang seremonial dan pencitraan.
- Kerja bakti sejauh ini hanya dilakukan secara reaktif saat momentum tertentu, seperti menyambut Menteri LHK dan Hari Peduli Sampah Nasional 2026.
- DPRD mendesak Wali Kota Bekasi membuat kebijakan kerja bakti rutin minimal sebulan sekali di tingkat kelurahan dan kecamatan.
- DPRD mengusulkan pelaksanaan kerja bakti serempak dijadikan syarat wajib pencairan Dana Hibah Rp 100 Juta per RW se-Kota Bekasi.
Pemerintah Daerah melalui Pemkot Bekasi mendapat sorotan tajam dari Komisi 2 DPRD Kota Bekasi terkait pelaksanaan kegiatan Korve atau bersih-bersih lingkungan.
Program tersebut dinilai sebatas ajang seremonial belaka yang mengandalkan momentum tanpa adanya tindak lanjut nyata di lapangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Praktik kerja bakti yang diklaim sebagai bentuk kepedulian lingkungan ini dituntut agar tidak menjadi kegiatan rutinitas seremonial pejabat, melainkan tradisi berkelanjutan yang melibatkan masyarakat luas.
Mengapa DPRD Kota Bekasi Kritik Kegiatan Korve Pemkot Bekasi?
Komisi 2 DPRD Kota Bekasi melontarkan kritik karena pelaksanaan Korve sejauh ini terbukti minim konsistensi dan hanya digelar demi menyambut tamu penting.
Tercatat, Pemkot Bekasi baru menggelar agenda ini dua kali, yakni saat Menteri Lingkungan Hidup (KLH) Hanif Faisol Nurofiq berkunjung ke Kota Bekasi, serta pada peringatan Hari Peduli Sampah Nasional Tahun 2026 pekan ini.
”Lantaran, kita kan punya budaya sebenarnya, budaya kerja bakti yang ada di masyarakat, yang sekarang sudah hampir hilang. Terkait bagaimana peran Pemkot Bekasi untuk bisa menggerakkan kerja bakti peduli lingkungan yang berdampak pada seluruh masyarakat,” kata Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi Latu Har Hary kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com melalui keterangannya, dikutip Senin (06/04/2026).
Latu menegaskan bahwa langkah parsial Pemkot Bekasi sama sekali tidak mengedukasi warga. Pemerintah daerah sepatutnya menjadi motor penggerak utama, bukan sekadar panitia acara saat hari peringatan tiba.
Apa Solusi DPRD Agar Kerja Bakti di Kota Bekasi Tidak Sekadar Seremonial?
DPRD mendesak agar Wali Kota Bekasi segera merumuskan kebijakan progresif yang mewajibkan seluruh elemen masyarakat melakukan kerja bakti secara berkala.
Langkah ini bisa dipadukan dengan program strategis pemerintah guna merangsang partisipasi aktif di tingkat RT dan RW.
”Atau paling minimal dilakukan sebulan sekali. Bisakah sebulan sekali saja buat kebijakan itu dari Wali Kota Bekasi, kalau bisa didukung kepada RT dan RW apabila mau mendapatkan syarat Dana Hibah Rp 100 Juta per RW. Syaratnya lakukan kerja bakti di lingkungannya serempak, mungkin dampaknya luar biasa,” kata Latu.
Untuk merealisasikan budaya bersih yang berkelanjutan, unsur legislatif memberikan beberapa rekomendasi tegas kepada Kepala Daerah:
- Menerbitkan instruksi Wali Kota Bekasi: Mewajibkan agenda kerja bakti minimal satu bulan sekali.
- Insentif Berbasis Kinerja: Menjadikan bukti partisipasi kerja bakti massal sebagai prasyarat mutlak pencairan Dana Hibah Rp 100 Juta per RW.
- Evaluasi Rutin: Memantau langsung implementasi kebersihan di tingkat Kecamatan hingga Kelurahan, bukan sekadar laporan di atas meja.
Kebijakan konkret dan ketegasan Wali Kota Bekasi kini dinanti publik agar slogan peduli lingkungan tidak berhenti pada seremoni potong rumput para pejabat daerah.
Bagaimana kondisi kebersihan di lingkungan RT/RW Anda saat ini? Mari sampaikan pendapat Anda di kolom komentar! Jangan lupa bagikan informasi ini dan baca terus update berita politik serta pemerintahan Kota Bekasi paling tajam hanya di RakyatBekasi.Com.
Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
