DPP GMNI Kritik Efisiensi APBN: Jangan Hanya Hemat di Atas Kertas

- Jurnalis

Selasa, 30 Juni 2026 - 14:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Bidang Agitasi dan Propaganda DPP GMNI, Refi Achmad Zuhair, saat menyampaikan pidato serta pandangannya terkait kebijakan pengelolaan fiskal dan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh pemerintah pusat.

Ketua Bidang Agitasi dan Propaganda DPP GMNI, Refi Achmad Zuhair, saat menyampaikan pidato serta pandangannya terkait kebijakan pengelolaan fiskal dan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh pemerintah pusat.

Poin Utama:

  • ​Pemerintah mengeklaim penghematan APBN mencapai Rp300 triliun dan tambahan efisiensi Rp40 triliun dari evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
  • ​DPP GMNI mendesak agar efisiensi fiskal difokuskan pada peningkatan kualitas belanja publik, bukan sekadar pemangkasan anggaran.
  • ​Indikator keberhasilan anggaran dinilai harus berbasis kesejahteraan manusia (human-centric metrics), bukan sekadar kalkulasi akuntansi.
  • ​Dana hasil efisiensi dituntut segera dialokasikan untuk memperkuat jaring pengaman sosial dan menuntaskan kemiskinan ekstrem.

​Narasi penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terus digencarkan oleh pemerintah pusat dan parlemen belakangan ini mendapat sorotan tajam dari Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI).

Efisiensi anggaran yang diklaim sukses menyelamatkan keuangan negara hingga ratusan triliun rupiah tersebut dinilai tak bermakna jika mengabaikan hak-hak dasar masyarakat menengah ke bawah.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pemerintah didesak untuk mengalihkan fokus penghematan semu menjadi peningkatan kualitas belanja publik (spending better) yang berdampak langsung bagi rakyat.

​Apa Tanggapan GMNI Terkait Langkah Efisiensi APBN oleh Pemerintah?

​”Efisiensi jangan sampai dimaknai sebagai sekadar pengurangan belanja negara, melainkan sebagai upaya meningkatkan kualitas belanja publik. Anggaran negara harus diarahkan pada program yang menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat bawah,” kata Ketua Bidang Agitasi dan Propaganda DPP GMNI, Refi Achmad Zuhair kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Selasa (30/06/2026).

​Cak Refi, sapaan akrabnya, menekankan bahwa angka penghematan masif tidak boleh membutakan pemerintah dari esensi kesejahteraan.

Berdasarkan data sebelumnya, Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) mengeklaim penghematan mencapai Rp300 triliun.

Selain itu, DPR RI juga baru saja menyepakati efisiensi program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp40 triliun melalui pengurangan sasaran dan hari penyaluran.

​Di sisi lain, Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN per Mei 2026 masih aman di angka 0,7 persen dari PDB.

Namun, indikator keberhasilan manajemen anggaran tidak boleh terjebak pada kalkulasi akuntansi yang kaku.

​Mengapa Indikator Keberhasilan Fiskal Tidak Boleh Hanya Berpatokan Pada Angka?

​Keberhasilan pemerintah menjaga defisit anggaran di bawah batas aman 3 persen akan kehilangan makna esensialnya apabila hak-hak dasar rakyat kecil terabaikan.

Hal ini sangat mungkin terjadi akibat pemotongan intensitas program bantuan dengan dalih efisiensi.

​Pemerintah sudah semestinya menetapkan indikator keberhasilan berbasis kesejahteraan manusia (human-centric metrics).

​”Jadi ukuran keberhasilan fiskal kita bukan sekadar bisa hemat triliunan rupiah. Tolok ukur utamanya adalah ada jaminan murni tidak ada lagi kelaparan di negeri ini, dan ada jaminan manusia bisa tidur nyenyak. Jangan sampai rakyat tidak bisa tidur karena perutnya belum kenyang, atau karena mereka tidak memiliki tempat tidur yang layak,” tegas Refi.

​Bagaimana Nasib Program Makan Bergizi Gratis Usai Dievaluasi?

​Penyesuaian program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) menuntut pengawasan publik yang ekstra ketat.

Langkah pemangkasan sasaran, seperti penghapusan kuota bagi siswa SMA hingga penghentian distribusi saat hari libur, harus dievaluasi agar tidak keluar dari esensi utama pemenuhan gizi anak bangsa.

​Oleh karena itu, DPP GMNI mendorong pemerintah agar dana ratusan triliun rupiah yang berstatus “hasil efisiensi” segera direalokasi secara progresif.

Ruang fiskal yang sehat wajib dimanfaatkan untuk memperkuat jaring pengaman sosial, menuntaskan problem kemiskinan ekstrem, menjamin ketersediaan pangan murah, dan menyediakan hunian layak bagi masyarakat rentan.

​APBN adalah instrumen utama kesejahteraan rakyat, bukan instrumen akuntansi semata. Kebijakan fiskal yang sehat harus berbanding lurus dengan perut rakyat yang kenyang dan kualitas hidup yang meningkat.

​Bagaimana tanggapan Anda mengenai langkah efisiensi APBN yang dilakukan oleh pemerintah? Jangan lupa bagikan artikel ini ke media sosial Anda dan sampaikan opini kritis Anda di kolom komentar RakyatBekasi.ComBeyond Your Local News!


Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Antrean Mengular di Sejumlah SPBU? Tenang, Pertamina Jamin Stok BBM Warga Bekasi Aman
Awas Macet! Ini Titik Perbaikan Tol Jakarta-Cikampek Terbaru
Tepis Isu ‘Recehan’, Sutrisno: Taktik Elite Pecah Mahasiswa
Pertama dalam Sejarah! Pemerintah Libatkan Partisipasi Publik Pilih Logo HUT ke-81 RI
Libur Sekolah, Program Makan Bergizi Disetop: Hemat Rp3 Triliun!
Makan Bergizi Gratis Disetop Selama Libur Sekolah 2026, Ini Alasannya!
Pertamina Jaring 101 Pelaut Muda, Amankan Distribusi Energi
Struk Pertalite Rp18.040 Viral, Pertamina Ungkap Faktanya
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

0 Comments

Berita Terkait

Selasa, 30 Juni 2026 - 14:37 WIB

DPP GMNI Kritik Efisiensi APBN: Jangan Hanya Hemat di Atas Kertas

Sabtu, 27 Juni 2026 - 23:00 WIB

Antrean Mengular di Sejumlah SPBU? Tenang, Pertamina Jamin Stok BBM Warga Bekasi Aman

Sabtu, 27 Juni 2026 - 14:57 WIB

Awas Macet! Ini Titik Perbaikan Tol Jakarta-Cikampek Terbaru

Sabtu, 27 Juni 2026 - 12:15 WIB

Tepis Isu ‘Recehan’, Sutrisno: Taktik Elite Pecah Mahasiswa

Kamis, 25 Juni 2026 - 12:19 WIB

Pertama dalam Sejarah! Pemerintah Libatkan Partisipasi Publik Pilih Logo HUT ke-81 RI

Berita Terbaru

Suasana loket pelayanan informasi SPMB Tahun 2026 di SMPN 2 Kota Bekasi, Senin (29/06/2026). Puluhan orang tua calon siswa terpaksa mendatangi sekolah akibat server website spmb.bekasikota.go.id yang mengalami down pada hari pertama pendaftaran. (Dok. RakyatBekasi.Com)

Bekasi

Kacau! Server SPMB Kota Bekasi 2026 Down, Disdik Buka Suara

Selasa, 30 Jun 2026 - 14:03 WIB

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x