Kejanggalan Pengadaan PC Bapenda Kota Bekasi: Harga Selangit dari Vendor Katering

• Bapenda Pemkot Bekasi merealisasikan pengadaan 30 unit PC All-in-One Core i7 senilai total Rp868,6 juta (berstatus on process), atau sekitar Rp28,9 juta per unit.
• Harga tersebut dinilai janggal karena rata-rata harga pasar di E-Katalog LKPP untuk spesifikasi serupa yang bersertifikat TKDN hanya berkisar Rp16 juta hingga Rp22 juta.
• Sorotan tajam mengarah pada vendor penyedia bernama “Samastha” yang rekam jejak digitalnya justru terafiliasi dengan bisnis katering dan konveksi pakaian, bukan infrastruktur IT.
• Pemkot Bekasi saat ini tengah menghadapi ancaman defisit proyeksi APBD 2027 sebesar Rp227 miliar dan risiko gagal bayar yang dapat menghambat pencairan TPP ASN.

Rencana belanja modal berupa perangkat komputer oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi untuk Tahun Anggaran 2026 terus memicu polemik terkait kewajaran harga dan prinsip efisiensi.

Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan kode 62904798, Bapenda awalnya mengalokasikan pagu sebesar Rp907.830.000 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pembelian 30 unit Komputer All-in-One (AIO) berprosesor i7.

Pengadaan ini mulanya mematok estimasi harga hingga Rp30.261.000 per unit. Angka fantastis tersebut dinilai kontradiktif dengan kondisi riil pasar digital LKPP dan instruksi penghematan ekstrem yang tengah digaungkan pimpinan daerah demi menyelamatkan struktur keuangan dari jurang defisit.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Mengurai Kewajaran Harga di Tengah Pemotongan APBD Kota Bekasi

Badan Pendapatan Daerah memegang peranan krusial sebagai ujung tombak pengumpulan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan menembus Rp4 triliun.

Namun, integritas perencanaan lembaga ini dipertaruhkan ketika rencana belanja modalnya terindikasi mengabaikan standar harga yang wajar.

Di tengah pemotongan anggaran operasional besar-besaran, analisis mendalam terhadap spesifikasi barang, rekam jejak penyedia, hingga komparasi harga pasar mutlak dilakukan guna mencegah pemborosan kas daerah.

Realisasi Inaproc dan Kejanggalan Latar Belakang Vendor “Samastha”

Berdasarkan pemutakhiran data di laman Data Inaproc melalui kode paket 01KY1A4YHKD437X4XH5QG768TJ yang kini berstatus on process, Bapenda telah menetapkan nilai realisasi (termasuk PDN dan UMK) sebesar Rp868.630.500.

Jika dibagi rata, harga per unit PC All-in-One tersebut adalah Rp28.954.350. Nilai realisasi ini memang lebih rendah sekitar Rp1,3 juta dari pagu awal Bapenda. Namun, harga Rp28,9 juta per unit tetap tergolong sangat tinggi dan tidak mencerminkan efisiensi anggaran.

Sorotan paling kritis dalam proses ini jatuh pada pemilihan penyedia barang yang tercatat dengan nama “Samastha”. Penelusuran terhadap rekam jejak digital entitas ini mengungkap sebuah anomali yang mencolok.

Nama “Samastha” di Bekasi justru lebih dikenal luas sebagai penyedia layanan kuliner, spesifiknya “Paket Catering Samastha Bekasi” yang menyediakan jasa katering dan nasi kotak.

Sementara itu, di dalam ekosistem Inaproc atau Katalog LKPP, entitas bisnis dengan nama serupa seperti “Manifest Rizky Samastha” terdeteksi berfokus pada penjualan pakaian seragam, termasuk pakaian Paskibra lengkap.

Fakta bahwa penyedia tanpa portofolio atau rekam jejak mumpuni di bidang infrastruktur teknologi informasi (IT) bisa dipercaya menangani proyek senilai hampir Rp900 juta menjadi sinyal merah.

Hal ini semakin menguatkan indikasi absennya negosiasi harga yang objektif oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta pengabaian prinsip value for money.

Mengapa Harga Rp 28,9 Juta per Unit Tetap Dinilai Janggal?

Harga realisasi Rp28,9 juta per unit terindikasi melampaui jauh standar harga normal di pasaran ritel maupun platform E-Purchasing Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Komputer bertipe All-in-One (AIO) dengan prosesor Intel Core i7 yang memenuhi syarat Produk Dalam Negeri (PDN) saat ini memiliki rentang harga yang jauh lebih efisien di ekosistem pengadaan digital.

Penelusuran pada direktori harga E-Katalog menunjukkan bahwa PC AIO i7 dengan sertifikasi TKDN ditawarkan pada rentang harga Rp14,5 juta hingga Rp22,9 juta.

Produk kompetitor seperti Asus ExpertCenter EG3408WVAK Core i7 ditawarkan di kisaran Rp16,9 juta hingga Rp19 juta, sementara merek Axioo MyPC One Pro i7 berada di angka Rp18,2 juta.

Produk rakitan pabrik lokal seperti Advan Deskbook AIO i7 dengan tingkat TKDN mencapai 29,59 persen bahkan hanya dipatok pada harga dasar Rp19,5 juta.

Meskipun komponen Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen nantinya diakumulasikan, nilai wajar per unit secara logis tidak akan menyentuh batas Rp28,9 juta.

Selisih realisasi yang berpotensi mencapai rata-rata Rp10 juta per unit ini membahayakan prinsip akuntabilitas dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Bagaimana Imbas Pengadaan Ini Terhadap Kondisi Fiskal dan Defisit Daerah?

Realisasi pengadaan bernilai nyaris Rp900 juta ini memunculkan ironi besar ketika dihadapkan pada realitas fiskal daerah yang sedang berada dalam fase krusial.

Pemkot Bekasi dipastikan menghadapi tekanan finansial struktural yang masif, di mana alokasi transfer dari pusat dipangkas hingga Rp109 miliar. Pemotongan ini berdampak instan terhadap melesetnya proyeksi Pendapatan Asli Daerah, yang diperkirakan hanya mampu menyentuh level 90 persen dari target awal.

Lebih memprihatinkan lagi, proyeksi awal untuk tahun 2027 mencatatkan ancaman defisit anggaran terstruktur yang menembus angka Rp227 miliar.

Situasi kritis ini telah memaksa Wali Kota Bekasi untuk menerbitkan instruksi darurat terkait rasionalisasi melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Instruksi ini membatasi batas aman penyerapan belanja daerah maksimal pada angka 86 persen guna menghindari kebangkrutan operasional.

Dampak turunan dari beban pengeluaran yang tidak terkontrol ini berimbas langsung pada stabilitas hak-hak finansial aparatur sipil negara di daerah.

Ancaman fatal berupa kondisi gagal bayar di penghujung tahun anggaran berpotensi menghambat pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) secara keseluruhan.

Apa Langkah Rasionalisasi Wali Kota Bekasi dan DPRD Ke Depan?

Menyikapi tekanan fiskal yang sistemik, pimpinan daerah telah menyatakan komitmennya untuk mengambil langkah tegas guna membedah ulang postur pengeluaran publik.

Wali Kota Bekasi secara terbuka telah menginstruksikan seluruh jajaran agar mengedepankan gaya hidup birokrasi yang sederhana, memastikan setiap rupiah uang rakyat dieksekusi secara transparan dan dikembalikan dalam bentuk peningkatan kesejahteraan. Penyesuaian pos-pos belanja yang tidak mendasar wajib dievaluasi ketat.

Di ranah pengawasan legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi juga menunjukkan resistensi serupa terhadap potensi pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Komisi terkait di DPRD menegaskan bahwa percepatan penyerapan anggaran tidak boleh mengorbankan kualitas barang dan efisiensi anggaran. Legislator mendorong Pemkot Bekasi untuk lebih memfokuskan sisa likuiditas ke sektor pelayanan dasar.

Langkah pengawasan proaktif dari masyarakat dan lembaga legislatif menjadi kunci utama dalam memastikan tidak ada celah bagi pemborosan uang rakyat di lingkup Pemkot Bekasi. Audit ketat pada sistem Inaproc serta rekam jejak vendor “Samastha” mutlak diperlukan oleh Inspektorat Daerah.

Dapatkan terus pembaruan terkini mengenai kebijakan publik, investigasi APBD, dan dinamika politik daerah hanya di RakyatBekasi.Com. Mari kawal terus transparansi pemerintahan, bagikan temuan penting ini di media sosial Anda, sampaikan opini kritis di kolom komentar, dan ikuti Saluran [WhatsApp RakyatBekasi] agar selalu update dengan berita paling tajam dan terpercaya!