- Pengamat Politik dan Kebijakan Publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Adi Suparto, mengkritik keras gaya komunikasi Wali Kota Bekasi Tri Adhianto saat menegur PKL di Taman Plaza Patriot Candrabhaga pada Sabtu (21/08/2026) malam.
- Sikap emosional dan adu mulut dengan pedagang dinilai sebagai bentuk arogansi serta abuse of power yang tidak mencerminkan suri teladan seorang Kepala Daerah.
- Akademisi memperingatkan adanya potensi perlawanan dari rakyat jika Pemkot Bekasi terus mengedepankan pendekatan represif dan menghinakan warganya.
- Pemimpin daerah didesak untuk mengevaluasi diri, meningkatkan integritas mental, dan mengutamakan pendekatan persuasif dalam menata ruang publik.
Gaya komunikasi Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, saat menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Taman Plaza Patriot Candrabhaga, Bekasi Selatan pada Sabtu (21/08/2026) malam menuai sorotan tajam.
Pengamat Politik dan Kebijakan Publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Adi Suparto, menilai sikap emosional hingga berujung adu mulut dengan pedagang tersebut sebagai bentuk arogansi yang tak pantas dipertontonkan oleh seorang Kepala Daerah di hadapan publik.
Kritikan Tajam Akademisi UGM Terhadap Arogansi Wali Kota Bekasi
Mengapa Gaya Komunikasi Wali Kota Bekasi Saat Menegur PKL Dikritik?
Gaya komunikasi yang meledak-ledak dan represif dinilai sama sekali tidak mencerminkan sosok suri teladan bagi masyarakat kota.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemimpin daerah sejatinya bisa menggunakan cara yang jauh lebih elok, persuasif, dan humanis tanpa harus merendahkan warganya yang sedang mencari nafkah.
”Ya, saya lebih setuju pemimpin itu harus menjadi teladan bagi rakyatnya. Kalau masih ada cara yang lebih baik, kenapa tidak itu saja yang digunakan,” kata Adi Suparto kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com melalui sambungan telepon, Senin (24/08/2026).
Apa Dampak dari Sikap Arogan Kepala Daerah Terhadap Rakyat?
Kepemimpinan yang menonjolkan arogansi dinilai sudah usang dan berisiko memicu konflik horizontal di akar rumput.
Di era modern ini, rakyat semakin cerdas dan memiliki keberanian untuk melawan tindakan semena-mena, apalagi di tengah kondisi himpitan ekonomi yang membelit.
”Jangan disalahkan, dan ini jangan dianggap kalimat provokatif. jangan salahkan nanti kalau rakyatnya melawan. Rakyat ini sudah cukup menderita,” jelasnya.
Lebih lanjut, Adi memperingatkan bahwa niat baik pemerintah daerah untuk menata ruang tata kota bisa berubah menjadi bumerang jika dieksekusi dengan penyalahgunaan wewenang (abuse of power).
”Fenomena ini terjadi di mana-mana ketika seorang pemimpin telah melampaui kewenangannya. Tidak ada satu pun dalam undang-undang yang membenarkan seorang pemimpin mau Bupati, mau Wali Kota menghinakan anak buahnya atau rakyatnya,” tuturnya.
Bagaimana Seharusnya Sikap Seorang Pemimpin Menurut Pakar Kebijakan Publik?
Menurut pandangan akademisi, demonstrasi dan perlawanan rakyat tidak akan terbendung jika masyarakat merasa terusik oleh sikap arogan penguasa.
Oleh karena itu, fondasi kepemimpinan daerah harus didasari oleh integritas, kedewasaan emosional, dan kesadaran diri, bukan sekadar mengandalkan modal finansial atau kekuasaan semata.
”Karena mereka memegang prinsip tidak takut mati. Ini jangan dilawan. Saya ingin mengingatkan bahwa pemimpin itu harus berangkat dari kesadaran. Jangan sampai menjadi pemimpin hanya karena banyak uang,” imbuhnya.
Kejadian di kawasan ruang publik kebanggaan Pemkot Bekasi ini diharapkan menjadi teguran sekaligus refleksi kritis bagi sang Kepala Daerah.
Pendidikan moral dan literasi kepemimpinan dinilai sangat krusial agar tidak ada lagi kebijakan yang dieksekusi secara membabi buta.
”Secara garis besarnya begitu. Ini menjadi pengingat keras atas penyalahgunaan wewenang (abuse of power). Kesimpulannya, ini terjadi karena ketidaksiapan mental dan tidak adanya integritas pemimpin. Perbanyak membaca buku-buku leadership. Leadership yang baik adalah kepemimpinan yang menanamkan nilai serta moral,” pungkasnya.
Insiden adu mulut dengan PKL ini menjadi catatan merah bagi gaya kepemimpinan di lingkup Pemkot Bekasi.
Publik kini menanti langkah konkret pemerintah daerah untuk meredam polemik tanpa meninggalkan sisi humanis dalam setiap penegakan aturan.
Bagikan pandangan Anda terkait arogansi pejabat daerah ini di kolom komentar. Agar tidak ketinggalan berita politik, pemerintahan, dan layanan publik yang tajam serta akurat, segera ikuti Saluran WhatsApp RakyatBekasi [Follow WhatsApp Channel RakyatBekasi di sini] sekarang juga!
Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
