Ketua DPRD Kota Bekasi Siap Usut Dugaan Penyelewengan Pengadaan Ambulans

• ​Fokus Kasus: Dugaan penyelewengan pada proyek pengadaan ambulans dan mobil jenazah tahun anggaran 2022–2023 di lingkungan Pemkot Bekasi.
• ​Aktor Utama: Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Efendi dan elemen mahasiswa yang menggelar unjuk rasa.
• ​Tindak Lanjut Legislatif: Meminta notulensi resmi dari Komisi IV DPRD Kota Bekasi untuk menelaah aspirasi massa aksi.
• ​Syarat Pansus: Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) harus melalui persetujuan lintas fraksi dan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Bekasi.

GELOMBANG PROTES dari elemen mahasiswa terkait dugaan penyelewengan tata kelola anggaran di lingkungan Pemkot Bekasi mendapat respons serius dari pihak legislatif.

Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, menegaskan komitmennya untuk segera menindaklanjuti tuntutan pembentukan Panitia Khusus (Pansus).

Langkah pengawasan ini secara khusus menyoroti kejanggalan proyek pengadaan ambulans dan mobil jenazah tahun anggaran 2022–2023.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sebagai langkah awal, wakil rakyat akan berkoordinasi dengan Inspektorat Kota Bekasi guna memvalidasi data dan temuan di lapangan.

​Komitmen Ketua DPRD Kota Bekasi Usut Dugaan Penyelewengan Anggaran

​Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, mengaku tidak akan tinggal diam dalam merespons aspirasi mahasiswa yang sebelumnya menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar, Kecamatan Bekasi Timur. Pihaknya berjanji akan mengawal ketat tuntutan kelompok intelektual muda tersebut.

​Sebagai langkah awal yang terukur, pimpinan dewan akan segera meminta dokumen notulensi resmi dari Komisi IV DPRD Kota Bekasi.

Dokumen hasil pertemuan antara anggota komisi dan perwakilan massa aksi tersebut akan menjadi pijakan utama dalam menentukan arah kebijakan pengawasan legislatif ke depan.

​”Pada aksi yang lalu, yang sudah disampaikan Komisi IV, nanti saya akan meminta kepada Komisi IV notulensi apa saja yang sudah disampaikan, nanti akan kami tindak lanjuti,” kata Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Rabu (16/09/2026).

​Mengapa Mahasiswa Mendesak Pembentukan Pansus DPRD Kota Bekasi?

​Elemen mahasiswa secara konsisten mendesak dewan untuk membentuk Pansus guna membongkar dugaan tata kelola anggaran yang menyimpang di instansi Pemkot Bekasi.

Sorotan paling tajam mengarah pada dugaan penyelewengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada proyek pengadaan ambulans serta mobil jenazah sepanjang tahun 2022 hingga 2023.

​Sardi secara terbuka menyambut baik usulan pembentukan Pansus karena sejalan dengan fungsi pengawasan (kontrol) yang melekat pada lembaga legislatif.

Meski begitu, politisi PKS ini mengingatkan bahwa proses pembentukannya tidak bisa dilakukan secara instan lantaran harus mematuhi mekanisme tata tertib dewan.

​”Adapun terkait dengan Pansus, kami harap Pansus yang akan dibentuk oleh DPRD merupakan dari aspirasi dari kawan-kawan mahasiswa. Jadi Pansus ini bisa dibentuk apabila sudah mendapat dukungan dari semua fraksi-fraksi DPRD dan juga Badan Musyawarah,” jelasnya.

​Bagaimana Langkah DPRD Kota Bekasi Mengaudit Pengadaan Ambulans?

​Untuk memastikan akurasi dan validitas tudingan dari massa aksi, DPRD Kota Bekasi akan mengedepankan asas pembuktian data.

Lembaga perwakilan rakyat ini berencana membangun komunikasi dan koordinasi intensif bersama Inspektorat Daerah Kota Bekasi.

​Langkah strategis ini krusial guna mengonfirmasi secara langsung apakah instansi pengawas internal pemerintah daerah tersebut memiliki catatan merah atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait proses tender yang dipersoalkan.

​”Kemudian terkait dengan adanya temuan-temuan di Kota Bekasi ini, kami akan berkoordinasi dengan Inspektorat Kota Bekasi, kita akan lihat kaitan pengadaan ini (ambulans dan mobil jenazah) apakah ada temuan, sehingga Inspektorat Kota Bekasi bisa memberikan masukan-masukan kepada DPRD Kota Bekasi,” pungkas Sardi.

Sikap proaktif legislatif dalam merespons tuntutan masyarakat sipil ini diharapkan mampu membuka tabir transparansi tata kelola APBD di Kota Patriot. Publik kini menanti keberanian politik wakil rakyat dalam merealisasikan terbentuknya Pansus pengawasan tersebut.

​Jangan sampai ketinggalan informasi terbaru seputar kebijakan publik, politik, dan peristiwa penting di wilayah Anda. Mari berdiskusi di kolom komentar, bagikan artikel ini, dan pastikan Anda selalu update dengan mengikuti Saluran WhatsApp RakyatBekasi melalui tautan berikut: [Follow WhatsApp Channel RakyatBekasi di sini].