Antrean Truk Sampah DKI Mengular 8 Km di TPST Bantargebang, DPRD Kota Bekasi Desak Sanksi Tegas

Poin Utama:

• ​Tragedi Longsor: Insiden di TPST Bantargebang pada 4 Maret 2026 menelan 7 korban jiwa dan merusak jalan operasional utama.
• ​Skala Kemacetan: Antrean truk sampah DKI Jakarta mengular hingga 5-8 kilometer per pertengahan Maret 2026.
• ​Tuntutan DPRD: Penghentian sementara armada truk di perbatasan hingga penataan ulang zona pembuangan rampung.
• ​Revisi Regulasi: Desakan memasukkan klausul sanksi ganti rugi pemulihan lingkungan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) terbaru antara DKI Jakarta dan Bekasi.

​BEKASI – Bencana longsor yang melanda Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang pada 4 Maret 2026 lalu kini memicu efek domino yang melumpuhkan aktivitas warga.

Pasca insiden nahas yang merenggut nyawa tujuh orang tersebut, ruas jalan utama di sekitar kawasan dipenuhi antrean truk sampah yang memicu kemacetan parah dan pencemaran lingkungan akut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

​Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, secara tegas mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk segera bertanggung jawab dan membenahi sengkarut permasalahan sampah di Bantargebang yang kian meresahkan masyarakat.

​Dampak Beruntun Longsor TPST Bantargebang

​Tertimbunnya jalan operasional di dalam area TPST akibat longsor memaksa pengelola melakukan penataan ulang zona pembuangan.

Proses darurat ini berimbas langsung pada alur distribusi. Sepanjang bulan Maret 2026, antrean truk sampah asal ibukota mengular hingga mencapai 5-8 kilometer.

​Kondisi ini tidak hanya melumpuhkan arus lalu lintas, tetapi juga menciptakan bencana lingkungan sekunder.

Ratusan truk yang tertahan berjam-jam di jalan raya menyebarkan bau busuk yang menyengat. Lebh parah lagi, tumpahan air lindi dari bak truk mengotori dan mencemari jalanan umum yang setiap hari dilalui oleh warga.

​DPRD Kota Bekasi Tuntut Tindakan Nyata Pemprov DKI

​Melihat kerugian sistemik yang dialami warga, DPRD Kota Bekasi menuntut ketegasan dari para pemangku kebijakan.

Aktivitas perekonomian dan mobilitas masyarakat di sekitar Bantargebang menjadi korban utama dari kelalaian manajemen krisis ini.

​”Antrean panjang dan kemacetan parah ini sangat merugikan. Masyarakat terganggu aktivitasnya, ditambah bau sampah serta ceceran air lindi yang mencemari jalanan. Pemerintah daerah harus bersikap sangat tegas dalam menyikapi hal ini,” ujar Latu Har Hary dalam keterangan resminya.

​Blokade di Perbatasan sebagai Solusi Sementara

​Sebagai langkah intervensi cepat, Latu Har Hary mengusulkan agar antrean truk tidak lagi dibiarkan menumpuk di dalam wilayah Bekasi. Ia merekomendasikan adanya pencegatan armada di wilayah perbatasan.

​”Kalau perlu, cegat di daerah perbatasan DKI Jakarta dan Bekasi. Sebelum penataan ulang operasional TPST di Bantargebang rampung, truk sampah dari DKI jangan diperkenankan masuk. Ini sampah milik masyarakat DKI, masalahnya bermula di sana, mengapa masyarakat kami yang harus menanggung imbasnya? Kita rugi dua kali. Hal ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut,” tegasnya.

​Revisi PKS dan Ancaman Ganti Rugi Lingkungan

​Tuntutan dari legislatif ini bertepatan dengan momentum krusial, yakni pembahasan pembaruan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov DKI Jakarta dan Wali Kota Bekasi. DPRD melihat ini sebagai peluang untuk memperketat aturan main.

​Komisi II mendesak agar PKS yang baru wajib memuat klausul sanksi yang mengikat dan tegas terkait kelalaian prosedural maupun teknis yang dilakukan oleh pihak DKI Jakarta.

Bentuk sanksi tersebut diusulkan berupa denda atau ganti rugi finansial yang dialokasikan khusus untuk upaya pemulihan dampak lingkungan di wilayah terdampak.

​Potensi Aksi Massa Warga Bantargebang

​Ketidakpuasan di akar rumput kini mulai mendidih. Jika kemacetan truk sampah dan pencemaran lingkungan ini dibiarkan tanpa solusi nyata dalam waktu dekat, gelombang protes berskala besar berpotensi tak terhindarkan.

Warga Bantargebang dan sekitarnya dikabarkan tengah bersiap melakukan aksi demonstrasi besar-besaran untuk menuntut Pemprov DKI Jakarta segera menuntaskan imbas dari pengiriman sampah ibukota tersebut.

​Bagaimana tanggapan Anda mengenai kemacetan parah akibat truk sampah DKI ini? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar dan sebarkan artikel ini agar permasalahan ini segera mendapat perhatian penuh dari pihak berwenang!