KOTA BEKASI – Dinas Pendidikan Kota Bekasi mengungkapkan polemik permasalahan kekurangan SDM tenaga pendidik guru diwilayahnya masih menjadi permasalahan serius, yang masih belum bisa ditangani secara ketersediaan dalam menyikapi pelaksanaan Hari Pendidikan Nasional 2024.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Uu Saeful Mikdar mengatakan, bahwa kurangnya tenaga pendidik guru di Kota Bekasi diantaranya menyebabkan pihaknya masih belum bisa menjalankan Program Merdeka Belajar di setiap sekolah secara efektif.
“Saya kira yang paling utama dalam rangka untuk menyongsong bergerak bersama lanjutkan Merdeka Belajar tenaga pendidik,” ucap dia saat ditemui RakyatBekasi.com di Gedung Plaza Pemkot Bekasi selepas Upacara Pemerintah Kota Bekasi dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional 2024, Kamis (02/05/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan catatan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Kata dia kekurangan Jumlah Tenaga SDM Pendidik Guru masih dalam kapasitas yang cukup besar. Seperti, kekurangan Guru SD sebanyak 700 orang dan Guru SMP sebanyak 1.700 orang lebih secara kekurangan.
Hal lain yang turut mendukung adalah, setiap tahunnya banyak guru di Kota Bekasi yang telah memasuki masa purnabhakti.
Sedangkan, melalui perekrutan Guru yang diusulkan adalah Dinas Pendidikan mengangkat Guru berstatus Tenaga Kerja Kontrak agar menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke Kemenpan-RB Pada Tahun 2025 mendatang.
“Kita Alhamdulillah Pemerintah Kota Bekasi yang TKK (Guru) itu sekarang diusulkan untuk menjadi PPPK, mudah-mudahan apa yang menjadi kekurangan yang dirasakan oleh kita bisa terpenuhi,” sambungnya
Uu mengungkapkan, opsi terbaik yang bisa dilakukan pihaknya dalam menyikapi kekurangan tenaga pendidik guru adalah menambah rombel dari pada waktu pembelajaran.
Dimana, yang sepatutnya Guru mengajar dalam kurun waktu 24 jam selama sepekan. Mesti, dipinta mengajar menjadi 30 hingga 40 jam secara rombel jam belajar terutama di tingkat SMP.
“Dampaknya beban guru menjadi berat, kenapa? Kewajiban guru itu kan 24 jam di SMP. Tetapi, jam ngajarnya ada yang 30 ada yang 40 jam, karena kurang guru bebannya. Jelas ini menjadi dampak dari pada kualitas mengajar guru ,ada pengaruhnya untuk hari hari berikutnya,” imbuhnya
Sementara itu di tempat yang sama, Pj Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad mengatakan bahwa Pemerintah Daerah tengah mencari opsi terbaik demi mencari solusi dari masalah tersebut.
“Tentu kita kan melihat situasi, kondisi ini karena memang kebijakan untuk rekrutmen guru ini kan tidak bisa dilaksanakan otonom oleh Wali Kota. Tetapi, kita tentu mencari solusi solusi konkrit untuk bisa berkoordinasi dengan Kemendikbud, Menpan dan Badan Kepegawaian Negara (BKN),” terang Pj Gani saat ditemui RakyatBekasi.
Gani menambahkan, beberapa permasalahan tenaga tenaga pendidik di Kota Bekasi ini harus ada solusi konkrit yang mesti direalisasikan.
“Namun, Pemerintah Daerah juga akan tetap mengacu kepada koridor melalui aturan yang ada. Jangan sampai nanti kita salah, dalam melangkah,” pungkasnya.
