Empat Kali Gagal, Akhirnya BMPS Beraudensi dengan Pj Wali Kota Bahas Pelaksanaan PPDB

- Jurnalis

Rabu, 1 Mei 2024 - 17:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Uu Saeful Mikdar berpose bersama Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi beraudiensi untuk membahas pelaksanaan PPDB tahun 2024, Selasa (30/04/2024).

Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Uu Saeful Mikdar berpose bersama Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi beraudiensi untuk membahas pelaksanaan PPDB tahun 2024, Selasa (30/04/2024).

KOTA BEKASI – Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi mengumumkan telah melakukan audiensi bersama Pj Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad untuk melakukan pembahasan pelaksanaan PPDB Tahun 2024 mendatang, Selasa (30/04) sore kemarin.

Audensi tersebut akhirnya terealisasi setelah permohonan audensi BMPS yang konon katanya sudah empat kali tidak ditanggapi oleh Pj gani.

Adapun hasil audiensi tersebut, BMPS meminta kepada Pemerintah Kota menyoal perbaikan sistem PPDB maupun kajian regulasi Perwal yang nantinya akan menjadi payung hukum.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Sudah diterima (Audiensi kami dengan Pj Wali Kota Bekasi dan Dinas Pendidikan Kota Bekasi) dan pada intinya Pemerintah Kota menerima usulan BMPS terkait perbaikan sistem PPDB dan secara teknis minta Kadisdik untuk membuat simulasi agar kebijakan yang akan di buat tidak menimbulkan masalah baru,” ucap Sekretaris BMPS Kota Bekasi, Ayung Sardi Dauly kepada RakyatBekasi.com, Selasa (30/04) malam.

Dalam audensi yang berlangsung sekira satu jam itu, Ayung menyampaikan bahwa sebelum juknis PPDB disepakati dalam bentuk Perwal, pihaknya meminta kepada Pj Gani untuk diperbaiki sebelum ditandatangani.

“Selama ini Pelaksanaan tidak sesuai Juklak & Juknis yang telah disepakati dan ditandatangani Wali Kota Bekasi. Walaupun dalam pelaksanaannya belum bisa seratus persen seperti Permendikbud, tapi selalu ada peningkatandari tahun-tahun sebelumnya,” sambungnya.

Dalam perjuangannya selama ini, Ayung menyampaikan bahwa BMPS Kota Bekasi hanya menuntut pelaksanaan PPDB dilaksanakan berdasarkan Permendikbud.

“Namun dalam 10 tahun terakhir, Pemkot selalu melanggar. Puncaknya, Wali Kota Bekasi pernah kita somasi atas pelanggaran tersebut. Berkaca dari itu, kita harap Pj Wali Kota Bekasi tidak terkontaminasi, karena beliau bukan orang politik,” pungkasnya.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Musda VII telah Usai, Adelia Sidik Terpilih jadi Ketua KNPI Kota Bekasi secara Aklamasi
Inspektorat Ingatkan ada Sanksi bagi ASN Pemkot Bekasi yang Telat Lapor LHKPN
Truk Pengangkut Crane Tersangkut di Perlintasan Kereta Api, Perjalanan Commuter Line Bekasi/Cikarang Terganggu
Kas Meningkat 816 Persen, LHKPN Raden Gani Muhamad Naik 52 Persen saat Jabat Pj Wali Kota Bekasi
Pejabat Struktural dan Fungsional di Pemkot Bekasi Wajib Lapor LHKPN sebelum 31 Maret 2025
Pemkot Bekasi Rampungkan Medical Check Up Terpusat 7.995 TKK yang Lolos Seleksi PPPK
Terkait Angkutan Massal, Dishub Kota Bekasi Bakal ‘Tiru, Amati dan Modifikasi’ Jak Lingko
Tidak Gratis Lagi, Dishub Kota Bekasi Rencanakan Tetapkan Tarif Biskita Transpatriot Tahun Ini

Berita Terkait

Senin, 20 Januari 2025 - 19:25 WIB

Musda VII telah Usai, Adelia Sidik Terpilih jadi Ketua KNPI Kota Bekasi secara Aklamasi

Senin, 20 Januari 2025 - 14:47 WIB

Inspektorat Ingatkan ada Sanksi bagi ASN Pemkot Bekasi yang Telat Lapor LHKPN

Senin, 20 Januari 2025 - 11:58 WIB

Kas Meningkat 816 Persen, LHKPN Raden Gani Muhamad Naik 52 Persen saat Jabat Pj Wali Kota Bekasi

Senin, 20 Januari 2025 - 09:54 WIB

Pejabat Struktural dan Fungsional di Pemkot Bekasi Wajib Lapor LHKPN sebelum 31 Maret 2025

Minggu, 19 Januari 2025 - 14:00 WIB

Pemkot Bekasi Rampungkan Medical Check Up Terpusat 7.995 TKK yang Lolos Seleksi PPPK

Berita Terbaru

error: Content is protected !!