Dinas Pendidikan Kota Bekasi berencana akan melakukan inventarisasi setiap sekolah di wilayahnya, baik tingkat SD maupun SMP, baik negeri maupun swasta, yang menjadi kewenangannya jika masih nekat melaksanakan kegiatan Outing Class.
Hal ini dilakukan menyusul dikeluarkannya surat edaran pelarangan pelaksanaan kegiatan Outing Class ke luar daerah oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
Keluhan terkait kegiatan Outing Class ini sebelumnya disampaikan oleh orang tua wali murid SDN Bekasi Jaya 8.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Keluhan tersebut dilaporkan langsung kepada Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, melalui pesan Direct Message (DM) via Instagram di akun Instagram Wali Kota Bekasi @mastriadhianto.
“Pasca kejadian seperti itu kami akan menginventarisir sekolah-sekolah mana saja yang akan melaksanakan kegiatan Outing Class,” ucap Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Warsim Suryana, saat dikonfirmasi melalui keterangannya kepada rakyatbekasi.com
Warsim menjelaskan bahwa inventarisasi tersebut akan mengacu pada setiap sekolah yang sudah terlanjur merencanakan kegiatan Outing Class maupun yang tidak sama sekali.
“Termasuk bagi sekolah yang sebelum surat edaran kita keluar. Ada yang menjalankan, dan ada juga yang belum. Justru yang belum-belum ini semua kesepakatannya dibatalkan,” katanya.
Pada Senin (24/02/2025), Dinas Pendidikan dilaporkan telah melakukan pemanggilan kepada Rosida Marpaung untuk meminta keterangan terkait kejadian yang berlangsung.
“Yang bersangkutan sudah meminta maaf kepada kami, karena beliau mengira Disdik itu semacam himbauan. Tetapi, yang jelas kami dari pihak Disdik prinsipnya kalau sudah mengeluarkan surat edaran itu harus dipatuhi,” tuturnya.
Warsim menjelaskan bahwa kegiatan Outing Class tersebut awalnya direncanakan oleh pihak sekolah sejak Juni atau Juli 2024.
Kegiatan ini sudah diagendakan bersama Koordinator Kelas (Korlas), yang merupakan perwakilan orang tua wali murid, dan Komite Sekolah.
“Cuma pada saat sekarang yang rencananya bulan April mau jalan, dia berunding lagi ini bagaimana caranya kalau seandainya ada larangan Outing Class,” sambungnya.
“Makanya konsultasi ke saya, saya bilang kalau Disdik prinsipnya kalau sudah mengeluarkan surat edaran, berarti itu sudah dilarang, tidak boleh. Kalaupun ibu dan korlas maupun komite nekat, itu risiko sendiri, saya tidak bertanggungjawab,” tambahnya.
Diketahui, pelaksanaan kegiatan Outing Class dijadwalkan akan berpergian ke Sky Walk TMII pada tanggal 24 April 2025 mendatang.
Setiap siswa dibebankan biaya sekitar Rp 350 ribu yang sudah termasuk tiket masuk dan akomodasi perjalanan.
“Berani tidak menanggung risiko? katanya tidak mau, kalau tidak mau yasudah batalkan. Lalu bagaimana buat DP yang sudah masuk? DP-nya kemana? ke EO yasudah tagih lagi kata saya. Karena ini perintah Pemerintah Daerah, perintah Gubernur, perintah Wali Kota,” katanya.
Dengan adanya langkah ini, diharapkan sekolah-sekolah di Kota Bekasi dapat mematuhi aturan yang telah ditetapkan dan tidak membebani orang tua siswa dengan biaya yang tidak wajar.
Pemerintah Kota Bekasi terus berupaya untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.