Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengadakan pertemuan strategis pada Selasa (08/07/2025) untuk membahas berbagai inisiatif kolaboratif antara dua wilayah metropolitan tersebut.
Pertemuan ini berlangsung di Balai Kota DKI Jakarta dan difokuskan pada sinkronisasi kebijakan infrastruktur dan pelayanan publik lintas wilayah.
“Pertama tentu kerja sama terkait kebutuhan pembangunan dan mobilitas warga Bekasi yang banyak berkegiatan di Jakarta,” ujar Pramono di hadapan awak media.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Isu utama yang dibahas mencakup peningkatan infrastruktur transportasi, penanganan sampah, serta penyediaan hunian yang terintegrasi dengan layanan umum.
Inovasi Park and Ride Terpadu: Transportasi, Hunian, dan Ekonomi dalam Satu Kawasan
Salah satu titik fokus pembahasan adalah pengembangan fasilitas park and ride berbasis hunian dan pusat aktivitas ekonomi.
Gagasan ini bertujuan menciptakan solusi komprehensif bagi masyarakat pinggiran Jakarta—seperti Bekasi—dalam menghadapi tantangan kemacetan dan keterbatasan akses terhadap transportasi massal.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menjelaskan konsep Park and Ride Terpadu ini tidak hanya menyediakan lahan parkir, melainkan juga:
- Hunian vertikal yang terjangkau
- Fasilitas pasar rakyat
- Akses ke transportasi massal, seperti LRT, KRL, atau Transjakarta
“Kami ingin kawasan ini bukan hanya tempat menitipkan kendaraan, tapi juga tempat tinggal yang nyaman, produktif, dan terhubung langsung dengan pusat-pusat kegiatan di Jakarta,” jelas Tri.
Proyek ini juga diharapkan memperkuat hubungan bilateral kedua pemerintah daerah dalam menciptakan urbanisasi terencana berbasis konektivitas dan efisiensi.
Infrastruktur, Sampah, dan Transportasi Jadi Isu Lintas Batas
Selain transportasi, pembahasan juga mencakup pengelolaan sampah regional, mengingat kompleksitas masalah TPA Bantargebang yang berada di wilayah Bekasi namun melayani kebutuhan warga Jakarta.
Tri menekankan pentingnya solusi bersama yang melibatkan tidak hanya Bekasi dan Jakarta, tetapi juga Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Isu tidak lagi milik satu kota. Mobilisasi kendaraan, persoalan lalu lintas, dan infrastruktur saling berkelindan, sehingga tanggung jawabnya juga harus dibagi,” tegasnya.
Dari sisi teknis, kedua pemimpin daerah telah membentuk tim koordinasi lintas daerah untuk membahas aspek operasional dan implementatif berbagai proyek kolaboratif.
Dukungan Alat Berat dan Penertiban Bangunan Liar
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Bekasi juga menyampaikan permohonan dukungan kepada Pemprov DKI Jakarta dalam hal penyediaan alat berat untuk menunjang proyek penataan infrastruktur, termasuk penertiban bangunan liar yang mengganggu aliran sungai dan drainase yang bermuara ke Jakarta.
“Penataan kawasan sungai dan saluran air menjadi krusial untuk mencegah banjir. Dengan dukungan alat berat dari DKI Jakarta, prosesnya bisa lebih cepat dan efisien,” pungkas Tri.
Kolaborasi Jakarta–Bekasi Kunci Sukses Mobilitas Jabodetabek
Pertemuan ini mencerminkan keseriusan dua pemerintah daerah dalam membangun hubungan bilateral strategis, terutama untuk menjawab tantangan kawasan aglomerasi Jabodetabek yang terus tumbuh.
Sinergi lintas batas seperti ini diharapkan mampu:
- Mengurangi kepadatan kendaraan yang masuk ke Jakarta
- Meningkatkan efisiensi sistem transportasi
- Menyediakan hunian terjangkau di daerah penyangga
- Menjaga keberlanjutan lingkungan hidup perkotaan
