Gaji Naik 8 Persen, Kado Kemerdekaan ASN, TNI dan Polri dari Jokowi

- Jurnalis

Rabu, 16 Agustus 2023 - 14:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2023 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/08/2023). (Foto: twitter @jokowi)

Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2023 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/08/2023). (Foto: twitter @jokowi)

Ada kabar baik disampaikan Presiden Jokowi saat menyampaikan RAPBN 2024 dan Nota Keuangan, untuk aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri. Gajinya dinaikkan 8 persen. Tak hanya PNS atau TNI, Polri yang masih aktif, kalangan pensiunan juga kebagian berkah. Mereka bakal menikmati kenaikan tunjangan pensiun sebesar 12 persen. “‘Dengan kebijakan ini, kita harapkan efektif dalam meningkatkan kinerja dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Jokowi saat menyampaikan RAPBN 2024 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/08/2023). Jokowi menekankan pentingnya reformasi birokrasi dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan nasional. “Kami percaya bahwa kenaikan gaji ini akan mendorong semangat dan motivasi ASN dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat serta mendukung transformasi ekonomi dan pembangunan nasional,” lanjut Jokowi. Keputusan ini, kata dia, menandai komitmen pemerintah dalam memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan ASN dan pensiunan. “Kita ingin ada dampak positif yakni meningkatkan kinerja dan produktivitas ASN, serta mendukung proses transformasi ekonomi dan pembangunan nasional yang lebih dinamis dan berkelanjutan,” tuturnya. Sementara itu pakar makro ekonomi dan pasar keuangan LPEM FEB UI, Teuku Riefky meyakini bahwa kenaikan gaji ASN, Polri dan TNI bisa seiring dengan kenaikan produktivitas. Teorinya, kata Riefky, pekerja yang digaji lebih rendah dari beban tugas, atau output yang dihasilkan, biasanya cenderung menurunkan produktivitas. “Kalau kita lihat di sektor swasta, pekerja yang semakin produktif yang output-nya semakin banyak, maka ini akan di-reward dengan gaji yang lebih tinggi. Sayangnya mekanisme seperti ini sulit dilakukan di ASN atau pegawai negeri,” tutur Riefky. Kendati demikian, Riefky mengatakan pemerintah perlu memastikan sistem reward dan punishment-nya tetap berjalan dengan baik. Artinya perlu ada skema untuk mengukur produktivitas ASN agar kebijakan tersebut dapat memberikan kontribusi yang konkrit.

Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Konflik Polri vs Kejagung, Syahrul E Dasopang: Bahaya Keseimbangan Koruptif
Tanpa Presiden Prabowo, CEO Danantara dan Menko Zulhas Resmikan PSEL Perdana di Bali
OTT Syah Afandin: Akrobat Politik KPK Tutupi Korupsi Raksasa?
Sorotan Kritis DPP GMNI: Program Makan Bergizi Gratis Harus Lahirkan Kemandirian Ekonomi Desa!
DPP GMNI Kritik Efisiensi APBN: Jangan Hanya Hemat di Atas Kertas
Antrean Mengular di Sejumlah SPBU? Tenang, Pertamina Jamin Stok BBM Warga Bekasi Aman
Awas Macet! Ini Titik Perbaikan Tol Jakarta-Cikampek Terbaru
Tepis Isu ‘Recehan’, Sutrisno: Taktik Elite Pecah Mahasiswa
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

0 Comments

Berita Terkait

Jumat, 10 Juli 2026 - 12:33 WIB

Konflik Polri vs Kejagung, Syahrul E Dasopang: Bahaya Keseimbangan Koruptif

Rabu, 8 Juli 2026 - 19:01 WIB

Tanpa Presiden Prabowo, CEO Danantara dan Menko Zulhas Resmikan PSEL Perdana di Bali

Jumat, 3 Juli 2026 - 19:56 WIB

OTT Syah Afandin: Akrobat Politik KPK Tutupi Korupsi Raksasa?

Kamis, 2 Juli 2026 - 13:53 WIB

Sorotan Kritis DPP GMNI: Program Makan Bergizi Gratis Harus Lahirkan Kemandirian Ekonomi Desa!

Selasa, 30 Juni 2026 - 14:37 WIB

DPP GMNI Kritik Efisiensi APBN: Jangan Hanya Hemat di Atas Kertas

Berita Terbaru

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x