Poin Utama:
- Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Langkat, Syah Afandin (Ondim), dikritik sebagai akrobat politik dan upaya pengalihan isu.
- Direktur Eksekutif IGoWa menilai penegak hukum tidak berani menyentuh “orang sakti” di balik mega korupsi dan sejumlah proyek mangkrak di Sumut.
- Terpidana kasus korupsi, Topan Obaja Ginting, diduga masih bebas mengendalikan berbagai proyek infrastruktur strategis dari dalam Lapas.
Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Langkat, Syah Afandin alias Ondim, menuai kritik keras.
Langkah lembaga antirasuah ini dinilai sekadar akrobat politik untuk mengalihkan perhatian publik dari rentetan skandal korupsi yang jauh lebih raksasa di wilayah Sumatera Utara (Sumut).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
”Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar akrobat politik dengan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Langkat Syah Afandin (Ondim),” tegas Sutrisno Pangaribuan kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Jumat (03/07/2026).
Mengapa OTT Bupati Langkat Dinilai Hanya Pengalihan Isu?
OTT KPK terhadap Ondim diyakini hanya untuk menyelamatkan muka institusi agar terkesan tetap bekerja.
Sutrisno, yang juga menjabat sebagai Presidium Perkumpulan Semangat Rakyat Anti Korupsi (Semarak), menyebut KPK saat ini kehilangan nyali untuk memanggil paksa nama-nama besar yang terseret dalam kasus korupsi jalan di Sumut, yang pengusutannya mandek pada terpidana Topan Obaja Ginting.
Tidak hanya itu, lanjut dia, KPK dan aparat penegak hukum lainnya juga dinilai menutup mata terhadap fakta persidangan di Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kementerian Perhubungan RI.
Sejumlah pihak yang disebut memeras terdakwa hingga miliaran rupiah untuk kepentingan Pilpres dan Pilkada 2024 sama sekali tidak tersentuh pemeriksaan.
Apa Saja Daftar Proyek Mangkrak di Sumut yang Tak Tersentuh Hukum?
KPK, Kejaksaan Agung (Kejagung), Polri, hingga Presiden Prabowo Subianto dinilai tidak berdaya menghadapi sosok “orang sakti” yang memonopoli proyek raksasa di Sumut.
Fee proyek dari kasus Ondim dianggap tidak sebanding dengan kerugian negara dari rentetan proyek bermasalah berikut ini:
- Stadion Teladan: Sempat lama mangkrak, namun buru-buru digunakan demi menghapus jejak masalah anggaran sejak awal pembangunan.
- UMKM Gallery di USU: Proyek mangkrak yang hingga saat ini wujudnya tidak dapat dimanfaatkan.
- Lapangan Merdeka: Bagian basement sama sekali tidak bisa digunakan karena sistem drainase buruk yang membuatnya selalu tergenang saat hujan turun.
- Gedung Kantor Kejati Sumut: Pembangunan bernilai Rp95 miliar yang bersumber dari dana hibah Pemprov Sumut ini juga bernasib mangkrak.
- Lampu Pocong & Gedung Kejari Medan: Proyek penerangan yang diselesaikan dengan dalih total lost, serta ambruknya gedung Kejari yang didanai dari hibah Pemkot Medan.
Bagaimana Jejak Kasus Ondim dan Keistimewaan Topan di Lapas?
Sebelum dihabisi lewat drama OTT dan diterbangkan ke Gedung Merah Putih, nama Ondim sebenarnya sudah lama mencuat dalam pusaran kasus suap seleksi ASN PPPK di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat.
Sempat lolos dari pemanggilan berkat bermanuver politik, jabatan Ondim sebagai Ketua DPW PAN Sumut kini langsung dicopot oleh Zulkifli Hasan tak lama setelah ia mengenakan rompi oranye.
Fakta yang jauh lebih ironis justru terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Topan Obaja Ginting, terpidana kasus korupsi jalan, diduga mendapat fasilitas istimewa dan masih bebas mengendalikan sejumlah proyek strategis Pemprov Sumut dari balik jeruji besi.
Para kontraktor bahkan disebut-sebut harus mengantre secara bergiliran di Lapas untuk mendapatkan jatah proyek.
Perlakuan khusus ini diduga kuat sebagai kompensasi jasa Topan karena telah pasang badan melindungi para aktor intelektual di atasnya, termasuk hilangnya nama-nama besar dari pusaran kasus tersebut.
Akrobat politik penegakan hukum yang tajam ke bawah namun tumpul ke “orang sakti” ini menjadi preseden buruk bagi masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Apakah KPK akan berani membongkar kasus raksasa ini hingga ke akarnya, atau hanya berhenti pada pejabat daerah semata?
Bagaimana tanggapan Anda mengenai keberanian aparat hukum kita saat ini? Silakan tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar, dan jangan lupa bagikan artikel ini serta baca terus berita politik dan hukum ter-update hanya di RakyatBekasi.Com.
Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
