- Pertarungan Polri dan Kejaksaan Agung dinilai sebagai upaya mencari “Keseimbangan Koruptif” baru yang mengabaikan norma publik.
- Praktik korupsi dan jual beli wewenang dianggap sebagai konsekuensi logis dari struktur kekuasaan saat ini.
- Dua ormas besar, Muhammadiyah dan NU, dinilai tersandera karena posisi pimpinannya berada di dalam pemerintahan.
- Pemberhentian Sekjen NU dan Muhammadiyah dari jabatan publik didorong sebagai langkah awal pembenahan dan perlawanan rakyat.
Pertarungan kewenangan dan klaim otoritas antara lembaga Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) belakangan ini memicu sorotan tajam dari berbagai pihak.
Penulis buku dan pengamat sosial politik, Syahrul E Dasopang, menilai fenomena ini sebagai bentuk nyata dari pencarian keseimbangan kekuasaan yang brutal di tubuh institusi negara.
Menurutnya, kondisi ini diperparah dengan lumpuhnya fungsi kontrol dari masyarakat sipil, terutama ormas besar yang tokoh-tokohnya kini terserap masuk ke dalam lingkaran kekuasaan pemerintah pusat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
”Kita tengah ditunjukkan secara telanjang dan buka-bukaan tanpa rasa malu, bagaimana yang pernah saya tulis sebagai Sistem Indonesia, yaitu Keseimbangan Koruptif, sekarang tengah aktif dengan sangat keras dan brutal mencari titik keseimbangannya,” kata Syahrul E Dasopang kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Jumat (10/07/2026).
Mengapa Terjadi Pertarungan Antara Polri dan Kejaksaan Agung?
Konflik yang menyeret dua lembaga penegak hukum ini menandakan transformasi institusi negara yang mulai terlepas dari norma publik.
Syahrul menyoroti bahwa Polri dan Kejagung, yang dibekingi oleh kekuatan militer, seolah bertarung menjadi “kerajaan sendiri” yang lepas dari kuasa masyarakat dan bahkan kuasa pengaruh Presiden.
Praktik korupsi, terutama jual beli wewenang dan suap, kini bukan lagi kejahatan biasa, melainkan konsekuensi logis dari struktur kekuasaan politik yang bertumpu pada Keseimbangan Koruptif tersebut. Demokrasi yang diharapkan menjadi jalan keluar justru lumpuh secara sistematis.
- Demokrasi dan kedaulatan rakyat terbajak secara masif.
- Mekanisme money politic (politik uang) dan praktik curang dalam Pemilu merusak sistem dari hulu.
- Rakyat dipaksa menjadi penonton pasif di tengah persaingan kuasa berbalut narasi palsu pemberantasan korupsi.
Apa Peran Muhammadiyah dan NU dalam Sistem Koruptif Ini?
Satu-satunya harapan untuk mendobrak sistem korup ini adalah konsolidasi kekuatan masyarakat di luar negara.
Namun, Syahrul menyayangkan dua unsur utama masyarakat sipil, yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), justru kehilangan posisi tawarnya.
Kondisi ini terjadi karena dua Sekretaris Jenderal (Sekjen) aktif dari masing-masing ormas tersebut masuk ke dalam susunan kekuasaan pemerintahan.
Akibatnya, ormas tersebut menjadi “jinak” dan kehilangan pijakan serta alasan moral untuk menentang sistem yang korup.
Ketika tokoh atau eksponen ormas tersangkut ke dalam pusaran kekuasaan, pimpinan mereka sangat rentan tersandera.
Mereka bisa kapan saja “digaruk” oleh pemegang kendali Keseimbangan Koruptif jika berani bersuara kritis.
Bagaimana Solusi Memberantas Korupsi Menurut Syahrul E Dasopang?
Melihat situasi layaknya dua gajah bertarung dan pelanduk mati di tengahnya, Syahrul menawarkan langkah tegas sebagai solusi awal.
Ia mendesak agar tokoh ormas yang menjabat di pemerintahan segera dilepaskan dari status kepengurusannya agar independensi organisasi kembali utuh.
Berikut adalah desakan perbaikan yang diusulkan bagi tokoh masyarakat sipil:
- Pemberhentian Sekjen NU: Saifullah Yusuf didesak untuk diberhentikan dari posisinya sebagai Sekjen NU.
- Pemberhentian Sekjen Muhammadiyah: Abdul Mu’ti juga harus dilepaskan dari jabatannya di Muhammadiyah.
- Kembalinya Sikap Kritis: Setelah lepas dari konflik kepentingan, ormas harus kembali bergeser menjadi penantang dan delegitimasi terhadap sistem korup.
Jika langkah ini berani diambil, bobot sikap dari ormas besar ini dapat menjadi oase bagi rakyat akar rumput.
Masyarakat, termasuk warga yang kerap berdiskusi di ruang-ruang publik di Kota Bekasi, tidak lagi sekadar pasrah menarik napas panjang melihat kerusakan sistem hukum di negeri ini.
Pertarungan elite di tingkat nasional ini jelas memberikan dampak kerugian yang luas bagi masyarakat yang merindukan supremasi hukum yang bersih.
Para pemangku kebijakan, dari tingkat pusat hingga figur daerah seperti Wali Kota maupun jajaran di Pemkot Bekasi, tentu harus mengambil pelajaran berharga dari krisis integritas ini.
Bagaimana pendapat Anda mengenai pertarungan kewenangan antara penegak hukum ini? Bagikan artikel ini ke grup WhatsApp di lingkungan RT/RW Anda agar diskusi publik mengenai masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia semakin kritis dan terbuka!
Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
