Ketua DPRD Dorong Penghapusan TKK, Politisi PKS Syaifuddaulah Tak Punya Empati dan Bikin Gaduh Kota Bekasi

- Jurnalis

Senin, 18 April 2022 - 11:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

*oleh Christianto Manurung

Belum Seumur Jagung dilantik, Politisi PKS yang juga Ketua DPRD Kota Bekasi Syaifuddaulah, dinilai langsung membuat gaduh Kota Bekasi. Kenapa tidak, pernyataanya yang menginginkan penghapusan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) membuat ribuan pegawai non ASN di Kota Bekasi bereaksi keras.

Dari data yang ada, bahwa analisa jabatan (Anjab) ASN di Kota Bekasi hanya sekitar 9000 orang lebih, ini disebar di ratusan sekolah, 56 Kelurahan dan 12 Kecamatan serta puluhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bekasi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menilik data yang ada, jika TKK dihapuskan, maka Pemkot Bekasi akan berhenti dalam melakukan pelayanan masyarakat. Artinya tenaga TKK masih sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Bekasi

“Jika Dalam Pelaksanaan Pemerintahan yang dituju pelayanan maksimal” maka pernyataan Ketua DPRD harus ditata ulang. Kenyataan yang ada di lapangan, Pemkot Bekasi terus meningkatkan sarana prasarana tempat pelayanan seperti pembangunan sekolah, rumah sakit serta puskesmas. Karena itu butuh tenaga kerja (TKK) yang akan mendukung pelayanan sebagai SDM.

Sebagai Ketua DPRD, tentunya bukan membuat gaduh situasi Kota Bekasi yang saat ini sedang dilanda “Musibah Korupsi”. Harusnya Politisi PKS ini memikirkan cara dan strategi agar PAD di Kota Bekasi dapat lebih maksimal dan jauh dari korupsi bukan malah menambah masalah baru. Atau memang PKS sengaja memilih Syaifuddaulah untuk memperkeruh keadaan Pemerintah Kota Bekasi dan nantinya akan mendulang suara pada saat Pilkada.?

Baca Juga:  Anies dan Puan, Pasangan Ideologis dan Relevan

Perlu diingat bahwa setiap Pemerintah Kota Bekasi mengambil kebijakan juga berkordinasi dan berkonsultasi ke DPRD Kota Bekasi. Mustahil jika Pemerintah Kota mengambil kebijakan secara diam – diam.

Jika peryataan Ketua DPRD ini tidak mencerminkan pengayom bagi aparatur, ditakutkan akan ada gelombang demo dari mogok kerja hingga aksi turun ke jalan yang dilakukan oleh para TKK. Dan apakah ini yang diinginkan? .

Sebagai seorang Ketua DPRD, masih banyak kerja yang harus dilakukan dan tidak harus mengkritisi kebijakan yang sebelumnya “diamini” bersama.

Bagaimana Kota Bekasi harus berbenah di saat ini harus menjadi perhatian bersama terutama Ketua DPRD. Sebagai lembaga pembuat perda, Budgeting, dan kontrol ini harusnya memberikan saran dan masukan pada eksekutif agar pembangunan dapat lebih baik, bukan malah membuat gaduh.

Ketua DPRD Tak Punya Empati, Nasib Ribuan TKK ?

Apakah Politisi PKS ini juga tidak memikirkan kesejahteraan TKK dan malah akan memberangusnya? Ketua DPRD dari Fraksi PKS ini tidak ada empatinya. Ingatlah, bahwa saat ini mencari pekerjaan sulit. Dan akan ada pengangguran terbuka 9 -10 persen penganguran terbuka Kota Bekasi.

Dimana hampir semua TKK memiliki keluarga yang harus dihidupi. DPRD harusnya mendorong pembuatan sistem kinerja TKK agar lebih maksimal. Melakukan pengawasan dalam SOP pelaksanaan tugas dari aparatur, bukan malah mengancam.

Baca Juga:  Ini Dia Kondisi Terkini Pasca Pemberlakuan Pembatasan Akses Masuk ke Pemkot Bekasi

Ketua DPRD harusnya berfikir agar 13 ribu TKK ini dapat diangkat menjadi Pegawai dengan Perjanjian Kerja (P3K) seperti yang di inginkan pemerintah pusat. Jika Ketua DPRD dapat mencari data dan cara ke Pemerintah Pusat terkait hal ini, maka gelombang dukungan akan mengalir ke PKS, namun yang dilakukan saat ini justru sebaliknya.Hal ini juga akan sangat berpengaruh bagi suara PKS pada 2024 mendatang jangan sampai ada “boikot” partainya dalam gelaran politik mendatang di Kota Bekasi.

Pada saat Kota Bekasi defisit anggaran saja, persoalan pelayanan publik masih menjadi tujuan pemerintah. Namun jika yang akan diberangus adalah adanya TKK, maka pelayanan publik yang saat ini sudah sampai ke tingkat RW dan RT akan mundur.

Ketua DPRD juga harusnya mendorong kinerja aparatur di tengah “Ketakutan ” yang timbul saat ini. Jangan sampai pembangunan menjadi berhenti dan rakyat yang merugi. Ketua DPRD Kota Bekasi dimohon agar bijak dalam mengemukakan pendapat di media massa.

Ketua DPRD juga harus memastikan pencarian PAD maksimal, jangan sampai catatan BPK juga disclaimer di saat KPK sedang mengungkap kasus besar yang juga melibatkan Politisi PKS yang menjadi Ketua DPRD sebelumnya Choiruman J Putro. Ketua DPRD harus bijak sikapi 13 ribu pegawai yang bergantung pada Kota Bekasi.

*penulis adalah Ketua DPC GmnI Bekasi

Berita Terkait

Distorsi Bising Kekuasaan Jokowi Semakin Tak Terkendali
Pemuda dalam Lingkaran Dinasti dan Politik Identitas
Dianggap Remeh-temeh, Ini Dia Salah Satu Pintu Masuk Setan yang Terkutuk
Klaim Anggota Legislatif atas Realisasi Pembangunan Agar Terpilih dalam Pileg 2024
Perang Kampanye Subliminal dalam Pemilihan Presiden 2024
DPRD dan Wali Kota Bekasi di-Warning, Ariyanto Hendrata: Jangan Terjerumus di Lubang yang Sama
Dirgahayu Kabupaten Bekasi ke 73, Semoga Rakyatnya (bisa) Bahagia dan Sejahtera
PPDB Online Sistem Zonasi, Pemerataan Akses Sekolah Negeri Berbuah Praktek Manipulasi Data
Berita ini 1,661 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 28 November 2023 - 17:33 WIB

Insiden Pemukulan Oknum ASN Distaru Kota Bekasi Terhadap Satpol PP Berujung Damai

Selasa, 28 November 2023 - 17:21 WIB

Ini Dia Enam Program Unggulan PPP Kota Bekasi

Selasa, 28 November 2023 - 12:34 WIB

Eks Petinju Tanpa Sebab Tampar ASN Satpol PP Bertubuh Mungil

Minggu, 26 November 2023 - 15:29 WIB

BPBD Prediksi Potensi Curah Hujan di Kota Bekasi Terjadi Sampai April 2024

Sabtu, 25 November 2023 - 16:28 WIB

Balon Gas HGN 2023 Meledak, Delapan Guru di Bekasi Alami Luka Bakar

Sabtu, 25 November 2023 - 15:48 WIB

Gasak Satu Motor dan Dua Handphone, Begal Merajalela di Mustikajaya Bekasi

Jumat, 24 November 2023 - 20:40 WIB

Terkait Jualan Pigura Wali Kota Bekasi, Humas Pemkot Bilang Begini

Jumat, 24 November 2023 - 12:18 WIB

Raih ‘Golden Ticket’ DPP Golkar, Ade Puspitasari Calon Wali Kota Bekasi 2024

Berita Terbaru

Enam program unggulan PPP Kota Bekasi.

Politik

Ini Dia Enam Program Unggulan PPP Kota Bekasi

Selasa, 28 Nov 2023 - 17:21 WIB