Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq Tegaskan 2026 Batas Akhir Open Dumping TPA

- Jurnalis

Minggu, 15 Februari 2026 - 14:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq (kanan) bersama Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto (tengah) usai memimpin aksi bersih-bersih (Kurve) di Jalan Ir. H. Juanda, Kelurahan Margahayu, Sabtu (14/02/2026).

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq (kanan) bersama Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto (tengah) usai memimpin aksi bersih-bersih (Kurve) di Jalan Ir. H. Juanda, Kelurahan Margahayu, Sabtu (14/02/2026).

Poin Utama:

  • ​Status Darurat: Sebanyak 68 persen TPA di Indonesia masih menggunakan metode Open Dumping yang ilegal.
  • ​Tenggat Waktu: Tahun 2026 adalah batas akhir toleransi; pelanggar akan dikenakan sanksi pidana sesuai UU No 18 Tahun 2008.
  • ​Solusi Teknologi: Presiden Prabowo menginstruksikan penggunaan alat pengolah sampah skala 5-10 ton di hulu untuk mengurangi beban TPA.
  • ​Lokasi Kunjungan: Jalan Ir. H. Juanda, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur.

BEKASI TIMUR – Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, memberikan ultimatum keras kepada seluruh Kepala Daerah, termasuk Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, untuk segera menghentikan metode pembuangan sampah terbuka (open dumping) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Peringatan ini disampaikan Hanif saat meninjau kondisi lingkungan di wilayah Bekasi Timur, mengingat batas waktu toleransi pengelolaan sampah secara ilegal tersebut akan berakhir pada tahun 2026 ini.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

​Apa Sanksi Bagi Daerah yang Masih Menerapkan Open Dumping?

​Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menegaskan tidak akan ada lagi toleransi bagi TPA yang masih menumpuk sampah secara terbuka tanpa pengolahan (open dumping). Praktik ini dinilai melanggar hukum dan membahayakan lingkungan.

​”Jadi sudah tidak boleh lagi metode Open Dumping tersebut dilaksanakan. Karena, kalau tidak akan terkena Pasal yang berlaku melalui Pasal 40 dan 41 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008,” kata Hanif Faisol Nurofiq kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com di sela kegiatan bersih-bersih di Jalan Ir. H. Juanda, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Sabtu (14/02/2026).

​Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menjelaskan bahwa amanat undang-undang sebenarnya mewajibkan penghentian open dumping sejak tahun 2013.

Namun, hingga kini implementasinya masih lambat, sehingga tahun 2026 ditetapkan sebagai tenggat waktu mutlak sebelum sanksi hukum ditegakkan.

​Berapa Banyak TPA yang Masih Melanggar Aturan?

​Berdasarkan data KLH, mayoritas TPA di Indonesia masih belum memenuhi standar operasional Sanitary Landfill atau Controlled Landfill. Hanif mengungkapkan data yang cukup mengkhawatirkan terkait kepatuhan daerah.

  • ​Statistik Pelanggaran: Sekitar 68 persen TPA di skala nasional masih menggunakan metode open dumping.
  • ​Tren Penurunan: Angka ini menurun dari sebelumnya 90 persen berkat pergerakan serius dari beberapa Wali Kota dan Bupati sejak 2024.

​”Kita tidak peduli, siapapun pemimpin wilayahnya, tetapi Undang-Undang yang diamanatkan kepada kita untuk mengakhiri Open Dumping sejak tahun 2013. Jadi sudah lama sekali dan kelewat kita,” tegasnya.

​Bagaimana Instruksi Presiden Prabowo untuk Mengatasi Masalah Ini?

​Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Sentul, Bogor, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan khusus kepada Kepala Daerah.

Presiden menekankan pentingnya intervensi teknologi yang sesuai dengan demografi wilayah masing-masing.

​Hanif memaparkan bahwa Presiden telah memerintahkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta BRIN untuk menyusun alat pengolah sampah yang efektif.

​”Artinya yang kapasitas 10 ton atau 5 ton itu harusnya selesai di tempat (hulu), sehingga mengurangi tekanan di TPA,” ujar Hanif.

​Selain solusi teknologi, Presiden juga menginstruksikan perubahan budaya melalui kegiatan kerja bakti atau korve yang wajib dilakukan minimal seminggu sekali oleh Wali Kota, Bupati, dan jajarannya.

Ultimatum Menteri LH ini menjadi peringatan serius bagi Pemkot Bekasi untuk segera merevitalisasi pengelolaan TPA Sumur Batu agar tidak terjerat sanksi pidana.

Kolaborasi antara teknologi pengolahan sampah dan partisipasi masyarakat menjadi kunci utama menghindari bencana lingkungan.

​Warga Bekasi, bagaimana kondisi pengelolaan sampah di lingkungan Anda? Laporkan tumpukan sampah liar atau kinerja layanan kebersihan melalui kolom komentar atau hubungi redaksi RakyatBekasi.Com.


Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Relaksasi Otot di ‘Be Glow’, Atlet Porprov Jabar XV: Ini Mah ‘Jitot’!
Ketua Dewan Pembina YAMSI Desak Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Revisi SK HET Gas LPG 3 Kg Tahun 2021
Proyek Flyover Bulak Kapal Segera Dimulai, Wali Kota Bekasi Desak Warga Bongkar Bangunan Mandiri!
Ricuh Final Kickboxing dan MMA hingga Rute Ranjau Balap Sepeda, PB Porprov XV Kota Bekasi Evaluasi Total
Bentengi Aset Umat dari Ancaman Sengketa, BPN Kota Bekasi dan Pengadilan Agama Siapkan PKS Sidang Isbat Wakaf
Jemput Bola Cegah Penyakit Kronis Pekerja Industri, Puskesmas Medansatria Gelar Cek Kesehatan Gratis di PT Arnott’s Kota Bekasi
224 Kader Posyandu Jalani Assessment Puskesmas Bintara Kota Bekasi, Mengapa Belum Ada yang Tembus Strata Utama?
Janji Rampung Hari Pahlawan Meleset! Progres Gapura Pecinan Proyek Bekasi Baru 50 Persen, Apa Kendalanya?
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

0 Comments

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 11:44 WIB

Relaksasi Otot di ‘Be Glow’, Atlet Porprov Jabar XV: Ini Mah ‘Jitot’!

Jumat, 13 November 2026 - 10:12 WIB

Ketua Dewan Pembina YAMSI Desak Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Revisi SK HET Gas LPG 3 Kg Tahun 2021

Kamis, 12 November 2026 - 17:53 WIB

Ricuh Final Kickboxing dan MMA hingga Rute Ranjau Balap Sepeda, PB Porprov XV Kota Bekasi Evaluasi Total

Kamis, 12 November 2026 - 13:26 WIB

Bentengi Aset Umat dari Ancaman Sengketa, BPN Kota Bekasi dan Pengadilan Agama Siapkan PKS Sidang Isbat Wakaf

Kamis, 12 November 2026 - 11:56 WIB

Jemput Bola Cegah Penyakit Kronis Pekerja Industri, Puskesmas Medansatria Gelar Cek Kesehatan Gratis di PT Arnott’s Kota Bekasi

Berita Terbaru

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x