Pemkot Terima Rp 100 Miliar dari Pemprov Jabar untuk Penanganan Banjir Kali Bekasi

Pemerintah Kota Bekasi akan menerima bantuan anggaran sebesar Rp 100 miliar dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna mempercepat penanganan banjir di sepanjang aliran Kali Bekasi.

Bantuan ini diberikan sebagai respons atas intensitas curah hujan yang tinggi dan banjir yang berdampak di sejumlah wilayah kota.

Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, dalam arahannya kepada seluruh aparatur pemerintahan saat Apel Pagi di Gedung Plaza Pemkot Bekasi pada Senin (07/07/2025).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Selama tiga hari berturut-turut, Kota Bekasi menghadapi hujan deras yang menyebabkan genangan di berbagai titik. Saya berterima kasih atas perhatian besar dari Pak Gubernur Jawa Barat. Bahkan tadi malam beliau menelepon langsung menyampaikan keprihatinannya,” ujar Tri.

12 Titik Tergenang, Kiriman Air dari Hulu Menambah Beban

Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi, sedikitnya 12 titik genangan dan banjir tercatat di tujuh kecamatan setelah hujan deras yang mengguyur Minggu malam (06/07/2025). Selain itu, potensi banjir kiriman dari wilayah Kabupaten Bogor—sebagai daerah hulu—juga menjadi perhatian serius.

“Curah hujan di hulu sangat tinggi, itu memperbesar ancaman banjir kiriman yang melintasi Kali Bekasi,” jelas Tri.

Fokus Program Penanggulangan: Pemetaan, Kolaborasi, dan Optimalisasi

Wali Kota menekankan pentingnya kerja cepat dan terkoordinasi antara seluruh OPD terkait dalam menggunakan dana bantuan ini secara efektif.

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) diminta memetakan dengan cermat titik-titik rawan banjir yang kerap terjadi setiap musim hujan.

“Alat-alat berat akan segera diturunkan. Kita juga akan menjalin kolaborasi dengan Dandim dan Marinir untuk mendukung pelaksanaan teknis di lapangan,” tegasnya.

Selain itu, optimalisasi peralatan dan sumber daya manusia akan diintegrasikan dengan program kerja yang didukung pendanaan yang tepat.

Tri juga menyebut bahwa salah satu kendala utama dalam kapasitas tampung sungai adalah keberadaan tanah timbul, yaitu endapan lumpur yang menyempitkan aliran sungai.

“Tanah-tanah timbul itu harus kita selesaikan. Kalau tidak, kapasitas sungai berkurang, muka air meningkat. Kita harus pastikan setiap program dijalankan sesuai aturan demi kepentingan umum yang lebih besar,” ujar Tri.

Upaya Jangka Panjang untuk Mitigasi Banjir Kota Bekasi

Dalam jangka panjang, Pemkot Bekasi terus mendorong pembangunan sistem pengendalian banjir berbasis peta risiko, penataan daerah aliran sungai (DAS), serta edukasi publik tentang adaptasi terhadap perubahan iklim.

Diharapkan, bantuan dana provinsi ini dapat menjadi momentum mempercepat proyek-proyek strategis infrastruktur anti-banjir, termasuk normalisasi Kali Bekasi dan peningkatan sistem drainase perkotaan.