Relokasi Pasca Banjir di Pondok Gede Permai Butuh Anggaran Rp150 Miliar, Gubernur Jabar usulkan Rumah Panggung

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyebutkan bahwa dana sebesar Rp 150 miliar diperlukan untuk memperbaiki rumah-rumah di Pondok Gede Permai (PGP) yang rusak akibat meluapnya Air Kali Bekasi. Banjir tersebut terjadi karena kiriman air dari wilayah Bogor pada Senin (03/03/2025) malam, dan telah berdampak ke beberapa wilayah di Kota Bekasi.

Berdasarkan catatan Pemerintah Kota Bekasi, ada sekitar 1.400 rumah yang mengalami kerusakan, mulai dari rusak ringan, sedang, hingga berat.

“Kalau ingin ideal, 1 rumah Rp 150 juta itu sudah bagus, berarti Rp 150 miliar (bagi anggaran yang dibutuhkan),” ujar Dedi Mulyadi di Gedung Plaza Pemkot Bekasi, Jumat (07/03/2025).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Dedi, perbaikan rumah yang rusak tersebut tidak boleh dilakukan secara perorangan dengan menggunakan dana pribadi.

Sebagai langkah jangka panjang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengusulkan konsep rumah panggung seperti di Karawang. Rumah panggung ini diharapkan dapat mencegah air masuk ke dalam area rumah apabila terjadi potensi banjir lima tahunan.

“Makanya saya menawarkan konsep rumah panggung seperti di Karawang. Dan tadi saya sudah menyepakati ada 1.000 rumah dalam hitungan saya yang akan diperbaiki, dan Pemprov menyiapkan anggaran Rp 40 miliar untuk pembangunan rumah panggung yang dibutuhkan. Misalnya, 30 juta ukurannya sekian, bentangnya sekian, ketinggiannya sekian biar rapi dan tertata,” jelasnya.

Dedi menekankan pentingnya pembangunan rumah panggung sebagai solusi untuk mengurangi dampak banjir di masa mendatang.

“Dengan konsep rumah panggung, diharapkan air tidak akan masuk ke rumah warga saat banjir. Ini adalah langkah preventif yang perlu kita ambil,” tambahnya.

Selain perbaikan rumah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berkomitmen untuk mendukung pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Proses penanganan banjir ini juga akan didukung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung dan Cisadane (BBWSCC), serta Perum Jasa Tirta (PJT) sebagai leading sector dalam penanganan banjir.

“Anggarannya nanti didukung dari APBN. Kementerian PUPR dan BBWSCC harus terpadu penanganannya, termasuk PJT yang berkaitan dengan aliran air sungai. Kita tunggu realisasinya, jangan sampai lama. Harapannya, secepatnya action plan harus segera diwujudkan di Kota Bekasi,” pungkasnya.

Dengan adanya sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bekasi, dan instansi terkait, diharapkan perbaikan rumah dan mitigasi banjir dapat dilakukan dengan cepat dan efektif, sehingga masyarakat dapat merasa aman dan nyaman.