Poin Utama:
- Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi masa bakti 2025-2030 kepada Tri Adhianto.
- Konsolidasi internal difokuskan untuk membangun kekuatan struktur partai secara merata hingga menyentuh akar rumput di tingkat Rukun Warga (RW).
- Berstatus ganda sebagai Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto mendapat instruksi tajam untuk segera menekan angka kemiskinan dan membenahi rumah tidak layak huni.
Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Barat, Ono Surono, secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) DPP Partai terkait struktur komposisi kepengurusan DPC PDIP Kota Bekasi masa bakti 2025-2030.
Penyerahan dokumen administratif kepada Tri Adhianto tersebut berlangsung dalam agenda Rapat Konsolidasi Internal di Aston Imperial Hotel Bekasi, Rabu (06/05/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain memikul tanggung jawab besar membesarkan partai, pria yang juga menjabat sebagai Wali Kota Bekasi ini langsung dihadapkan pada pekerjaan rumah (PR) krusial terkait stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah.
Apa Tugas Utama Tri Adhianto Setelah Menerima SK DPC PDIP Kota Bekasi?
Setelah resmi memegang tongkat komando partai definitif, Tri Adhianto diinstruksikan untuk segera bergerak cepat membantu DPD Jawa Barat dalam memperkuat konsolidasi struktural dari tingkat kecamatan hingga akar rumput.
Pengurus Anak Cabang (PAC) dan ranting tingkat kelurahan diklaim telah rampung terbentuk lewat serangkaian musyawarah tingkat bawah.
”DPC juga telah membentuk ranting di tingkat Kelurahan dalam musyawarah Ranting. Tinggal ke depan nanti PR Pak Tri untuk bisa membentuk anak ranting di tingkat RW,” kata Ono Surono kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com di Aston Imperial Hotel Bekasi, Rabu (06/05/2026).
Struktur organisasi yang solid dan masif di tingkat terbawah ini dinilai menjadi amunisi krusial untuk menjaga soliditas.
Barisan struktural ini diproyeksikan menjadi garda terdepan PDI Perjuangan untuk meraih kemenangan di Kota Bekasi mendatang.
Mengapa Pemkot Bekasi Dituntut Agresif Menekan Angka Pengangguran dan Kemiskinan?
Posisi sentral Tri Adhianto sebagai pucuk pimpinan eksekutif sekaligus ketua partai menuntut pembuktian kinerja nyata yang berorientasi langsung pada kepentingan warga.
PDI Perjuangan menegaskan bahwa tampuk kekuasaan pemerintahan sejatinya bukanlah tujuan akhir berpolitik, melainkan instrumen strategis untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran masyarakat lokal.
”Dan Pak Tri sebagai Ketua DPC yang merangkap juga Wali Kota Bekasi mempunyai tanggung jawab bagaimana meminimalisir angka kemiskinan, angka pengangguran turun dan tidak ada lagi rumah yang tidak layak huni,” tegas Ono.
Sebagai langkah konkret dari instruksi tersebut, Pemkot Bekasi diharapkan segera mengakselerasi program-program kerakyatan. Beberapa fokus utama yang patut segera direalisasikan antara lain:
- Penciptaan ekosistem lapangan kerja baru untuk menyerap pengangguran di kawasan penyangga ibu kota.
- Pengentasan kemiskinan ekstrem melalui bantuan sosial dan pelatihan kewirausahaan tepat sasaran.
- Percepatan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di berbagai pelosok kecamatan.
Penyerahan SK administratif ini sekaligus mengukuhkan legitimasi Tri Adhianto secara penuh usai terpilih sah pada momentum Konfercab Kota Bekasi sebelumnya.
Publik Kota Patriot kini menanti gebrakan progresif dari sang Wali Kota dalam mengeksekusi mandat politik sekaligus merealisasikan janjinya menyejahterakan warga.
Bagaimana tanggapan Anda tentang komitmen Pemkot Bekasi dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan? Jangan lupa sebarkan informasi ini dan baca terus update politik lokal terdalam hanya di RakyatBekasi.Com!
Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.



















