PPDB 2024 Dinilai Gagal, ‘For Gani’ Segel Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi

KOTA BEKASI – Forum Generasi Anak Indonesia (For Gani) kembali menggelar aksi unjukrasa yang ke 4 di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi dan DPRD Kota Bekasi, Jumat (26/07/2024).

Aksi kembali dilakukan ‘For Gani’ lantaran Penjabat (PJ) Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad dinilai tidak memikirkan nasib anak-anak yang hingga hari ini, masih belum bisa bersekolah lantaran tidak ada sekolah yang menampungnya

Koordinator aksi, Raihan mengatakan bahwa dalam aksi ke 4 pihaknya masih dalam rangka memperjuangkan nasib ribuan adik-adik penerus bangsa yang tidak bisa melanjutkan jenjang pendidikannya ke sekolah menengah tingkat pertama lantaran tidak bisa masuk ke sekolah negeri.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Faktanya, setiap tahun jumlah lulusan SD Negeri dan Swasta tetap berkisar di angka 44.562 lulusan.

Sementara, daya tampung SMPN hanya 13.600 di tahun 2024 ini. Dan daya tampung swasta juga tidak berubah, yakni berkisar 21 ribu.

“Jika dijumlah, maka daya tampung SMPN dan swasta hanya 34.600 calon siswa. Lantas hendak dikemanakan 9.962 anak lulusan SD tahun 2024 ini,” beber Raihan dalam orasinya.

Namun pada hari ini, kata dia, PJ Wali Kota Bekasi malah membuat kebijakan 40 siswa per rombel. Dimana tambahan 8 siswa per kelas tidak berani diungkapkan oleh Pelaksana harian Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Warsim Suryana maupun Pj Gani terkait apa yang menjadi dasar pertimbangan siswa/i tersebut diterima, karena berdasarkan pengakuan sekdisdik banyak siswa/i jalur offline yang mereka akomodir.

Sedangkan hari ini menurut Raihan, banyak anak-anak asli kota Bekasi yang sudah mendaftar PPDB online namun kalah dan tak diterima di sekolah tujuan sehingga sampai hari ini pun masih kebingungan.

“Jadi sangat janggal kalau ada siswa/i yang diterima dengan jalur offline. Itu potensi terjadinya titipan dan jual beli bangku sekolah,” tegasnya.

Plh Kadisdik Kota Bekasi Warsim Suryana sempat menemui dan berdialog dengan massa aksi. Namun demikian, Warsim masih mengutarakan narasi yang hanya berputar seraya berkelit dengan mengatakan bahwa dirinya mengikuti semua arahan PJ Gani.

Lantaran tidak mampu menjawab tuntutan massa aksi, Warsim pun melarikan diri.

Massa aksi ‘For Gani’ merespon hal tersebut dengan menyegel Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Usai melakukan penyegelan, massa aksi ‘For Gani’ melanjutkan demonstrasinya ke DPRD Kota Bekasi dan ditemui oleh Plt Sekretaris DPRD Kota Bekasi Ahmad Sahroni.

“Tolong PJ Wali Kota Bekasi, buka sedikit saja hati nurani pak PJ sebagai orang tua. Banyak adik-adik asli Kota Bekasi yang terancam putus sekolah lantaran tidak dapat kursi, karena diduga kalah dengan siswa/i yang daftar lewat jalur siluman,” tutur Raihan.

“Dan untuk para Anggota DPRD Kota Bekasi, tolong jangan pura-pura tuli. Jangan hanya meminta suara kami saat momen pemilu saja, tolong bantu kami melawan kebijakan yang dzolim,” tudingnya.

Berikut daftar tuntutan massa aksi ‘For Gani’:

1. Pemerintah Wajib Menerima siswa/i yang hari ini masih belum dapat sekolah agar diterima di SMP Negeri.
2. Bangun Sekolah SMP Negeri di wilayah yang belum terbangun hingga saat ini.
3. Tingkatkan Rombel agar bisa mengakomodir para siswa/i yang hingga kini belum mendapatkan hak untuk bisa bersekolah.
4. Mendesak Pemerintah Kota Bekasi wajib berkomitmen untuk hadir di tengah-tengah masyarakat tidak mampu dan mencerdaskan anak bangsa sesuai amanat Undang-undang 1945.
5. Non aktifkan Plh Kadisdik Kota Bekasi beserta jajarannya yang tidak mampu bekerja dengan baik sehingga mengakibatkan ribuan siswa/i belum bersekolah.
6. Meminta DPRD Kota Bekasi, mengevaluasi MoU yang dilakukan PJ Wali Kota Bekasi dengan sekolah swasta. Karena diduga hanya mengakomodir kepentingan beberapa kelompok saja.
7. Meminta transparansi dan dasar pertimbangan siswa/i baru yang sudah diterima dengan jalur offline.
8. Usut tuntas praktik jual beli bangku sekolah.
9. Pj Wali Kota Bekasi harus berkomitmen untuk bisa mengakomodir para siswa/i yang hingga kini belum bersekolah. Jika tidak terealisasi, maka Pj Wali Kota Bekasi harus mundur dari Jabatannya.