Poin Utama:
- Evaluasi Kinerja: Pemkot Bekasi mengakui masih banyak “catatan minor” selama 10 bulan kepemimpinan definitif di tahun 2025.
- Prioritas 2026: Penanganan infrastruktur mendesak meliputi perbaikan jalan rusak, pengendalian banjir, dan revitalisasi pasar.
- Kendala Anggaran: Optimalisasi pembangunan tahun ini terkendala karena masih menggunakan perencanaan Tahun Anggaran masa transisi sebelumnya.
- Sorotan Internal: Tingkat kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai masih rendah dan menjadi fokus perbaikan Sekda Junaedi.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi melakukan refleksi mendalam menutup tahun 2025 dengan mengakui sejumlah pekerjaan rumah yang belum tuntas.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, secara terbuka menyebut perbaikan infrastruktur dan layanan publik masih menjadi catatan minor yang harus segera dibenahi pada tahun anggaran 2026 mendatang.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Apa Saja PR Besar Pemkot Bekasi di Tahun 2025?
Wali Kota Bekasi menyadari bahwa kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Abdul Harris Bobihoe masih menyisakan celah dalam pelayanan publik, khususnya infrastruktur fisik yang langsung dirasakan masyarakat.
Hal ini diungkapkan usai evaluasi kinerja 10 bulan pasca dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Februari lalu.
”Yang pertama tentu kita terus berupaya. Ya peningkatan terkait dengan pelayanan kepada masyarakat. Tentu masih banyak hal yang belum kita capai,” kata Tri Adhianto kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com di Stadion Patriot Chandrabhaga, Kecamatan Bekasi Selatan, Selasa (30/12/2025).
Tri merinci tiga sektor krusial yang menjadi keluhan utama warga dan prioritas penanganan, yakni:
- Kondisi jalan raya yang masih banyak mengalami kerusakan.
- Titik banjir yang belum tertangani sepenuhnya.
- Kondisi pasar tradisional yang memerlukan revitalisasi.
Mengapa Pembangunan Infrastruktur Belum Maksimal?
Kendala utama lambatnya eksekusi pembangunan tahun ini disebabkan oleh siklus anggaran. Tri menjelaskan bahwa saat menjabat, pihaknya menjalankan program berdasarkan perencanaan (APBD) yang disusun oleh Kepala Daerah masa transisi sebelumnya.
Hal ini membatasi ruang gerak untuk melakukan percepatan program visi-misi barunya di tahun berjalan.
”PR-PR ini lah yang saya kira sudah menjadi prioritas kita untuk bisa segera kita tangani pada Tahun 2026 mendatang,” tegas Tri Adhianto.
Ia optimistis, dengan perencanaan murni di bawah kepemimpinannya untuk Tahun Anggaran 2026, akselerasi pembangunan fisik di berbagai kelurahan dan kecamatan dapat terealisasi lebih cepat.
Bagaimana Evaluasi Kinerja ASN Pemkot Bekasi?
Selain infrastruktur, aspek sumber daya manusia di internal birokrasi juga menjadi sorotan tajam. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Junaedi, menekankan bahwa disiplin aparatur masih menjadi titik lemah yang harus diperbaiki.
”Saya berharap di tahun 2026 nanti kita bisa lebih baik lagi, termasuk kaitannya dengan disiplin,” kata Junaedi kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com usai memimpin apel di Plaza Pemkot Bekasi, Jalan Ahmad Yani, Senin (29/12/2025).
Junaedi mengingatkan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak kendor dalam memberikan pelayanan pasca evaluasi akhir tahun ini. Menurutnya, kedisiplinan adalah fondasi utama untuk mengejar target pembangunan yang telah ditetapkan Wali Kota.
Refleksi akhir tahun ini menjadi momentum krusial bagi Pemkot Bekasi untuk menata ulang strategi pembangunan kota penyangga Jakarta ini.
Sinergi antara perbaikan infrastruktur fisik dan peningkatan disiplin birokrasi diharapkan mampu menjawab ekspektasi warga Bekasi di tahun 2026.
Punya keluhan soal jalan rusak atau layanan publik di wilayah Anda? Laporkan segera melalui saluran pengaduan resmi Pemkot Bekasi atau sampaikan kepada redaksi kami agar dapat dikawal tuntas.
Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.







































