Upaya Damai Deadlock: Arif Rahman Hakim Penuhi Panggilan BK DPRD Kota Bekasi, Ahmadi Malah ke Polres

- Jurnalis

Rabu, 24 September 2025 - 17:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Kota Bekasi Arif Rahman Hakim (tengah) diapit oleh Ketua Badan Kehormatan Agus Rohadi (kiri) dan Ketua Fraksi Pdi Perjuangan Oloan Nababan.

Anggota DPRD Kota Bekasi Arif Rahman Hakim (tengah) diapit oleh Ketua Badan Kehormatan Agus Rohadi (kiri) dan Ketua Fraksi Pdi Perjuangan Oloan Nababan.

Insiden benturan fisik antara Ahmadi dari Fraksi PKB dan Arif Rahman Hakim dari Fraksi PDI Perjuangan terjadi saat pembahasan RAPBD 2026. Badan Kehormatan turun tangan menengahi konflik.

BEKASI – Suasana Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bekasi qmemanas hingga berujung pada insiden benturan fisik yang melibatkan dua anggota dewan, Senin (22/09/2025).

Insiden ini terjadi saat pembahasan krusial mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bekasi untuk tahun 2026.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

​Dua anggota dewan yang terlibat adalah Ahmadi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Arif Rahman Hakim dari Fraksi PDI Perjuangan. Akibat perbedaan pendapat yang tajam, adu argumen di antara keduanya tidak terhindarkan dan berujung pada kontak fisik.

​Menyikapi hal tersebut, Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Bekasi segera mengambil langkah untuk menengahi dan memediasi kedua belah pihak guna menjaga marwah dan kondusivitas lembaga.

Kronologi Insiden dan Upaya Mediasi

Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Bekasi, Agus Rohadi, mengonfirmasi terjadinya dinamika yang tidak diinginkan tersebut.

Menurutnya, insiden dipicu oleh perbedaan pandangan yang tajam dalam rapat penting tersebut.

​”Badan Kehormatan mengambil inisiatif untuk segera melakukan pertemuan dan mendamaikan kedua belah pihak,” ujar Agus Rohadi dalam konferensi pers di Gedung DPRD Kota Bekasi, Rabu (24/09/2025).

Agus menjelaskan bahwa upaya mediasi sebenarnya sudah dilakukan sesaat setelah kejadian untuk mencegah eskalasi konflik.

“Karenanya pada saat kejadian, sudah dilakukan mediasi, namun apalah daya, [kami perlu bertindak lebih lanjut] agar tidak melebar ke mana-mana,” tambahnya.

Komitmen Damai dari Satu Pihak

​BK DPRD secara intensif melakukan pendekatan kepada kedua anggota dewan tersebut. Upaya ini membuahkan hasil awal dengan adanya kesepakatan informal untuk berdamai yang dicapai pada Selasa malam.

​”Tadi malam kita secara informal sudah sepakat agar kedua belah pihak berdamai, untuk melakukan kesepakatan perdamaian atas kejadian yang sempat terjadi,” sambung Agus.

Namun, pada proses mediasi formal yang dijadwalkan pada hari Rabu pukul 11.30 WIB, hanya satu pihak yang menunjukkan komitmennya.

Pihak Ahmadi dari Fraksi PKB, yang dijadwalkan hadir bersama ketua fraksinya, tidak memenuhi undangan tersebut.

Berdasarkan informasi yang kami terima, Ahmadi disebut-sebut sedang berada di Mapolrestro Bekasi Kota.

​”Sampai dengan jam ini, dari Bang Ahmadi maupun dari Fraksi PKB tidak hadir. Informasi yang kami terima, yang bersangkutan tidak tahu mengenai jadwal ini,” kata Agus.

Sebaliknya, pada pukul 14.30 WIB, Arif Rahman Hakim dari Fraksi PDIP beserta Ketua Fraksinya hadir memenuhi panggilan BK.

Dalam pertemuan tersebut, Arif secara resmi menyatakan kesiapannya untuk berdamai dan telah menandatangani surat kesepakatan damai.

​”Saudara Arif dari Fraksi PDIP sepakat untuk berdamai. Beliau sudah menandatangani surat kesepakatan damai yang kami siapkan,” tegas Agus.

Langkah Selanjutnya dari Badan Kehormatan

​Meskipun baru satu pihak yang menandatangani kesepakatan, Badan Kehormatan tetap optimistis bahwa perdamaian penuh dapat segera tercapai. BK akan kembali mengagendakan pertemuan untuk mempertemukan kedua belah pihak secara langsung.

​”Mudah-mudahan besok kita bisa sampaikan surat kesepakatan ini kepada Bang Ahmadi (Madong) dan ketua fraksinya secara terbuka untuk ditandatangani. Kami berharap masalah ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan demi menjaga citra DPRD Kota Bekasi,” pungkasnya.

​Insiden ini menjadi pengingat pentingnya menjaga etika dan profesionalisme dalam setiap forum legislatif, terutama saat membahas kebijakan yang menyangkut kepentingan publik.

Ikuti terus perkembangan berita politik terkini di Kota Bekasi hanya di rakyatbekasi.com.

Visited 233 times, 6 visit(s) today

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

6.000 LGBT di Kota Bekasi: MUI Desak Pemkot Bertindak Tegas
PSEL Sumurbatu Masuk Tahap Realisasi, Ground Breaking Dijadwalkan 8 Juli 2026
Tegas! Pemkot Bekasi Larang ASN Ngonten di Jam Kerja Pakai Atribut Dinas
Ancaman Kemarau Ekstrem, Pemkot Bekasi Petakan Titik Kritis Rawan Kekeringan
Gaji PPPK Diambil Alih Pusat, APBD Kota Bekasi Bernapas Lega
Aplikasi Pendekar Bhagasasi Resmi Rilis, Permudah Pelanggan Cek Pemakaian Air
Calon Kepala Puskesmas di Kota Bekasi Wajib Miliki STR dan Sertifikasi Izin Praktik
Wacana CFD Alun-Alun Hasibuan Mandek, Dishub Belum Beri Restu
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

0 Comments

Berita Terkait

Selasa, 9 Juni 2026 - 17:30 WIB

6.000 LGBT di Kota Bekasi: MUI Desak Pemkot Bertindak Tegas

Selasa, 9 Juni 2026 - 13:08 WIB

PSEL Sumurbatu Masuk Tahap Realisasi, Ground Breaking Dijadwalkan 8 Juli 2026

Selasa, 9 Juni 2026 - 11:24 WIB

Ancaman Kemarau Ekstrem, Pemkot Bekasi Petakan Titik Kritis Rawan Kekeringan

Selasa, 9 Juni 2026 - 10:10 WIB

Gaji PPPK Diambil Alih Pusat, APBD Kota Bekasi Bernapas Lega

Senin, 8 Juni 2026 - 22:32 WIB

Aplikasi Pendekar Bhagasasi Resmi Rilis, Permudah Pelanggan Cek Pemakaian Air

Berita Terbaru

Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, bersama Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, dan jajaran pejabat terkait memamerkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berpredikat WTP usai prosesi penyerahan di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (09/06/2026).

Parlementaria

Pemkot Bekasi Sabet WTP BPK Jabar, Bukti APBD Makin Sehat!

Selasa, 9 Jun 2026 - 16:42 WIB

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal kepada wartawan usai dilantik Prabowo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (08/06/2026). (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Nasional

Masuk Istana, Said Iqbal Jamin Hak Demo Buruh Tak Dikebiri

Selasa, 9 Jun 2026 - 14:00 WIB

error: Content is protected !!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x