Perseteruan Ahmadi vs ARH Belum Juga Usai, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi Bakal Turun Tangan

- Jurnalis

Kamis, 25 September 2025 - 12:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPC PKB Kota Bekasi, Rizki Topananda (tengah).

Ketua DPC PKB Kota Bekasi, Rizki Topananda (tengah).

Bekasi – Suasana politik di Kota Bekasi menghangat pasca terjadinya insiden perselisihan antara dua anggota DPRD, Arif Rahman Hakim dan Ahmadi, dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar).

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan (PDIP) Kota Bekasi kini mengambil langkah proaktif untuk menjadwalkan pertemuan mediasi lintas partai guna meredakan ketegangan tersebut.

​Kronologi Perselisihan di Rapat Banggar

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Insiden bermula dari adu argumen yang tajam saat Rapat Banggar pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bekasi untuk tahun 2026, yang digelar pada Senin (22/09/2025).

Perbedaan pendapat antara Arif Rahman Hakim dari Fraksi PDIP dan Ahmadi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dilaporkan berujung pada benturan fisik.

​Kejadian ini memicu keprihatinan di kalangan legislatif dan eksekutif, mengingat pentingnya menjaga kondusivitas dalam setiap proses pembahasan kebijakan publik, terutama yang menyangkut anggaran daerah.

​Langkah Mediasi oleh PDI Perjuangan Kota Bekasi

Menanggapi konflik yang melibatkan kadernya, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi yang juga menjabat sebagai Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang mengupayakan jalan tengah.

Ia menegaskan bahwa dialog adalah cara terbaik untuk menyelesaikan kesalahpahaman.

“Kami sedang membicarakan langkah-langkahnya,” ujar Tri Adhianto saat dikonfirmasi oleh jurnalis rakyatbekasi.com di Gedung DPRD Kota Bekasi, Kamis (25/09/2025).

Tri Adhianto menekankan pentingnya menjaga kehormatan lembaga dan soliditas antar anggota dewan.

Oleh karena itu, mediasi lintas partai dipandang sebagai solusi untuk menjernihkan suasana dan memastikan hubungan kerja antar politisi kembali harmonis.

​”Nanti akan ada pertemuan (lintas partai). Kami ingin memastikan masalah ini diselesaikan secara baik-baik dan kekeluargaan,” tegasnya singkat.

Sementara itu Ketua DPC PKB Kota Bekasi, Rizki Topananda memastikan bahwa polemik ini bersifat personal dan tidak mengganggu hubungan kelembagaan antara PKB dengan partai politik lain di DPRD Kota Bekasi.

“Hubungan PKB dengan partai lain, termasuk PDI Perjuangan secara kelembagaan, tetap baik-baik saja dan tidak ada persoalan,” tuturnya.

​Harapan Penyelesaian Konflik Lintas Partai

Langkah mediasi yang diinisiasi oleh PDIP diharapkan dapat menjadi preseden positif dalam penyelesaian konflik politik di Kota Bekasi.

Fokus utama dari pertemuan mendatang adalah untuk mencari titik temu dan komitmen bersama agar insiden serupa tidak terulang di masa depan.

​Publik menantikan hasil dari pertemuan ini, berharap para wakil rakyat dapat kembali fokus pada tugas utamanya, yaitu memperjuangkan aspirasi masyarakat dan mengawal jalannya pemerintahan, bukan terjebak dalam perseteruan personal.

Perkembangan lebih lanjut mengenai jadwal dan hasil pertemuan mediasi ini akan terus kami pantau dan laporkan.

Ikuti terus perkembangan berita terkini seputar politik dan pemerintahan Kota Bekasi hanya di rakyatbekasi.com.

  • ​PDIP mediasi konflik politisi
  • ​Konflik DPRD Kota Bekasi
  • ​Arif Rahman Hakim vs Ahmadi
  • ​Rapat Anggaran RAPBD 2026
  • ​Tri Adhianto Wali Kota Bekasi


Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pusaran Korupsi PT Migas Meluas: Kejagung RI Cecar Saksi dari Foster Oil hingga PT SP Dua Hari Beruntun
Menakar Kursi Pendamping Asep Surya Atmadja: Ini Syarat Calon Wakil Bupati Bekasi agar Tak Ada ‘Dusta’ di Pemerintahan
Waspada Sindikat Loker Bodong di Kota Bekasi, BPKN-RI Buka Posko Pengaduan Korban
PKS TPST Bantargebang Berakhir 26 Oktober, Pemkot Bekasi Tuntut Kompensasi DKI Tetap Rp362 Miliar
Desain Awal Dinilai Rumit, Disperkimtan Kota Bekasi Kaji Ulang Lokasi Gedung Parkir Pemkot Bekasi 9 Lantai
Darurat Lahan Parkir di Pusat Pemerintahan, Wali Kota Bekasi Kaji Pembangunan Gedung Parkir 9 Lantai
​Layani 2.000 Komuter Tanpa Atap, Halte Transjakarta B41 Jatiasih Akhirnya Dibangun Oktober Ini via CSR Bank BJB
Loker Palsu di Bekasi Kembali Beroperasi, GMNI Semprot Disnaker dan Sebut Komitmen KDM Hanya Konten Belaka
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

0 Comments

Berita Terkait

Rabu, 21 Oktober 2026 - 20:07 WIB

Pusaran Korupsi PT Migas Meluas: Kejagung RI Cecar Saksi dari Foster Oil hingga PT SP Dua Hari Beruntun

Rabu, 21 Oktober 2026 - 18:59 WIB

Menakar Kursi Pendamping Asep Surya Atmadja: Ini Syarat Calon Wakil Bupati Bekasi agar Tak Ada ‘Dusta’ di Pemerintahan

Rabu, 21 Oktober 2026 - 17:51 WIB

Waspada Sindikat Loker Bodong di Kota Bekasi, BPKN-RI Buka Posko Pengaduan Korban

Rabu, 21 Oktober 2026 - 11:42 WIB

Desain Awal Dinilai Rumit, Disperkimtan Kota Bekasi Kaji Ulang Lokasi Gedung Parkir Pemkot Bekasi 9 Lantai

Rabu, 21 Oktober 2026 - 11:11 WIB

Darurat Lahan Parkir di Pusat Pemerintahan, Wali Kota Bekasi Kaji Pembangunan Gedung Parkir 9 Lantai

Berita Terbaru

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x