Pemerintah Kota Bekasi mengusulkan pembangunan dua flyover (FO) di wilayah Kemang Pratama Bekasi dan Simpang Bantargebang sebagai solusi untuk mengurangi tingkat kemacetan yang semakin parah.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menyebut bahwa proyek ini membutuhkan anggaran sekitar Rp 600 miliar, dengan estimasi Rp 200 hingga Rp 300 miliar untuk setiap flyover.
Usulan ini diajukan dalam rangka menyongsong pembahasan kelanjutan kontrak kerja sama Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, yang akan berakhir pada 26 Oktober 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemkot Bekasi berharap agar proyek ini dapat masuk dalam agenda kerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengingat pentingnya infrastruktur ini bagi mobilitas warga dan pengelolaan sampah.
Tri Adhianto mengungkapkan bahwa dirinya telah bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk membahas usulan pembangunan flyover tersebut.
Ia berharap ada review terkait pengajuan proyek ini, yang nantinya akan dikaitkan dengan perjanjian kerja sama yang akan berakhir pada 2026.
“Usulan pembangunan FO ke DKI Jakarta adalah salah satu agenda yang saya bahas saat bertemu dengan Gubernur. Kita berharap ada satu review terkait pengajuan yang kita ajukan,” ujar Tri Adhianto saat ditemui di Gedung DPRD Kota Bekasi, Kamis (12/06/2025).
Selain pembangunan flyover, Pemkot Bekasi juga mengusulkan beberapa proyek strategis sebagai bagian dari kemitraan dengan DKI Jakarta.
Salah satu aspek yang dibahas adalah kelanjutan kontrak kerja sama TPST Bantargebang, yang menjadi tempat pembuangan sampah utama bagi Jakarta.
“Bicaranya bukan hanya soal TPST, tetapi juga bagaimana membangun Kota Bekasi dan berkontribusi dalam mengurangi apa yang dihadapi Jakarta, seperti polusi dan banjir,” jelas Tri Adhianto.
Pemkot Bekasi berharap agar kerja sama ini dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, termasuk dalam pengelolaan sampah, pembangunan infrastruktur, dan mitigasi dampak lingkungan
