Poin Utama:
- Fraksi Golkar Solidaritas DPRD Kota Bekasi menyoroti tingginya angka pengangguran dalam evaluasi LKPJ Tahun 2025.
- Berdasarkan data BPS dan Disnaker, tercatat sebanyak 105.565 warga berstatus pengangguran di Kota Bekasi.
- Pemerintah daerah didesak untuk lebih proaktif dalam menciptakan lapangan kerja dan memperkuat program pelatihan bagi generasi muda.
BEKASI – Fraksi Golkar Solidaritas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi memberikan catatan kritis terhadap hasil evaluasi kinerja Pemerintah Daerah.
Sorotan utama tertuju pada masih tingginya angka pengangguran di Kota Bekasi yang terungkap dalam evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bekasi Tahun 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Masalah ketenagakerjaan ini dinilai sebagai isu krusial yang membutuhkan penanganan segera, analitis, dan strategis dari jajaran eksekutif.
Desak Langkah Konkret Pemerintah Daerah
Sekretaris Fraksi Golkar Solidaritas DPRD Kota Bekasi, Tanti Herawati, menegaskan bahwa tingginya angka pengangguran di wilayahnya merupakan persoalan mendesak.
Menurutnya, kondisi ini tidak bisa hanya dijawab dengan pemaparan data di atas kertas, melainkan membutuhkan langkah konkret dan taktis dari Pemerintah Daerah.
”Jangan sampai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kota Bekasi semakin menurun. Kami menegaskan bahwa Pemerintah Daerah harus lebih proaktif dalam menciptakan lapangan kerja baru, maupun memperkuat program pelatihan tenaga kerja yang relevan dengan kebutuhan industri,” ungkap Tanti dalam keterangannya, dikutip Minggu (26/04/2026).
Ancaman Penurunan Kepercayaan Publik
Lebih lanjut, stagnasi dalam pembukaan lapangan pekerjaan diyakini dapat berdampak langsung pada stabilitas ekonomi daerah.
Ketiadaan solusi dari pemangku kebijakan dikhawatirkan akan mengikis optimisme warga terhadap kinerja birokrasi dan pelayanan publik.
Fokus pada Pemberdayaan Generasi Muda
Upaya menekan angka pengangguran, lanjut Tanti, menjadi Pekerjaan Rumah (PR) besar bagi Wali Kota Bekasi beserta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Fokus utama yang harus diutamakan adalah memastikan generasi muda produktif memiliki akses yang terbuka terhadap peluang ekonomi dan kemandirian finansial.
”Pemerintah harus mampu merumuskan bagaimana persoalan pengangguran dan pemberdayaan pemuda di Kota Bekasi dapat ditangani secara lebih efektif. Ini semua demi masa depan generasi muda yang lebih mandiri dan sejahtera,” tegasnya.
Data BPS: Ratusan Ribu Warga Masih Menganggur
Kritik yang dilayangkan oleh Fraksi Golkar Solidaritas ini sejalan dengan fakta empiris di lapangan.
Menilik data resmi dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi yang selaras dengan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bekasi pada tahun 2025 lalu, jumlah warga yang belum terserap dunia kerja masih berada di angka yang mengkhawatirkan.
Tercatat, angka pengangguran di Kota Bekasi telah mencapai 105.565 orang. Secara keseluruhan, dari total 1.350.395 jumlah angkatan kerja di kota ini, baru sebanyak 1.244.830 warga yang berstatus memiliki pekerjaan.
Statistik ini menjadi indikator kuat bahwa ekosistem penyerapan tenaga kerja—baik melalui sinergi investasi swasta, optimalisasi BUMD, maupun pemberdayaan UMKM—perlu segera dievaluasi dan diakselerasi secara komprehensif oleh pemerintah daerah.
Bagaimana tanggapan Anda mengenai langkah Pemkot Bekasi dalam mengatasi pengangguran? Tinggalkan komentar Anda di bawah dan terus pantau kabar terbaru serta analisis mendalam seputar kebijakan daerah lainnya hanya di portal berita kami!
Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
