DPRD Kota Bekasi Desak Kementerian PKP Verifikasi Ketat Program Bedah Rumah Presiden Prabowo

• ​Target 400 ribu unit rumah tidak layak huni akan direnovasi melalui Program Bedah Rumah pada tahun 2026.
• ​DPRD Kota Bekasi mendesak Kementerian PKP melakukan verifikasi faktual agar bantuan tepat sasaran dan tidak dimanipulasi.
• ​Program infrastruktur kerakyatan ini diproyeksikan menggerakkan ekonomi lokal kelurahan serta menekan angka stunting warga miskin.

​Pemerintah pusat menargetkan perbaikan 400 ribu unit hunian tidak layak pada tahun 2026 melalui Program Bedah Rumah.

Menanggapi lonjakan kuota tersebut, Fraksi Gerindra Demokrat DPRD Kota Bekasi mendesak kementerian terkait agar memperketat proses verifikasi data penerima manfaat.

Langkah krusial ini dibutuhkan agar program kerakyatan Presiden Prabowo Subianto benar-benar menyentuh warga miskin yang membutuhkan hunian sehat dan aman di tingkat daerah, khususnya di wilayah hukum Pemkot Bekasi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

​Komitmen Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Bedah Rumah

​Renovasi ratusan ribu rumah di seluruh Indonesia ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Fokus kebijakan ini dinilai sangat tepat karena langsung menyasar perbaikan struktur bangunan warga yang kondisinya memprihatinkan secara kesehatan maupun kelayakan struktural.

​“Program bedah rumah ini adalah salah satu program kerakyatan yang menunjukkan perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap masyarakat kecil,” kata Ketua Fraksi Gerindra Demokrat DPRD Kota Bekasi, Misbahudin kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Sabtu (29/08/2026).

​Bagaimana Dampak Program Bedah Rumah Terhadap Kualitas Hidup Warga?

​Program perbaikan hunian ini secara langsung berdampak pada peningkatan standar kelayakan sanitasi dan kesehatan masyarakat miskin.

Lebih dari sekadar mencapai kuota nasional, esensi utama dari kebijakan ini adalah terwujudnya tempat tinggal yang aman dan manusiawi di kawasan padat penduduk.

​“Maka yang paling penting adalah bukan hanya sekadar targetnya terpenuhi, tapi bagaimana program bedah rumah ini dapat memperbaiki kualitas hidup rakyat, khususnya yang saat ini tempat tinggalnya belum layak,” ucap Misbahudin.

​Mengapa Verifikasi Data Penerima Bantuan (BSPS) Harus Ketat?

​Verifikasi ketat sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya salah sasaran dan kecurangan dalam penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Skema bantuan yang menyentuh seluruh kabupaten/kota di Indonesia ini rawan tidak akurat jika kementerian hanya mengandalkan data di atas kertas tanpa melakukan kroscek kondisi riil di lapangan.

​“Ketepatan membaca rumah mana yang paling membutuhkan intervensi. Selain berpijak pada kesesuaian data dan laporan dari Pemda, penting juga memastikan dengan kondisi di lapangan,” katanya mengingatkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

​Apa Pengaruh Program Bedah Rumah terhadap Perekonomian Lokal dan Stunting?

​Pelaksanaan bedah rumah secara tidak langsung mampu menggerakkan roda ekonomi perputaran uang di tingkat RT/RW dan kelurahan.

Material bangunan dibeli dari toko material setempat, sementara proses pengerjaannya menyerap tenaga kerja atau tukang dari warga sekitar lingkungan rumah penerima bantuan.

​“Program bedah rumah pada prinsipnya sejalan dengan program kerakyatan Pak Prabowo lainnya seperti MBG (Makan Bergizi Gratis), yang sasarannya pun sama langsung menyentuh rakyat. Dengan tempat tinggal yang layak, maka hidup masyarakat menjadi lebih sehat, anak-anak terbebas dari stunting, dan tentunya ini menjadi upaya pemerintah mengurangi kemiskinan,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Bekasi tersebut.

​Keberhasilan program perumahan ini pada akhirnya sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, kesiapan Pemkot Bekasi dalam menyediakan data akurat, serta pengawasan berkesinambungan dari pihak legislatif.

​Mari bagikan pandangan Anda terkait efektivitas program pengentasan kawasan kumuh ini di kolom komentar.

Agar tidak ketinggalan informasi terkini seputar kebijakan publik dan dinamika politik, ikuti Saluran WhatsApp RakyatBekasi [Follow WhatsApp Channel RakyatBekasi] sekarang juga!