- Penolakan keras disuarakan kader muda terhadap pencalonan Ranny Fahd Arafiq sebagai Ketua DPD Golkar Kota Bekasi.
- Akar penolakan dipicu oleh rentetan kasus korupsi yang menjerat sang suami, Fahd El Fouz Arafiq, dan kerabatnya.
- Kader menilai Ranny minim kontribusi nyata di Kota Bekasi sebelum menjabat sebagai Anggota DPR RI pada Pileg 2024.
- Protes ini mencuat di tengah terbitnya surat persetujuan dari DPP Partai Golkar untuk pencalonan Ranny pada Musda 2026.
SEJUMLAH KADER MUDA PARTAI GOLKAR secara terang-terangan menolak wacana pencalonan Ranny Fahd Arafiq sebagai Ketua DPD Golkar Kota Bekasi.
Penolakan keras ini mencuat menyusul rekam jejak kelam keluarga besarnya dalam berbagai pusaran kasus korupsi, termasuk penangkapan sang suami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kondisi tersebut dinilai sangat berisiko menghancurkan citra dan elektabilitas partai beringin di mata masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kontroversi Pencalonan Ketua DPD Golkar Kota Bekasi
Penolakan akar rumput ini menjadi sorotan tajam jelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kota Bekasi 2026.
Kekhawatiran kader bukan tanpa alasan, melainkan berakar pada rekam jejak dan dinamika hukum yang tengah membelit keluarga kandidat tersebut.
Mengapa Kader Muda Menolak Ranny Fahd Arafiq?
Alasan utama penolakan tersebut adalah imbas tertangkapnya suami Ranny, Fahd El Fouz Arafiq, oleh KPK atas dugaan kasus pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Rekam jejak kelam ini dinilai menjadi beban moral yang berat bagi partai.
”Ini akan berimbas kepada Golkar Kota Bekasi jika dipimpin oleh Ranny. kita mengetahui sepakterjang keluarga fadh dengan kasus korupsinya. bukan tidak mungkin akan menjadi citra buruk partai golkar dimata publik,” kata mantan sekretaris GEMA KOSGORO Kota Bekasi, Citra Lifia kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Rabu (16/09/2026).
Dirinya secara tegas mengimbau agar internal Partai Golkar berpikir ulang jika tetap memaksakan langkah politik menjadikan Ranny sebagai pimpinan partai di tingkat kota.
”Kalau ingin partai golkar di Kota Bekasi memiliki citra yang baik, maka harus berfikir ulang jika ingin menjadikan dia (Ranny) memimpin Golkar di Kota Bekasi. kita bisa lihat sepak terjangnya. dia juga bukan asli warga kota bekasi kan dia baru menjadi Anggota DPR RI di dapil ini pada saat pileg 2024 saja. sebelumnya, tidak pernah berjuang dan berbuat di Kota Bekasi. kalau berjuang pada saat pemilihan di pileg wajar lah namanya juga cari suara untuk dirinya,” tuturnya.
Apa Dampak Rentetan Kasus Korupsi Keluarga Terhadap Golkar?
Kekhawatiran kader sangat beralasan jika melihat catatan hukum yang melibatkan keluarga Ranny Fahd. Kasus dugaan suap HGB di Kementerian ATR/BPN bukan kali pertama kerabatnya berurusan dengan lembaga antirasuah.
Berikut adalah rentetan kasus yang menjadi sorotan kader:
- Keterlibatan Fahd dalam korupsi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) pada tahun 2011.
- Kasus korupsi pengadaan Al-Qur’an pada tahun 2017 yang juga menjerat nama Fahd.
- Adik Fahd, yakni Fadia Arafiq, terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Selasa, 3 Maret 2026 di Jawa Tengah saat menjabat sebagai Bupati Pekalongan. Fadia diamankan bersama 11 orang lainnya terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemkab Pekalongan.
Rentetan fakta hukum di atas diyakini kader akan menjadi senjata mematikan bagi lawan politik untuk menggerus suara Golkar di Kota Bekasi pada kontestasi politik mendatang.
Bagaimana Sikap Akar Rumput Terhadap Rekomendasi DPP?
Gejolak di tingkat akar rumput ini ironisnya berbenturan dengan langkah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.
Berdasarkan dokumen yang diterima, DPP Partai Golkar baru saja mengeluarkan surat persetujuan bernomor B-1119/DPP/GOLKAR/IX/2026 tertanggal 9 September 2026.
Surat tersebut secara resmi memberikan lampu hijau bagi Ranny untuk maju sebagai calon Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi pada Musda 2026.
Menyikapi dinamika persetujuan DPP tersebut, kader dan simpatisan di daerah menuntut kebijaksanaan dari para petinggi partai.
Agung, salah satu kader dan simpatisan Partai Golkar, menuturkan bahwa Golkar Kota Bekasi harus dipimpin oleh figur yang benar-benar mengenal karakteristik wilayah dan warganya secara mendalam, bukan sekadar titipan elite.
”DPP, DPD Jawa Barat juga Pemilik suara di Musda partai golkar harus paham akan situasinya. jangan sampai karena faktor ambisi politik dan kepentingan melupakan tujuan dan cita cita partai golkar,” tandasnya.
Dinamika pencalonan ini kini menjadi ujian berat bagi soliditas Partai Golkar di Kota Bekasi, antara mengakomodasi putusan pusat atau mendengarkan aspirasi moral dari akar rumput.
Baca berita terkini dan laporan mendalam lainnya seputar pemerintahan dan politik daerah. Ikuti Saluran WhatsApp RakyatBekasi [Follow WhatsApp Channel RakyatBekasi di sini] agar Anda selalu mendapat update informasi paling akurat dan terpercaya!
Eksplorasi konten lain dari RakyatBekasi.Com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
