Ogah Ditarik ke Ranah Politik, MenPAN-RB: Jika Ada Pelanggaran Adukan ke KASN

- Jurnalis

Kamis, 18 Januari 2024 - 04:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Abdullah Azwar Anas. (Foto: KemenPAN-RB)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Abdullah Azwar Anas. (Foto: KemenPAN-RB)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Abdullah Azwar Anas tidak ingin ditarik-tarik ke urusan politik. Apalagi sampai diarahkan untuk mengawasi salah satu paslon terkait dugaan pelanggaran netralitas para Aparatur Sipil Negara (ASN) selama Pemilu 2024.
“Ya saya tidak fokus ke nomor urut ya. Jadi gini secara umum KemenPAN-RB mendorong netralitas ASN secara umum ya,” terang Azwar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (17/01/2024).
Oleh karena itu, ia mempersilakan masyarakat melapor jika memang ada ASN yang tak netral.
“Jika ada pelanggaran silakan dilaporkan ke KASN, kami akan memonitor, mendorong agar ada tindak lanjut setiap pelanggaran terhadap netralitas ASN,” ujarnya.
Sebelumnya, beberapa dugaan pelanggaran netralitas ditunjukkan secara terang-terangan oleh ASN dari berbagai tingkatan, khususnya dalam mendukung paslon nomor urut 2 yang juga sudah dilaporkan oleh kubu paslon nomor urut 3 ke Bawaslu. Pertama, dugaan pelanggaran tersebut menyangkut sekretaris daerah pemerintahan Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam acara rembuk guru di sebuah museum setempat.
“Di dalam acara ini Sekretaris Daerah Muhammad Hasbi itu menyampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji jika anaknya cawapres Gibran Rakabuming Raka menang maka akan dilanjutkan program pengangkatan jutaan CPNS. Nah buktinya ini kami serahkan dalam bentuk video,” kata Direktur Penegakan Hukum dan Advokasi (PN) Ganjar-Mahfud, Ifdhal Kasim di kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (16/01/2024).
Ifdhal menjelaskan, dugaan pelanggaran kedua yaitu adanya percakapan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di kabupaten Batubara, Sumatera Utara.
“Dalam rekaman video yang dalam percakapan itu ada bupati batubara, kemudian kepala kejaksaan negeri, kemudian ada Kapolres dan lain-lain,” ujar Ifdhal.
Menurut dia, pembicaraan tersebut mengarah kepada pemenangan pasangan capres-cawapres nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Kabupaten Batubara. Berikutnya, dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilaporkan yaitu aksi Kabid SMP Dinas Pendidikan Kota Medan sekaligus sekjen Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), mengarahkan para guru dan kepala sekolah di Kota Medan, Sumatera Utara memilih pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.

Eksplorasi konten lain dari RakyatBekasi.Com

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Gerindra Tumbangkan PDIP di Survei Elektabilitas Parpol IPO 2026
Survei IPO 2026: Surya Paloh Ungguli Prabowo dan Megawati
Taktik Bobby Nasution: Sekda Provsu HKBP Hanya Jabat 3 Bulan
Aksi Gubernur Sumut Bobby Nasution Berkantor di Nias Dikritik, Pemborosan APBD?
Siap-Siap! Dapil DPRD Kota Bekasi Berpotensi Berubah di Pemilu Legislatif 2029
Sekjend PKS Lantik DPP Gema Keadilan 2026-2031, Fokus Rebut Suara Pemuda di Pemilu 2029
Sikat Koruptor dan Kawal MBG, Gerindra Kota Bekasi Dukung Penuh Langkah Presiden Prabowo
Usut Korupsi MBG, PDIP Desak BGN Buka Data Keterlibatan Kader
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

0 Comments

Berita Terkait

Minggu, 9 Agustus 2026 - 15:41 WIB

Gerindra Tumbangkan PDIP di Survei Elektabilitas Parpol IPO 2026

Minggu, 9 Agustus 2026 - 15:17 WIB

Survei IPO 2026: Surya Paloh Ungguli Prabowo dan Megawati

Senin, 3 Agustus 2026 - 13:56 WIB

Taktik Bobby Nasution: Sekda Provsu HKBP Hanya Jabat 3 Bulan

Jumat, 31 Juli 2026 - 16:30 WIB

Aksi Gubernur Sumut Bobby Nasution Berkantor di Nias Dikritik, Pemborosan APBD?

Selasa, 28 Juli 2026 - 09:53 WIB

Siap-Siap! Dapil DPRD Kota Bekasi Berpotensi Berubah di Pemilu Legislatif 2029

Berita Terbaru

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari RakyatBekasi.Com

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x