DKPP Beri Dateline 7 Hari ke Presiden Jokowi untuk Pecat Ketua KPU Hasyim Asy’ari

- Jurnalis

Kamis, 4 Juli 2024 - 08:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Indonesia dipastikan batal jadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia U-20 2023, sebagaimana keputusan federasi sepakbola dunia (FIFA), buntut dari polemik penolakan terhadap timnas Israel, Jokowi hanya tersenyum kecil. (Foto: MI)

Indonesia dipastikan batal jadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia U-20 2023, sebagaimana keputusan federasi sepakbola dunia (FIFA), buntut dari polemik penolakan terhadap timnas Israel, Jokowi hanya tersenyum kecil. (Foto: MI)

JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) meminta presiden Joko Widodo (Jokowi) RI untuk segera memproses pemecatan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).

Ketua DKPP Heddy Lugito sebelumnya memutuskan bahwa Hasyim terbukti melanggar terkait dugaan tindakan asusila terhadap salah satu anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

“Meminta Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari sejak putusan ini dibacakan,” kata Heddy dalam putusannya, di ruang sidang DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (03/07/2024).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain itu, DKPP juga memerintahkan Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.

Baca Juga:  Ketua DPR RI: Pemerintah Harus Sigap Tanggap Darurat Hadapi Bencana

Sebelumnya, Hasyim Asy’ari tidak hadir secara langsung pada sidang putusan etik atas dirinya terkait dugaan tindakan asusila di sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Sebagai informasi, DKPP menggelar sidang putusan atas Hasyim terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) terhadap panitia pemilihan luar negeri (PPLN), Rabu (03/07/2024).

Pantauan Inilah.com di lokasi, pada sidang yang dimulai pukul 14.11 WIB, Hasyim tak ada di dalam ruang sidang. Ia mengikuti sidang secara daring melalui Zoom.

Sementara pihak pemohon tampak hadir lengkap dengan seluruh tim kuasa hukumnya.

“Sidang dibuka dan terbuka untuk umum,” kata Ketua DKPP RI, Heddy Lugito di ruang sidang DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (03/07/2024).

Sebagai informasi, Hasyim tersangkut lagi dengan tuduhan hubungan asmara dan telah diadukan ke DKPP buntut dugaan melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).

Baca Juga:  KPU Izinkan Eks Narapidana Korupsi Maju Pilkada Kota Bekasi 2024 Asalkan?

Perwakilan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH FHUI) Aristo Pangaribuan selaku kuasa hukum dari pengadu Hasyim meminta DKPP mencopot jabatan Hasyim.

Hal ini ia sampaikan dalam pernyataan tutup di sidang pembuktian dugaan tindakan asusila Hasyim Asy’ari di Kantor DKPP, Jakarta Pusat.

“Hasilnya sudah ditutup. Jadi kita tunggu nanti putusannya, dia (DKPP) enggak ngasih tau kapan, karena kan perlu musyawarah. Biasanya perlu 3 minggu sampai sebulan. Kita tadi dikasih kesempatan closing statement, kita minta untuk petitumnya diberhentikan sebagai Ketua KPU juga anggota KPU,” kata Aristo di Kantor DKPP, Jakarta Pusat, Kamis (06/06/2024).

Visited 238 times, 1 visit(s) today

Berita Terkait

Udah Tenang, Presiden Jokowi Jamin Pembelian BBM Subsidi Pada 17 Agustus tak Dibatasi
Delapan Oknum Pegawai KPK Kegep Judi Online, Total Depo Rp16,8 Juta
Kado Pahit 17 Agustus 2024, Rakyat Dibatasi Beli Pertalite
Suka Hamburkan Anggaran untuk Jalan-jalan, Mendagri Bongkar Mental Bobrok Pejabat Daerah
PBNU: 1 Muharam 1446 H Jatuh pada Senin 8 Juli 2024, Pemkot Bekasi Rayakan Jumat
Muncul ke Publik, Korban Asusila Hasyim Asy’ari Puas dengan Putusan DKPP
Ketua KPU Hasyim Asy’ari Terbukti Lakukan Tindak Asusila, DKPP Jatuhkan Sanksi Pemberhentian Tetap
Hacker Brain Cipher Janjikan Rilis Kunci Data Gratis Rabu Ini, Pakar IT Soroti Tiga Kejanggalan

Berita Terkait

Selasa, 16 Juli 2024 - 14:43 WIB

Udah Tenang, Presiden Jokowi Jamin Pembelian BBM Subsidi Pada 17 Agustus tak Dibatasi

Rabu, 10 Juli 2024 - 16:33 WIB

Delapan Oknum Pegawai KPK Kegep Judi Online, Total Depo Rp16,8 Juta

Selasa, 9 Juli 2024 - 21:46 WIB

Kado Pahit 17 Agustus 2024, Rakyat Dibatasi Beli Pertalite

Selasa, 9 Juli 2024 - 11:44 WIB

Suka Hamburkan Anggaran untuk Jalan-jalan, Mendagri Bongkar Mental Bobrok Pejabat Daerah

Minggu, 7 Juli 2024 - 11:11 WIB

PBNU: 1 Muharam 1446 H Jatuh pada Senin 8 Juli 2024, Pemkot Bekasi Rayakan Jumat

Berita Terbaru