DPRD Kota Bekasi Dorong Pemkot Jemput Bola Banpres FO Bulak Kapal

- Jurnalis

Senin, 25 Mei 2026 - 17:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepadatan kendaraan roda empat dan truk yang mengular saat melintasi perlintasan sebidang kereta api di Jalan Pahlawan, Kota Bekasi. Pemkot Bekasi kini tengah mengebut proses pembebasan lahan guna merealisasikan proyek Fly Over (FO) Bulak Kapal demi mengurai kemacetan kronis dan mencegah terjadinya kembali kecelakaan kereta api.

Kepadatan kendaraan roda empat dan truk yang mengular saat melintasi perlintasan sebidang kereta api di Jalan Pahlawan, Kota Bekasi. Pemkot Bekasi kini tengah mengebut proses pembebasan lahan guna merealisasikan proyek Fly Over (FO) Bulak Kapal demi mengurai kemacetan kronis dan mencegah terjadinya kembali kecelakaan kereta api.

​Poin Utama:

  • ​DPRD Kota Bekasi mendesak Pemkot lebih agresif mengejar kepastian Bantuan Presiden (Banpres) untuk proyek Fly Over (FO) Bulak Kapal.
  • ​Pemkot Bekasi dilaporkan telah mengirimkan surat ke Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) namun hingga kini belum mendapat jawaban pasti.
  • ​Kepastian anggaran dari pusat sangat krusial untuk menyelaraskan proses teknis, termasuk pembebasan lahan di sepanjang simpang Jalan Ir H Juanda.
  • ​Proyek infrastruktur ini mendesak direalisasikan guna mengurai kemacetan parah di jalur arteri dan akses menuju Gerbang Tol Bekasi Timur.

​Komisi 2 DPRD Kota Bekasi mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk lebih progresif menjemput bola ke Pemerintah Pusat terkait kejelasan Bantuan Presiden (Banpres) bagi pembangunan Fly Over (FO) Bulak Kapal.

Langkah proaktif ini dinilai sangat krusial guna mengurai benang kusut kemacetan parah yang kerap melumpuhkan simpang Jalan Ir H Juanda dan akses masuk Tol Bekasi Timur.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pasalnya, kepastian turunnya anggaran dari pusat akan sangat memengaruhi kesiapan teknis daerah, terutama menyoal pembebasan lahan warga yang hingga kini masih menunggu kepastian.

​Mengapa Proyek FO Bulak Kapal Masih Terhambat?

​Pembangunan infrastruktur pengurai kemacetan di kawasan Bulak Kapal saat ini masih tersendat karena belum adanya kepastian pencairan dana Banpres.

Pemkot Bekasi sejatinya dilaporkan telah melayangkan surat resmi kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) untuk mempertanyakan kelanjutan skema pendanaan proyek strategis tersebut, namun lampu hijau belum kunjung terlihat.

​”Kalau sekarang dilakukan secara optimal bagaimana komunikasi lintasan sektoral baik dari pusatnya. Karena kalau Pemerintah Kota Bekasi tidak melakukan komunikasi yang baik dan intens, ini kuncinya kepada kementerian terkait yang menjadi kewenangannya, sehingga kita mendapatkan kepastian kapan anggaran itu bisa turun,” tegas Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi Latu Har Hary kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Senin (25/05/2026).

​Kapan Pembebasan Lahan FO Bulak Kapal Dilakukan?

​Proses pembebasan lahan baru bisa dieksekusi secara masif dan terukur apabila jadwal pencairan Banpres dari Pemerintah Pusat sudah secara resmi dipegang oleh Wali Kota Bekasi dan jajarannya.

Sinkronisasi lintas sektoral ini menjadi kunci utama agar pengadaan tanah dan pengerjaan fisik nantinya tidak tumpang tindih.

​”Sehingga nantinya pengerjaannya kita bisa antisipasi dengan perencanaan yang nantinya menjadi tanggung jawab kota, secara keselarasan terutama menyoal pembebasan lahan yang dibutuhkan secara paralel yang bisa diselesaikan secara berbarengan,” jelas Latu.

​Apa Dampak Jika Pembangunan FO Bulak Kapal Lamban Ditangani?

​Jika birokrasi terus berjalan lambat, volume kendaraan di titik temu Jalan Ir H Juanda, Jalan Joyo Martono, dan akses utama Tol Bekasi Timur akan semakin melampaui kapasitas maksimal jalan.

Kerugian waktu dan ekonomi bagi warga Kota Bekasi akan terus menumpuk di persimpangan sebidang tersebut.

​Berikut adalah alasan mengapa percepatan realisasi FO Bulak Kapal sangat krusial:

  • ​Urat Nadi Transportasi: Simpang Bulak Kapal merupakan jalur arteri utama penghubung perbatasan antara Kota dan Kabupaten Bekasi.
  • ​Akses Gerbang Tol: Kawasan ini menampung beban kendaraan berat dan angkutan umum yang memadati urat nadi menuju Tol Bekasi Timur.
  • ​Beban APBD: Perencanaan tata ruang dan kesiapan APBD daerah menjadi tersandera oleh ketidakpastian anggaran dari pusat.

​Masyarakat Kota Bekasi kini menanti ketegasan serta kelincahan birokrasi Pemkot Bekasi dalam mengawal proyek infrastruktur ini.

Jangan sampai rencana besar untuk mengurai kemacetan menahun ini hanya berujung pada tumpukan kertas wacana tanpa eksekusi nyata di lapangan.

​Bagaimana tanggapan Anda tentang kemacetan harian di persimpangan Bulak Kapal? Sampaikan pengalaman dan pendapat Anda di kolom komentar, serta bagikan artikel ini untuk mendukung percepatan tata kota yang lebih baik! Simak terus kabar pemerintahan dan politik terbaru hanya di RakyatBekasi.Com.


Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

BPRS Patriot Masih ‘Nebeng’ Sistem BJB, DPRD Desak Wali Kota Bekasi Evaluasi Penambahan OPD untuk Penggajian PPPK
Nilai PKS TPST Bantargebang Anjlok Rp19 Miliar, DPRD Kota Bekasi Pastikan BLT Uang Bau Aman namun Tanpa Subsidi Listrik
Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Fraksi Gerindra DPRD Kota Bekasi Desak Anggaran Tepat Sasaran
Dana Kompensasi TPST Bantargebang Dijanjikan Cair Awal November 2026 Tanpa Pemotongan
Komisi IV Desak Calon Dewan Pendidikan Kota Bekasi 2026–2031 Hadirkan Terobosan Konkret
Wanti-wanti Jangan Ada Titipan Politik, Komisi IV Soroti Ketertutupan Seleksi Dewan Pendidikan Kota Bekasi
Warga Bulak Sentul Tagih Bansos Lansia dan U-Ditch, Nawal Husni Janji Kawal Mati-matian!
Awas SiLPA Membengkak! Serapan APBD Kota Bekasi Baru 58 Persen, DPRD Desak OPD Kejar Target 99 Persen
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

0 Comments

Berita Terkait

Kamis, 22 Oktober 2026 - 18:01 WIB

BPRS Patriot Masih ‘Nebeng’ Sistem BJB, DPRD Desak Wali Kota Bekasi Evaluasi Penambahan OPD untuk Penggajian PPPK

Rabu, 21 Oktober 2026 - 14:55 WIB

Nilai PKS TPST Bantargebang Anjlok Rp19 Miliar, DPRD Kota Bekasi Pastikan BLT Uang Bau Aman namun Tanpa Subsidi Listrik

Selasa, 20 Oktober 2026 - 19:42 WIB

Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Fraksi Gerindra DPRD Kota Bekasi Desak Anggaran Tepat Sasaran

Jumat, 16 Oktober 2026 - 09:37 WIB

Dana Kompensasi TPST Bantargebang Dijanjikan Cair Awal November 2026 Tanpa Pemotongan

Kamis, 15 Oktober 2026 - 10:29 WIB

Komisi IV Desak Calon Dewan Pendidikan Kota Bekasi 2026–2031 Hadirkan Terobosan Konkret

Berita Terbaru

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x