Evaluasi Program Ketahanan Pangan: Kelompok Tani Bekasi Minta Pemkot Tindak Lanjut Bantuan Ternak

Ketua Kelompok Tani Rapikal Sejahtera, Yanto Kamto, mengajak Pemerintah Kota Bekasi, khususnya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPPP), untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program bantuan ternak yang telah diberikan sejak tahun 2021.

Seruan ini disampaikan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung kemandirian ekonomi para peternak di wilayah perkotaan.

Kebutuhan Hewan Kurban dan Potensi Peternakan Lokal

Dalam momentum Idul Adha 1446 H yang lalu, DKPPP Kota Bekasi mencatat terdapat 25.776 ekor hewan kurban yang dipotong di 1.056 titik penyembelihan di seluruh kota.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kepala DKPPP Kota Bekasi, Herbert Panjaitan, menyebutkan bahwa hewan-hewan tersebut telah melalui tahapan pemeriksaan kesehatan sebelum disembelih.

“Rinciannya terdiri dari 8.503 ekor sapi, 6 ekor kerbau, 15.075 ekor kambing, dan 2.192 ekor domba,” ungkap Herbert saat dikonfirmasi RakyatBekasi.com, Jumat (20/06/2025).

Angka tersebut, kata Yanto, menunjukkan tingginya kebutuhan hewan ternak di Kota Bekasi, yang menurut Yanto, seharusnya menjadi peluang untuk mengembangkan potensi peternakan lokal.

Seruan Evaluasi Hibah Ternak Tahun 2021

Yanto menyoroti bahwa pada tahun 2021, sejumlah kelompok tani di Bekasi menerima hibah ternak berupa domba dan kambing, namun hingga kini belum ada kejelasan mengenai hasil perkembangan program tersebut. Ia mempertanyakan apakah hewan-hewan hibah tersebut masih ada, berkembang biak, atau justru menemui hambatan.

“Kami minta pemerintah khususnya Dinas Ketapang (DKPPP) mengevaluasi hibah tahun 2021, sejauh mana keberlanjutannya? Apakah masih ada dan berkembang?” ujarnya.

Menurutnya, evaluasi ini penting agar dapat ditemukan solusi bersama antara kelompok tani dan pihak pemerintah.

Kelompok tani, lanjutnya, memiliki kemauan kuat dan fasilitas seperti kandang masih tersedia – hanya perlu pendampingan dan arahan yang lebih terstruktur.

Harapan Akan Dukungan Pemerintah Daerah

Lebih jauh, Yanto menegaskan bahwa program ketahanan pangan tidak akan berjalan optimal tanpa sinergi antara pemerintah dan masyarakat, terutama para petani dan peternak.

Ia menyarankan adanya forum diskusi atau pertemuan rutin yang menjadi ruang untuk menyampaikan kendala dan merumuskan strategi penguatan peternakan.

“Kalau memang ada kekeliruan, ayo cari tahu salahnya di mana. Kalau sudah bagus, bantu pantau dan arahkan agar berkembang optimal. Ini penting untuk nilai ekonomi dan mengurangi angka pengangguran,” jelasnya.

Yanto juga menggarisbawahi pentingnya memberi ruang bagi peternakan di lingkungan perkotaan. Dengan pengelolaan yang tepat, ia percaya sektor ini dapat tumbuh mandiri dan tidak tergantung pada intervensi langsung.

“Bertani dan beternak itu bisa dikelola sendiri asal ada semangat. InsyaAllah, kalau dijalankan dengan baik, tidak akan ada PHK,” tandasnya.