Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Bekasi, Misbahudin, mendorong Pemerintah Kota Bekasi untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta kepatuhan terhadap regulasi.
Misbahudin menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap BUMD, yang memiliki peran strategis dalam kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pelayanan publik.
“Apa yang kami sampaikan ini wajar, karena kami mewakili masyarakat untuk memastikan bahwa BUMD berjalan dengan transparan dan akuntabel ,” ujar Bang Misbah sapaan akrabnya dikutip, Minggu (04/05/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Seruan audit menyeluruh ini juga mendapatkan dukungan dari Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Yadi Hidayat seraya meminta Wali Kota Bekasi untuk segera menginstruksikan Inspektorat guna melakukan pemeriksaan komprehensif terhadap seluruh BUMD, bukan hanya dua yang sebelumnya direncanakan.
“Jika hanya dua BUMD yang diaudit, maka kesannya tebang pilih. Potensi masalah bisa ada di semua BUMD, dan audit merupakan cara terbaik untuk mengungkap fakta ini,” tambahnya.
Politisi Partai Gerindra itu juga menyatakan bahwa Pemerintah Kota Bekasi harus tetap konsisten dalam mendorong semangat transparansi dalam tata kelola BUMD.
“Audit ini selaras dengan semangat transparansi Pemkot. Mari kita mulai dengan BUMD agar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pelayanan publik lebih optimal,” imbuhnya.
Dengan adanya pengawasan ketat melalui audit menyeluruh, DPRD Kota Bekasi berharap bahwa BUMD dapat memaksimalkan kinerjanya dalam mendukung perekonomian daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Langkah ini diharapkan dapat mengidentifikasi kelemahan yang masih ada dalam sistem pengelolaan BUMD, sekaligus merancang solusi yang lebih efektif agar perusahaan daerah mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
