Fraksi Gerindra Desak Pemkot Bekasi Audit seluruh BUMD untuk Transparansi dan Akuntabilitas

- Jurnalis

Minggu, 4 Mei 2025 - 06:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Bekasi, Misbahudin.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Bekasi, Misbahudin.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Bekasi, Misbahudin, mendorong Pemerintah Kota Bekasi untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta kepatuhan terhadap regulasi.

Misbahudin menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap BUMD, yang memiliki peran strategis dalam kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pelayanan publik.

“Apa yang kami sampaikan ini wajar, karena kami mewakili masyarakat untuk memastikan bahwa BUMD berjalan dengan transparan dan akuntabel ,” ujar Bang Misbah sapaan akrabnya dikutip, Minggu (04/05/2025).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Seruan audit menyeluruh ini juga mendapatkan dukungan dari Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Yadi Hidayat seraya meminta Wali Kota Bekasi untuk segera menginstruksikan Inspektorat guna melakukan pemeriksaan komprehensif terhadap seluruh BUMD, bukan hanya dua yang sebelumnya direncanakan.

“Jika hanya dua BUMD yang diaudit, maka kesannya tebang pilih. Potensi masalah bisa ada di semua BUMD, dan audit merupakan cara terbaik untuk mengungkap fakta ini,” tambahnya.

Politisi Partai Gerindra itu juga menyatakan bahwa Pemerintah Kota Bekasi harus tetap konsisten dalam mendorong semangat transparansi dalam tata kelola BUMD.

“Audit ini selaras dengan semangat transparansi Pemkot. Mari kita mulai dengan BUMD agar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pelayanan publik lebih optimal,” imbuhnya.

Dengan adanya pengawasan ketat melalui audit menyeluruh, DPRD Kota Bekasi berharap bahwa BUMD dapat memaksimalkan kinerjanya dalam mendukung perekonomian daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Langkah ini diharapkan dapat mengidentifikasi kelemahan yang masih ada dalam sistem pengelolaan BUMD, sekaligus merancang solusi yang lebih efektif agar perusahaan daerah mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.


Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tata Kelola Awut-awutan, DPRD Desak Pemkot Bekasi Bangun Pasar Mandiri
Raperda Pencegahan Penyimpangan Seksual Masuk Babak Penentuan
Target PAD 2025 Meleset! Banggar DPRD Kota Bekasi Desak Pemkot Benahi Bapenda dan Evaluasi APBD
DPRD Kota Bekasi Usulkan Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual
BK Soroti Absennya Tiga Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi saat Rapat Paripurna
Sikap ‘Baper’ Gubsu Bobby Nasution Tinggalkan Paripurna Dinilai Lecehkan Rakyat Sumut
Infrastruktur jadi Sorotan Reses, Ketua DPRD Kota Bekasi Janji Percepat Pembenahan
Komisi 1 Wanti-wanti Wali Kota Bekasi Tak Gegabah Pangkas TPP PPPK 2025
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

0 Comments

Berita Terkait

Minggu, 26 Juli 2026 - 15:10 WIB

Tata Kelola Awut-awutan, DPRD Desak Pemkot Bekasi Bangun Pasar Mandiri

Minggu, 26 Juli 2026 - 14:40 WIB

Raperda Pencegahan Penyimpangan Seksual Masuk Babak Penentuan

Jumat, 24 Juli 2026 - 12:08 WIB

Target PAD 2025 Meleset! Banggar DPRD Kota Bekasi Desak Pemkot Benahi Bapenda dan Evaluasi APBD

Kamis, 23 Juli 2026 - 18:25 WIB

DPRD Kota Bekasi Usulkan Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual

Kamis, 23 Juli 2026 - 14:50 WIB

BK Soroti Absennya Tiga Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi saat Rapat Paripurna

Berita Terbaru

PENA KEMERDEKAAN: Suasana jalan raya dan lalu lintas di sekitar ruas Jalan Abdul Muis, kawasan tersembunyi di balik Jalan Merdeka Barat, dekat Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa (28/07/2026). Penamaan jalan protokol ini didedikasikan secara khusus untuk menghormati Abdoel Moeis, jurnalis kritis pendiri koran Hindia Serikat, pengarang mahakarya novel Salah Asuhan, sekaligus tokoh yang tercatat sebagai orang pertama penerima gelar Pahlawan Nasional di Indonesia. (Foto: Ilustrasi/RakyatBekasi.com)

Ekstra

Sejarah Jalan Abdul Muis: Pahlawan Nasional Pertama RI

Selasa, 28 Jul 2026 - 13:11 WIB

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x