KOTA BEKASI – Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan Heri Purnomo mengaku dirinya fokus terhadap persoalan Pendidikan dan Kesehatan di Daerah Pemilihan (Dapil)-nya, yakni Kecamatan Pondok Melati.
Saat ini menurut politisi yang akrab disapa Herpur ini, Kecamatan Pondok Melati masih ketinggalan dengan Kecamatan lain terkait ketersediaan fasilitas penunjang bidang Pendidikan dan Kesehatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jika di tilik di bidang pendidikan, di wilayah ini baru ada satu Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 35 yang letaknya di Kelurahan Jatiwarna, padahal ada empat Kelurahan di Kecamatan Pondok Melati.
“Gedung sekolah di Kecamatan Pondok Melati cuma ada satu SMPN 35. Kemarin sudah kita usulkan USB yaitu SMPN 57, masalahnya lahan fasos – fasum di Kelurahan Jatirahayu di RW 17 yang kita usulkan di bangun masih ada warga yang Pro Kontra. Akhirnya SMPN baru 57 masih menginduk di SMPN 35 dan menempati ruang SD Jatirahayu 6 walau cuma ada tiga Rombongan Belajar (Rombel),” ungkap Herpur di ruang kerjanya, Senin (15/11).
Related Posts:
Karena pentingnya dan kebutuhan sarana pendidikan yang mendesak, Herpur meminta agar Camat dan Lurah ikut serta dalam memfasilitasi warga yang masih kontra dengan rencana didirikanya unit sekolah baru. Padahal setiap tahunnya di wilayah Kecamatan Pondok Melati dari 33 Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) lulusannya dapat mencapai 2.300 an anak.
“Satu satunya Kecamatan yang punya sekolah SMAN dan SMPN hanya satu. Tiap tahun dari 33 SD dan MI yang ada sekitar 2.310 an siswa yang lulus. Sementara di SMPN 35 hanya menerima 9 Rombongan Belajar (Rombel) atau sekitar 324 an siswa tidak sampai 20 persen dari lulusan, itu kan ironis. Nah sekolah baru yang masih menginduk, menampung tiga rombel sekitar 300 an siswa,” ucapnya.
Lebih lanjut Herpur menjelaskan bahwa usulan dana pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 57 sudah masuk pada mata anggaran APBD 2022. Namun demikian adanya penolakan warga yang kini menjadi kendala. Sementara jika membeli lahan kosong yang bukan fasos/fasum dikhawatirkan pembangunan akan tertunda lagi.
“Udah masuk di usulan dana APBD 2022. Tapi lahannya yang sedang kita upayakan untuk lahan fasos sekitar 3000 m² lebih di RW 17 Kelurahan Jatirahayu. Karena ada penolakan oleh sebagian warga. Tapi kalo kita bicara pendidikan kurang fasilitas terus, mau sekolah di mana anak – anak kita. Apalagi pandemi, mungkin kalau ada yang punya uang banyak lain cerita, tapi tidak semua begitu kondisinya, makanya saya terus berjuang disitu agar ada SMPN baru,” jelas Herpur.
Pihaknya sangat berharap agar Camat dan Lurah untuk ikut mediasi warga yang masih kontra. Hal ini untuk kelangsungan bersama, apalagi persoalan pendidikan dijamin Undang – Undang (UU).
“Kita berpikir kedepan anak – anak kita bisa bersekolah dengan layak ,dekat dengan tempat tinggal dan gratis,” pungkasnya. (ADV)
