Hotel dan Restoran Tunggak Pajak, PHRI Siap Jembatani Komunikasi dengan Pemkot Bekasi

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Bekasi angkat bicara menyusul tindakan tegas Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi yang menempelkan stiker penunggak pajak pada Hotel Grand Amaroossa dan salah satu gerai restoran cepat saji KFC.

PHRI menyatakan keprihatinannya dan siap menjadi mediator untuk menjembatani komunikasi antara pelaku usaha dengan pemerintah daerah guna mencari solusi terbaik atas kendala pembayaran pajak yang terjadi.

Prihatin dan Siap Berdialog

Sekretaris PHRI Kota Bekasi, Wahyudi Yuka, mengungkapkan bahwa pihaknya baru mengetahui informasi tersebut dari media massa.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sebagai langkah proaktif, PHRI akan segera menjadwalkan pertemuan langsung dengan manajemen hotel yang bersangkutan untuk memahami duduk perkaranya.

“Intinya kami prihatin. Terkait dengan hal itu, kami dari organisasi akan segera bersilaturahmi dengan pihak hotel untuk berdialog,” ujar Wahyudi kepada awak media, Rabu (30/07/2025).

Menurutnya, persoalan terkait tunggakan pajak merupakan isu internal manajemen perusahaan. Namun, sebagai organisasi yang menaungi industri, PHRI merasa terpanggil untuk membantu anggotanya yang menghadapi kesulitan.

Tawarkan Diri Sebagai Mediator

Wahyudi menegaskan bahwa PHRI Kota Bekasi siap mengambil peran sebagai jembatan komunikasi. Jika dibutuhkan, pihaknya akan membantu memfasilitasi dialog antara pengusaha hotel dan restoran dengan instansi terkait di Pemkot Bekasi, seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

“Sebagai organisasi, kami siap menjembatani komunikasi dengan pemerintah. Di sisi lain, kami juga selalu mengingatkan bahwa kewajiban pajak merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku usaha,” katanya.

Ia menambahkan, dalam pertemuan rutin bulanan, PHRI selalu membuka ruang diskusi bagi para anggota untuk membahas berbagai kendala operasional maupun tantangan ekonomi terkini yang dihadapi industri perhotelan dan restoran.

Kondisi Okupansi Hotel Belum Stabil

Lebih lanjut, Wahyudi memberikan konteks mengenai kondisi bisnis perhotelan saat ini yang dinilai masih dalam tahap pemulihan. Tingkat hunian atau okupansi hotel di Kota Bekasi, menurutnya, belum kembali stabil seperti pada masa sebelum pandemi.

“Perkembangan bisnis perhotelan belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Persentase okupansi masih hampir sama sejak awal tahun, mungkin hanya naik sekitar lima persen. Kondisinya memang belum stabil seperti tahun-tahun sebelumnya,” imbuhnya.

Kondisi ini, secara tidak langsung, dapat memengaruhi arus kas perusahaan dan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kendala dalam pemenuhan kewajiban finansial, termasuk pajak.

Dapatkan berita terkini seputar kebijakan publik dan perkembangan bisnis di Kota Bekasi dengan mengikuti rakyatbekasi.com.