Jangan Cuma Kasih Wacana! Wali Kota Bekasi Ditantang Bike to Work

​Poin Utama:

• ​Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi mendesak Wali Kota Bekasi menjadi role model dalam program Bike to Work.
• ​Pemkot Bekasi mewacanakan ASN bersepeda setiap Jumat untuk menekan konsumsi BBM.
• ​Kebijakan WFH setiap Rabu bagi ASN dinilai tak akan efektif jika tanpa peralihan ke transportasi umum.
• ​DPRD mendorong adopsi budaya bersepeda ala Belanda di lingkungan pemerintahan daerah.

Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, secara blak-blakan menantang Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, untuk memberikan teladan nyata dan bukan sekadar teori terkait kebijakan Bike to Work bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Desakan kritis ini mencuat menyusul langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi yang berencana mewajibkan ASN bersepeda setiap hari Jumat serta menerapkan Work From Home (WFH) pada hari Rabu demi menghemat energi dan Bahan Bakar Minyak (BBM).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

​Mengapa Wali Kota Bekasi Harus Jadi Role Model Bike to Work?

​Pemimpin daerah sudah sepatutnya mempraktikkan langsung kebijakan yang dibuatnya sebelum menuntut jajaran di bawahnya untuk patuh.

Latu menegaskan bahwa instruksi penghematan energi dari pemerintah pusat harus dijawab dengan keteladanan di tingkat daerah, terutama oleh kepala daerah itu sendiri.

​”Kepada Bapak Wali Kota Tri Adhianto, sepatutnya juga mencontohkan, pakai sepeda ke kantor,” kata Latu Har Hary kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com di Gedung DPRD Kota Bekasi, Selasa (31/03/2026).

​Politisi asal PKS ini menyambut positif langkah strategis Pemkot Bekasi dalam menekan penggunaan BBM.

Sebagai bentuk komitmennya mengawal kebijakan tersebut, ia mengaku akan ikut menyesuaikan gaya hidup mobilisasinya.

​”Sepertinya dengan adanya usulan kebijakan ini, saya juga akan mulai benerin sepeda di rumah. Agar ke kantor juga bisa naik sepeda,” terang Latu.

​Apakah Kebijakan WFH ASN Pemkot Bekasi Efektif Menghemat BBM?

​Penerapan WFH setiap Rabu bagi ASN Pemkot Bekasi rupanya tidak serta-merta menjamin efisiensi BBM.

Pihak legislatif, kata Latu, menyoroti celah bahwa WFH tidak menggaransi aparatur pemerintah daerah untuk benar-benar stay di rumah tanpa melakukan mobilisasi menggunakan kendaraan pribadi.

​Oleh karena itu, Latu pun membeberkan sejumlah rekomendasi agar regulasi penghematan energi ini tepat sasaran:

• ​Mewajibkan penggunaan transportasi umum terintegrasi bagi pegawai.
• ​Memasifkan kampanye Bike to Work sebagai budaya kerja baru.
• ​Mengevaluasi mobilitas ASN saat jadwal WFH diberlakukan.

​”Jika WFH diadakan harus didorong agar kebijakannya diarahkan untuk menggunakan kendaraan umum atau beralih kepada kendaraan ramah lingkungan seperti bike to work. Maka budaya kerja dengan transportasi umum bisa dicontoh seperti Belanda, sangat efektif untuk efisiensi BBM,” tuturnya.

Kebijakan populis demi efisiensi energi memang mudah dirancang di atas kertas, namun pelaksanaannya membutuhkan komitmen konkret dari pucuk pimpinan.

Publik kini menanti, apakah Wali Kota Bekasi berani menerima tantangan gowes ke kantor ini?

​Bagaimana pendapat Anda mengenai kebijakan ASN wajib bersepeda ini? Sampaikan opini Anda di kolom komentar dan bagikan artikel ini. Terus ikuti pembaruan berita politik dan pemerintahan paling tajam hanya di RakyatBekasi.Com!