Ketua DPRD Kota Bekasi Soroti Pelayanan Publik dalam Sistem Zonasi PPDB Online

- Jurnalis

Rabu, 6 November 2024 - 15:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi (pegang mic) dalam Sosialisasi Peraturan Daerah [Perda] Kota Bekasi nomor 10 Tahun 2021 dan Peraturan Wali Kota Bekasi nomor 58 Tahun 2023 tentang pelayanan publik.

Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi (pegang mic) dalam Sosialisasi Peraturan Daerah [Perda] Kota Bekasi nomor 10 Tahun 2021 dan Peraturan Wali Kota Bekasi nomor 58 Tahun 2023 tentang pelayanan publik.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [DPRD] Kota Bekasi Sardi Effendi mengatakan bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru [PPDB] secara online masih memunculkan masalah setiap tahun penyelenggaraannya.

Oleh karena itu, pihaknya menaruh perhatian khusus terhadap permasalahan yang menjadi agenda tahunan itu karena PPDB merupakan bagian dari pelayanan publik kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Sardi Effendi dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah [Perda] Kota Bekasi nomor 10 Tahun 2021 dan Peraturan Wali Kota Bekasi nomor 58 Tahun 2023 tentang pelayanan publik.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“DPRD Kota Bekasi akan melakukan pengawasan apakah Perda ini efektif atau masih dirasa kurang saat pelayanan,” tuturnya.

Menurut Politisi asal PKS ini, sejumlah persoalan yang muncul di tiap tahun pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru [PPDB], kata dia, adalah masalah zonasi.

Berdasarkan laporan di lapangan, sejumlah calon siswa yang menganggap tempat tinggalnya dekat dengan sekolah justru tidak diterima di sekolah tersebut.


Eksplorasi konten lain dari RakyatBekasi.Com

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Jelang PKS TPST Bantargebang Berakhir, DPRD Kota Bekasi Mulai Godok Pembentukan Pansus
Ketua DPRD Kota Bekasi Siap Usut Dugaan Penyelewengan Pengadaan Ambulans
Dana Bandek Kota Bekasi Terancam Susut Rp198 Miliar, DPRD Bentuk Pansus Lawan Skema Tonase DKI
Dana Bandek Terancam Susut Rp198 Miliar, DPRD Kota Bekasi Siapkan Pansus Tolak Skema Tonase DKI Jakarta
34 Rekor Kebijakan Presiden Prabowo, Bang Misbah Ungkap Fakta Transformasi Nasional
Jelang Porprov 2026, DPRD: Pemkot Bekasi Wajib Tinggalkan ‘Legacy’ Olahraga, Bukan Sekadar Medali!
Porsi Belanja Pegawai Tembus 35 Persen, DPRD Desak Pemkot Bekasi Lakukan Inovasi Anggaran 2027
Krisis Guru Ancam Kualitas Pendidikan, Banggar DPRD Desak Pemkot Bekasi Ambil Sikap di KUA-PPAS 2027
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

0 Comments

Berita Terkait

Kamis, 17 September 2026 - 15:15 WIB

Jelang PKS TPST Bantargebang Berakhir, DPRD Kota Bekasi Mulai Godok Pembentukan Pansus

Rabu, 16 September 2026 - 17:42 WIB

Ketua DPRD Kota Bekasi Siap Usut Dugaan Penyelewengan Pengadaan Ambulans

Senin, 14 September 2026 - 14:37 WIB

Dana Bandek Kota Bekasi Terancam Susut Rp198 Miliar, DPRD Bentuk Pansus Lawan Skema Tonase DKI

Senin, 14 September 2026 - 13:58 WIB

Dana Bandek Terancam Susut Rp198 Miliar, DPRD Kota Bekasi Siapkan Pansus Tolak Skema Tonase DKI Jakarta

Senin, 14 September 2026 - 12:28 WIB

34 Rekor Kebijakan Presiden Prabowo, Bang Misbah Ungkap Fakta Transformasi Nasional

Berita Terbaru

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari RakyatBekasi.Com

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x