Ketua Komisi 3 Cari Direktur BUMD yang Visioner dan Bukan Titipan Partai Politik

- Jurnalis

Rabu, 18 Juni 2025 - 10:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi.

Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi.

Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bekasi, Arief Rahman Hakim, menegaskan bahwa proses seleksi calon Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi harus berjalan secara transparan, akuntabel, serta bebas dari kepentingan politik praktis.

Penegasan ini menyusul adanya dua posisi direktur yang kosong, yakni pada PT Mitra Patriot (Perseroda) dan PT Sinergi Patriot Bekasi (BUMD Gas dan Niaga Gas Hilir) yang saat ini dalam proses seleksi oleh tim panitia seleksi (Pansel).

“Salah satu syarat penting dalam seleksi direksi ini adalah bahwa kandidat harus benar-benar bebas dari kepengurusan partai politik. Saya kira itu sudah jelas dalam ketentuan dan verifikasinya sudah dilakukan serta dipublikasikan secara terbuka,” ujar Arief kepada awak media baru-baru ini.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Arief menambahkan bahwa pihaknya mengimbau Pansel agar menjaga independensi penuh selama proses seleksi berlangsung.

Tidak boleh ada intervensi, baik dari pihak internal pemerintahan maupun dari kekuatan politik luar, yang dapat memengaruhi objektivitas pemilihan.

“Saya sudah sampaikan ke panitia seleksi bahwa semuanya harus berjalan normatif. Jangan ada intervensi ataupun tekanan dari siapa pun. Yang kita butuhkan adalah sosok dengan pemikiran visioner dan kemampuan strategis,” tegasnya.

Dalam konteks ini, Komisi 3 DPRD Bekasi akan mengawal proses ini secara serius agar menghasilkan direksi BUMD yang profesional dan mampu membawa dampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Lebih lanjut, Arief menyampaikan pentingnya figur yang dipilih tidak hanya memiliki rekam jejak bersih, tetapi juga kapasitas manajerial dan kemampuan dalam pengembangan bisnis.

Selain itu, Arief juga berharap kepada siapapun yang mengemban amanah dalam menduduki kursi empuk direktur di perusahaan Plat Merah milik Pemerintah Kota Bekasi harus memiliki kapasitas dan kredibilitas manejerial mumpuni.

“Kita tahu PT Mitra Patriot merupakan BUMD dengan potensi strategis yang besar. Karena itu, pemimpinnya harus seorang pemikir yang memiliki kemampuan bisnis mumpuni agar bisa mendorong kontribusi nyata terhadap PAD Kota Bekasi. Ini bukan sekadar jabatan simbolik,” tuturnya.

Ia juga mengingatkan agar jangan sampai terulang kasus-kasus masa lalu di mana direksi bermasalah secara hukum atau administratif karena minimnya kompetensi dan pengawasan dalam proses rekrutmen.

Komitmen terhadap profesionalisme, transparansi, dan netralitas politik, kata arief, merupakan pilar penting dalam membangun BUMD yang sehat dan berdaya saing tinggi di tingkat lokal.

“Keterbukaan informasi dalam seleksi ini menjadi sangat penting agar publik dapat dengan mudah mengakses perkembangan seleksi dan hasil verifikasi secara terbuka demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BUMD milik pemerintah,” tutupnya.


Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

​Wanti-Wanti Pemkot Bekasi Soal Truk Sumbu Tiga, Komisi II: Jangan Abaikan Rekomendasi Pengawasan!
Cegah Eksekusi Prematur, Pansus 13 DPRD Tahan Peleburan DPPPA dan DPPKB Kota Bekasi hingga 2028: Dana Transfer Pusat Jadi Taruhan!
Serapan APBD Kota Bekasi 2026 Baru 62,45 Persen, Ketua DPRD Sardi Efendi Semprot Kinerja OPD dan Desak TAPD Evaluasi Menyeluruh
Jangan Sekadar Tambah Kursi Direksi! Pansus 13 Tagih Jaminan Mutu di Balik Perubahan Status RSUD CAM Jadi UOBK
DPRD Sorot Tajam Proyeksi Investasi Kota Bekasi Rp 18 Triliun: Jangan Sampai Warga Lokal Cuma Jadi Penonton!
Kecelakaan Truk Bertonase Besar Terus Berulang di Bekasi Timur, DPRD Desak Dishub Berani Putar Balik Angkutan Tak Laik Jalan
Klaim Sekolah Gratis di Pondokgede dan Jatiasih Masih Pungut Rp2,4 Juta, DPRD Desak Skema All In 2027!
Tak Dilibatkan Sejak Awal Seleksi, Komisi 4 Khawatir Dewan Pendidikan Kota Bekasi Jadi “Tandingan” Legislatif
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

0 Comments

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 17:21 WIB

​Wanti-Wanti Pemkot Bekasi Soal Truk Sumbu Tiga, Komisi II: Jangan Abaikan Rekomendasi Pengawasan!

Jumat, 13 November 2026 - 14:04 WIB

Cegah Eksekusi Prematur, Pansus 13 DPRD Tahan Peleburan DPPPA dan DPPKB Kota Bekasi hingga 2028: Dana Transfer Pusat Jadi Taruhan!

Jumat, 13 November 2026 - 09:23 WIB

Serapan APBD Kota Bekasi 2026 Baru 62,45 Persen, Ketua DPRD Sardi Efendi Semprot Kinerja OPD dan Desak TAPD Evaluasi Menyeluruh

Kamis, 12 November 2026 - 07:22 WIB

Jangan Sekadar Tambah Kursi Direksi! Pansus 13 Tagih Jaminan Mutu di Balik Perubahan Status RSUD CAM Jadi UOBK

Selasa, 10 November 2026 - 14:09 WIB

DPRD Sorot Tajam Proyeksi Investasi Kota Bekasi Rp 18 Triliun: Jangan Sampai Warga Lokal Cuma Jadi Penonton!

Berita Terbaru

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x