Koalisi Indonesia Bersatu Siap Lanjutkan Pembangunan Era Jokowi

- Jurnalis

Kamis, 19 Mei 2022 - 14:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat Halalbihalal dengan seluruh pengurus Partai Golkar di Jakarta, Rabu (18/5/2022). Foto: Istimewa.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat Halalbihalal dengan seluruh pengurus Partai Golkar di Jakarta, Rabu (18/5/2022). Foto: Istimewa.

JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, kerja sama tiga partai politik (parpol), Golkar, PAN, dan PPP bertekad mengawal serta melanjutkan pembangunan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut dia, ketiga parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) ini memiliki pengalaman di pemerintahan.

“Kami akan mengawal pembangunan sampai dengan 2024. Tentunya melanjutkan apa-apa yang dilakukan dan yang baik untuk periode selanjutnya,” kata Airlangga saat Halalbihalal dengan seluruh pengurus Partai Golkar di Jakarta, Rabu (18/05/2022) kemarin.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Golkar dan PPP saat ini menempatkan kadernya menjadi bagian dari Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi.

Sementara PAN, memiliki pengalaman saat pemerintahan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Lebih lanjut, Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini menuturkan, pengalaman ketiga parpol di pemerintahan sangat perlu untuk melanjutkan pembangunan periode mendatang.

“Ketiga partai politik ini membunyai kesamaan. Yaitu sama-sama mempunyai pengalaman di pemerintahan, punya pengalaman di DPR, sama-sama punya pengalaman di MPR,” tegas Airlangga.

Selain itu, KIB juga sesuai dengan harapan Presiden Jokowi.

“Tentunya pengalaman dalam mengatasi pembangunan ini sudah didalami ketiga partai ini. Tentunya ini cocok dengan apa yang Pak Presiden harapkan,” terang Airlangga.

Sebab, kerja sama Golkar, PAN, dan PPP juga berdasarkan visi dan misi sama untuk Indonesia. Yakni, membangun masyarakat Indonesia yang makmur, kaya, dan sejahtera.

Ketiga parpol turut berupaya mendegradasi polarisasi akibat perhelatan politik yang terjadi sejak pilpres periode lalu.

Airlangga menambahkan, KIB masih membuka peluang untuk parpol lain bergabung dalam visi yang sama menyejahterakan rakyat.

Meskipun, suara Golkar, PAN, PPP yang diperoleh saat Pemilu 2019 sudah cukup untuk mengusung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sendiri,

“Komunikasi dengan seluruh partai politik cair. Jadi kerja sama dengan partai politik bersifat inklusif. Terbuka untuk semua,” imbuh Airlangga. (*)

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kepastian Pelantikan Kepala Daerah Terpilih yang tak Bersengketa di MK Diputuskan Rabu Pekan Depan
Tim Kuasa Hukum Ridho Minta Hakim Mahkamah Konstitusi Tolak Petitum Paslon 01
Tim Kuasa Hukum Paslon Nomor 03 Bantah Tudingan Keterlibatan ASN dalam Politisasi Birokrat
KPU Kota Bekasi Minta MK Tolak Gugatan Paslon Nomor Urut 1 Heri Koswara dan Sholihin
KPU Kota Bekasi Bantah Dalil Politik Uang ‘Kartu Keren’ dalam Sidang Mahkamah Konstitusi
Tim Ridho: Soal Netralitas ASN, Anggota TP5 Wali Kota Bekasi jadi Kuasa Hukum Paslon 01 di MK
Pj Wali Kota Bekasi Belum Terima Laporan Apapun Terkait Tudingan Dua ASN Tak Netral dalam Pilkada 2024
Tim Pemenangan Ridho Yakin Mahkamah Konstitusi Bakal Tolak Gugatan Paslon 01

Berita Terkait

Sabtu, 18 Januari 2025 - 19:48 WIB

Kepastian Pelantikan Kepala Daerah Terpilih yang tak Bersengketa di MK Diputuskan Rabu Pekan Depan

Sabtu, 18 Januari 2025 - 12:31 WIB

Tim Kuasa Hukum Ridho Minta Hakim Mahkamah Konstitusi Tolak Petitum Paslon 01

Sabtu, 18 Januari 2025 - 12:11 WIB

Tim Kuasa Hukum Paslon Nomor 03 Bantah Tudingan Keterlibatan ASN dalam Politisasi Birokrat

Sabtu, 18 Januari 2025 - 10:44 WIB

KPU Kota Bekasi Minta MK Tolak Gugatan Paslon Nomor Urut 1 Heri Koswara dan Sholihin

Jumat, 17 Januari 2025 - 20:29 WIB

KPU Kota Bekasi Bantah Dalil Politik Uang ‘Kartu Keren’ dalam Sidang Mahkamah Konstitusi

Berita Terbaru

error: Content is protected !!