BEKASI – Tim gabungan yang terdiri dari Pemerintah Kota Bekasi melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Komisi III DPRD, dan Kejaksaan Negeri (Kejari) menggelar inspeksi mendadak (sidak) di Mall Pakuwon, Jalan Ahmad Yani, pada Senin (06/10/2025). Langkah tegas ini menyasar para pelaku usaha, khususnya di sektor restoran dan ritel, yang menunggak pembayaran pajak daerah.
Sidak ini menjadi sinyal kuat dari pemerintah bahwa tidak ada lagi toleransi bagi wajib pajak yang lalai memenuhi kewajibannya. Kehadiran tiga pilar—eksekutif, legislatif, dan yudikatif—menunjukkan keseriusan dalam upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ultimatum Tegas: Bayar atau Disegel Stiker
Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Arief Rahman Hakim, yang turut serta dalam sidak, memberikan ultimatum jelas kepada para penunggak pajak. Ia menetapkan batas akhir pelunasan adalah pada minggu ketiga bulan Oktober 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami berikan batas waktu hingga minggu ketiga bulan ini. Jika tidak ada pembayaran, maka akan dilakukan tindakan tegas berupa pemasangan stiker sebagai bentuk peringatan di lokasi usaha,” tegas Arief di sela-sela inspeksi.
Tindakan ini, menurutnya, diperlukan untuk memberikan efek jera dan mendisiplinkan para wajib pajak.
“Beberapa dari mereka diketahui memiliki tunggakan. Hari ini kami sudah melakukan komunikasi, dan insya Allah mereka berkomitmen untuk segera melakukan pelunasan,” tambahnya.
Komitmen Pelunasan dari Tiga Pelaku Usaha
Sementara itu Kepala Bapenda Kota Bekasi, Muhammad Solikhin, mengungkapkan bahwa sidak hari ini membuahkan hasil positif.
Setidaknya tiga pelaku usaha yang didatangi telah menyatakan komitmennya untuk segera melunasi tunggakan mereka yang totalnya mencapai ratusan juta rupiah.
“Mereka menyampaikan akan menyelesaikan tunggakan pada tanggal 10 Oktober. Ini menjadi semacam early warning atau peringatan dini bagi mereka dan pelaku usaha lainnya,” jelas Solikhin.
Meski demikian, Bapenda akan terus memantau komitmen tersebut. Solikhin menegaskan, sanksi pemasangan stiker penunggak pajak akan tetap diterapkan jika janji pembayaran tersebut tidak ditepati sesuai tanggal yang disepakati.
Sinergi Tiga Pilar untuk Genjot PAD
Kolaborasi antara Bapenda, DPRD, dan Kejari dalam penagihan pajak merupakan strategi baru untuk meningkatkan efektivitas penegakan aturan.
Bapenda bertindak sebagai eksekutor penagihan, DPRD menjalankan fungsi pengawasan anggaran dan kebijakan, sementara kehadiran Kejari memberikan kekuatan hukum dan sinyal bahwa pemerintah siap menempuh jalur hukum jika diperlukan.
Sinergi ini diharapkan mampu menggenjot perolehan PAD Kota Bekasi yang menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan daerah.
“Pada akhirnya, pajak yang dibayarkan oleh masyarakat dan pelaku usaha akan kembali kepada mereka dalam bentuk pembangunan sektor-sektor penting seperti infrastruktur jalan, perbaikan sekolah, dan layanan kesehatan,” tandas Solikhin.
Bagaimana pendapat Anda mengenai langkah tegas pemerintah dalam menindak penunggak pajak? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar.
