Komisi II DPRD Kota Bekasi Soroti Alokasi Anggaran Dinas Tata Ruang

- Jurnalis

Rabu, 13 November 2024 - 13:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi.

Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi.

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi soroti rencana alokasi anggaran untuk Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Bekasi tahun anggaran 2025.

Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bekasi, Evi Mafriningsianti, mengungkapkan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk Distaru tahun depan sangat minim.

“Di Distaru saya juga sempat menyoroti, anggaran 2025 itu sangat minim,” kata Evi Mafriningsianti dalam sebuah wawancara dengan awak media di Kota Bekasi.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Evi menjelaskan bahwa dalam laporannya, alokasi anggaran tahun depan lebih besar untuk biaya operasional, sementara anggaran untuk program kerja atau rencana kerja cukup kecil.

“Prosentasenya bahkan mungkin 70 sampai 80 persen untuk operasional. Untuk program dan renjanya sendiri cuma sekitar Rp 4 miliar,” kata Evi.

Padahal, Evi menekankan bahwa Dinas Tata Ruang memiliki peran penting untuk memastikan kondisi tata ruang di Kota Bekasi sesuai peruntukannya.

Menurutnya, wajah Kota Bekasi ke depan sangat ditentukan oleh program kerja dari instansi tersebut.

Diketahui, dalam rencana anggaran tahun 2025, alokasi anggaran untuk Distaru memang sangat terbatas.

Sementara itu, Distaru memiliki tugas penting untuk mengatur tata ruang di Kota Bekasi agar sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan pembangunan.

Kekurangan anggaran ini dapat berdampak negatif pada kemampuan Distaru untuk menjalankan program-program strategis yang mendukung perkembangan kota.

“Carut marut yang sekarang jangan sampai besok terjadi kembali, kalau terjadi ya sama saja. Bikin dari ahli dulu, baru kebijakan. Jangan bikin kebijakan dulu, baru bicara ahli. Berarti kan keinginan dia, kalau ahli kan artinya tidak punya kepentingan yang pasti melihat secara komprehensif, minus dan plusnya terkait masalah nanti buat swasta,” paparnya.

Evi juga menekankan bahwa rekomendasi yang diberikan oleh Komisi II harus dipikirkan secara bijak agar pelaksanaan program kerja Distaru berjalan optimal tanpa adanya kegaduhan.

“Kami akan mengadakan rapat lagi dengan Distaru, banyak yang perlu dibahas untuk rencana kerja tahun depan,” ujar Evi.

Dengan adanya perhatian khusus dari Komisi II terhadap rencana anggaran Distaru, diharapkan ada langkah konkret untuk mengatasi masalah anggaran ini dan memastikan program kerja Distaru dapat berjalan dengan baik.

Hal ini penting untuk mendukung pembangunan Kota Bekasi yang lebih terencana dan terstruktur.


Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Dana Hibah Rp100 Juta per RW Dinilai Timpang, DPRD Kota Bekasi Dorong Kajian Pemekaran RW
Komisi 1 DPRD Sentil Pemkot Bekasi Agar Percepat Proses Pencairan Dana Hibah Rp100 Juta per RW
Tagih Janji Presiden, Flyover Bulak Kapal Baru Dibangun 2027
Banpres Flyover Bulak Kapal Buram, DPRD Tagih Janji Presiden
Komisi I DPRD Kota Bekasi Siap Kawal Nasib 3.442 PPPK Paruh Waktu
Gaji PPPK Ditanggung APBN, APBD Pemkot Bekasi Optimal untuk Warga
Penyegaran AKD DPRD Kota Bekasi, Dua Legislator PPP Bertukar Komisi
Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi Ganti Nakhoda, Bambang Purwanto Gantikan M Saifuddaulah
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

0 Comments

Berita Terkait

Selasa, 23 Juni 2026 - 13:27 WIB

Dana Hibah Rp100 Juta per RW Dinilai Timpang, DPRD Kota Bekasi Dorong Kajian Pemekaran RW

Selasa, 23 Juni 2026 - 12:24 WIB

Komisi 1 DPRD Sentil Pemkot Bekasi Agar Percepat Proses Pencairan Dana Hibah Rp100 Juta per RW

Senin, 22 Juni 2026 - 16:08 WIB

Tagih Janji Presiden, Flyover Bulak Kapal Baru Dibangun 2027

Senin, 22 Juni 2026 - 15:50 WIB

Banpres Flyover Bulak Kapal Buram, DPRD Tagih Janji Presiden

Selasa, 16 Juni 2026 - 22:12 WIB

Komisi I DPRD Kota Bekasi Siap Kawal Nasib 3.442 PPPK Paruh Waktu

Berita Terbaru

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x